DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Januari 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembentukan kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tata kelola kebijakan melalui pendekatan yang terencana, sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan;
c.bahwa penataan dan pengelolaan kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 2022, No.15 Manusia tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 2022, No.15

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh Menteri atau pimpinan tinggi madya pada unit utama di lingkungan Kementerian dalam rangka mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan atau manfaat orang banyak.
2.Tata Kelola Kebijakan Publik adalah proses pembuatan Kebijakan Publik yang sistematis dengan mengacu pada prinsip partisipasi, transparan, akuntabel, kompeten, responsif, efektif, berkelanjutan, dan adil berdasarkan bukti atau data.
3.Prakebijakan adalah dokumen tertulis hasil analisis sebagai bahan pertimbangan perlu atau tidaknya pengambilan suatu kebijakan.
4.Draf Awal Kebijakan adalah kerangka dasar konseptual kebijakan yang dapat berupa pasal dan/atau uraian tentang hal yang perlu diatur oleh kebijakan disertai konsekuensi.
5.Kementerian adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7.Unit Kerja Pemangku Kepentingan adalah unit utama di lingkungan Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Kebijakan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Badan adalah unit utama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 2022, No.15

Pasal 2

(1)Tata Kelola Kebijakan Publik di lingkungan Kementerian dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
(2)Dalam melaksanakan koordinasi Tata Kelola Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan wajib memperhatikan tugas dan fungsi Unit Kerja Pemangku Kepentingan.
(3)Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
1. a.peraturan perundang-undangan;
2. b.keputusan; atau
3. c.aturan kebijakan.
(4)Selain Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kebijakan Publik juga dapat diwujudkan dalam bentuk:
1. a.pernyataan resmi; dan
2. b.bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Format penyusunan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Terhadap tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Kepala Badan memberikan masukan berupa Prakebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Pemangku Kepentingan.
(2)Prakebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
1. a.sinkronisasi rencana program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan 2022, No.15 Kementerian;
2. b.memastikan rancangan peraturan Menteri sesuai dengan arah kebijakan nasional, rencana kerja strategis Kementerian dan variabel lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia.
(3)Prakebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan akademik penyusunan regulasi.

BAB II

KEBIJAKAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

Pasal 4

(1)Kebijakan Publik dapat berasal dari:
1. a.petunjuk atau arahan Menteri; dan/atau
2. b.Unit Kerja Pemangku Kepentingan.
(2)Unit Kerja Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Inspektorat Jenderal;
3. c.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
4. d.Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. e.Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
6. f.Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
7. g.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. h.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
9. i.Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
10. j.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Selain melaksanakan koordinasi Tata Kelola Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Badan dapat juga mengajukan usulan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. 2022, No.15

Pasal 5

Kebijakan Publik yang berasal dari Unit Kerja Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun untuk:

a.melaksanakan perintah dari peraturan perundang- undangan;
b.tindak lanjut dari putusan pengadilan; dan/atau
c.kebutuhan organisasi.

Pasal 6

Kebijakan Publik yang diusulkan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebijakan dengan mempertimbangkan:

a.fakta, kejadian, atau peristiwa yang terjadi di masyarakat; dan/atau
b.dinamika kebijakan nasional.

Pasal 7

Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf b dan huruf c di lingkungan Kementerian dibentuk berdasarkan tahapan:
1. a.pengusulan;
2. b.perumusan; dan
3. c.penetapan.

Pasal 8

(1)Dalam mengajukan usulan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Kerja 2022, No.15 Pemangku Kepentingan berkoordinasi dengan Badan.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai:
1. a.urgensitas usulan Kebijakan Publik;
2. b.kesesuaian dan ketepatan usulan Kebijakan Publik dengan rencana kerja pemerintah, visi misi Kementerian, rencana strategis Kementerian, dan kemampuan keuangan negara; dan
3. c.risiko atau dampak dari usulan Kebijakan Publik.
(3)Untuk menilai usulan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
1. a.identifikasi dan validasi masalah; dan
2. b.penyaringan dan konsultasi publik.
(4)Identifikasi dan validasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:
1. a.sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perumusan kebijakan;
2. b.isu kebijakan yang merupakan bagian dari program prioritas nasional;
3. c.masalah kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan sektor kepentingan umum dan/atau kelompok masyarakat rentan; dan
4. d.masalah kebijakan yang menjadi perhatian khusus atau spesifik dari stakeholder.
(5)Penyaringan dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
1. a.proses penyaringan masalah secara ilmiah dan demokratis;
2. b.agenda kebijakan mendesak untuk mengatasi permasalahan aktual;
3. c.pemetaan terhadap variabel permasalahan lainnya yang terkait.

Pasal 9

Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyepakati untuk dibentuk Kebijakan Publik, Unit Kerja Pemangku Kepentingan mengajukan konsep rancangan 2022, No.15 Kebijakan Publik kepada Badan.

