DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkumham ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938). Ruang lingkup permohonan Kewarganegaraan terdiri atas: a) Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda; b) pernyataan tetap sebagai warga negara Indonesia; c) laporan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya; d) kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada Presiden; e) surat keterangan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia; f) memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan g) memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 2024, No.28 Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6798);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SECARA ELEKTRONIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
2.Pemohon adalah setiap orang yang menyampaikan permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3.Pernyataan Memilih Kewarganegaraan adalah pernyataan untuk memilih salah satu Kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
4.Sertifikat Pendaftaran adalah dokumen keimigrasian elektronik dan nonelektronik yang diberikan kepada subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas sebagai bukti pendaftaran. 2024, No.28
5.Affidavit adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
8.Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
9.Hari adalah hari kalender.
10.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2.Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pemohon terdiri atas:

a.anak berkewarganegaraan ganda;
b.warga negara Indonesia;
c.warga negara Indonesia yang kawin atau putus perkawinan dengan warga negara asing;
d.warga negara Indonesia karena alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
e.anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan oleh warga negara Indonesia.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup permohonan Kewarganegaraan terdiri atas:

a.Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda;
b.pernyataan tetap sebagai warga negara Indonesia;
c.laporan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya;
d.kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada Presiden;
e.surat keterangan kehilangan Kewarganegaraan
f.memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
g.memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat. 2024, No.28
1. 4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
1. a.anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. b.anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Sertifikat Pendaftaran dan/atau Affidavit;
3. c.anak yang memiliki surat keterangan Kewarganegaraan dari Direktur Jenderal; atau
4. d.anak yang memiliki Keputusan Menteri.
(2)Surat keterangan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
(3)Keputusan Menteri sebagiamana dimaksud pada ayat
(1)huruf d berlaku bagi anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Format Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat data Pemohon dan dokumen persyaratan.
(2)Data Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.nama lengkap anak;
2. b.tempat dan tanggal lahir;
3. c.jenis kelamin;
4. d.alamat tempat tinggal anak;
5. e.nama lengkap orang tua;
6. f.alamat tempat tinggal orang tua;
7. g.tempat dan tanggal lahir orang tua;
8. h.status perkawinan orang tua;
9. i.Kewarganegaraan orang tua;
10. j.Kewarganegaraan;
11. k.status perkawinan;
12. l.nomor paspor;
13. m.tempat penerbitan paspor;
14. n.tanggal berlaku paspor; 2024, No.28
15. o.nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal; dan
16. p.nomor dan tanggal Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau nomor dan tanggal surat keterangan Direktur Jenderal atau nomor dan tanggal Sertifikat Pendaftaran dan/atau Affidavit.
(3)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
2. b.fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
3. c.fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
4. d.fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
5. e.fotokopi kartu tanda penduduk atau surat penerbitan nomor identitas tunggal yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
6. f.surat pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing;
7. g.pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
8. h.Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau fotokopi surat keterangan Direktur Jenderal atau fotokopi Sertifikat Pendaftaran dan/atau Affidavit;
9. i.Keputusan Menteri bagi anak warga negara asing yang diangkat oleh warga negara Indonesia; dan
10. j.asli bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
  1. 6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Keputusan Menteri Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan Sertifikat Pendaftaran dan/atau Affidavit menjadi tanda bukti yang digunakan untuk mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia. 2024, No.28

7.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Format pernyataan tetap menjadi warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memuat:
1. a.nama lengkap;
2. b.tempat dan tanggal lahir;
3. c.jenis kelamin;
4. d.alamat tempat tinggal;
5. e.nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal;
6. f.pekerjaan;
7. g.Kewarganegaraan suami atau istri;
8. h.status perkawinan; dan
9. i.nama lengkap suami atau istri.
(2)Selain mengisi format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga mengunggah dokumen persyaratan:
1. a.fotokopi kutipan akta kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
2. b.fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
3. c.fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi warga negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
4. d.fotokopi kartu tanda penduduk atau surat penerbitan nomor identitas tunggal yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
5. e.surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing; dan
6. f.pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar.
(3)Selain mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus menyampaikan dokumen fisik persyaratan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format pernyataan. 2024, No.28

8.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada Menteri.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama lengkap;
2. b.jenis kelamin;
3. c.tempat dan tanggal lahir;
4. d.nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal;
5. e.alamat tempat tinggal di luar