Pasal 10

Berdasarkan konsep rancangan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unit Kerja Pemangku Kepentingan berkolaborasi dengan Badan melakukan:

a.pembentukan tim;
b.penyusunan naskah Prakebijakan;
c.penentuan pilihan kebijakan;
d.perumusan rancangan Kebijakan Publik berdasarkan penentuan pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
e.penetapan kebijakan definitif.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembentukan kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tata kelola kebijakan melalui pendekatan yang terencana, sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan;
c.bahwa penataan dan pengelolaan kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 2022, No.15

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh Menteri atau pimpinan tinggi madya pada unit utama di lingkungan Kementerian dalam rangka mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan atau manfaat orang banyak.
2.Tata Kelola Kebijakan Publik adalah proses pembuatan Kebijakan Publik yang sistematis dengan mengacu pada prinsip partisipasi, transparan, akuntabel, kompeten, responsif, efektif, berkelanjutan, dan adil berdasarkan bukti atau data.
3.Prakebijakan adalah dokumen tertulis hasil analisis sebagai bahan pertimbangan perlu atau tidaknya pengambilan suatu kebijakan.
4.Draf Awal Kebijakan adalah kerangka dasar konseptual kebijakan yang dapat berupa pasal dan/atau uraian tentang hal yang perlu diatur oleh kebijakan disertai konsekuensi.
5.Kementerian adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7.Unit Kerja Pemangku Kepentingan adalah unit utama di lingkungan Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Kebijakan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Badan adalah unit utama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 2022, No.15

Pasal 2

(1)Tata Kelola Kebijakan Publik di lingkungan Kementerian dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
(2)Dalam melaksanakan koordinasi Tata Kelola Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan wajib memperhatikan tugas dan fungsi Unit Kerja Pemangku Kepentingan.
(3)Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
1. a.peraturan perundang-undangan;
2. b.keputusan; atau
3. c.aturan kebijakan.
(4)Selain Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kebijakan Publik juga dapat diwujudkan dalam bentuk:
1. a.pernyataan resmi; dan
2. b.bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Format penyusunan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Terhadap tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Kepala Badan memberikan masukan berupa Prakebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Pemangku Kepentingan.
(2)Prakebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
1. a.sinkronisasi rencana program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan 2022, No.15 Kementerian;
2. b.memastikan rancangan peraturan Menteri sesuai dengan arah kebijakan nasional, rencana kerja strategis Kementerian dan variabel lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia.
(3)Prakebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan akademik penyusunan regulasi.

BAB II

KEBIJAKAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

Pasal 4

(1)Kebijakan Publik dapat berasal dari:
1. a.petunjuk atau arahan Menteri; dan/atau
2. b.Unit Kerja Pemangku Kepentingan.
(2)Unit Kerja Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Inspektorat Jenderal;
3. c.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
4. d.Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. e.Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
6. f.Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
7. g.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. h.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
9. i.Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
10. j.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Selain melaksanakan koordinasi Tata Kelola Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Badan dapat juga mengajukan usulan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. 2022, No.15

Pasal 5

Kebijakan Publik yang berasal dari Unit Kerja Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun untuk:

a.melaksanakan perintah dari peraturan perundang- undangan;
b.tindak lanjut dari putusan pengadilan; dan/atau
c.kebutuhan organisasi.

Pasal 6

Kebijakan Publik yang diusulkan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebijakan dengan mempertimbangkan:

a.fakta, kejadian, atau peristiwa yang terjadi di masyarakat; dan/atau
b.dinamika kebijakan nasional.

Pasal 7

Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf b dan huruf c di lingkungan Kementerian dibentuk berdasarkan tahapan:
1. a.pengusulan;
2. b.perumusan; dan
3. c.penetapan.

Pasal 8

(1)Dalam mengajukan usulan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Kerja 2022, No.15 Pemangku Kepentingan berkoordinasi dengan Badan.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai:
1. a.urgensitas usulan Kebijakan Publik;
2. b.kesesuaian dan ketepatan usulan Kebijakan Publik dengan rencana kerja pemerintah, visi misi Kementerian, rencana strategis Kementerian, dan kemampuan keuangan negara; dan
3. c.risiko atau dampak dari usulan Kebijakan Publik.
(3)Untuk menilai usulan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
1. a.identifikasi dan validasi masalah; dan
2. b.penyaringan dan konsultasi publik.
(4)Identifikasi dan validasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:
1. a.sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perumusan kebijakan;
2. b.isu kebijakan yang merupakan bagian dari program prioritas nasional;
3. c.masalah kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan sektor kepentingan umum dan/atau kelompok masyarakat rentan; dan
4. d.masalah kebijakan yang menjadi perhatian khusus atau spesifik dari stakeholder.
(5)Penyaringan dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
1. a.proses penyaringan masalah secara ilmiah dan demokratis;
2. b.agenda kebijakan mendesak untuk mengatasi permasalahan aktual;
3. c.pemetaan terhadap variabel permasalahan lainnya yang terkait.

Pasal 9

Pasal 10

Berdasarkan konsep rancangan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unit Kerja Pemangku Kepentingan berkolaborasi dengan Badan melakukan:

a.pembentukan tim;
b.penyusunan naskah Prakebijakan;
c.penentuan pilihan kebijakan;
d.perumusan rancangan Kebijakan Publik berdasarkan penentuan pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
e.penetapan kebijakan definitif.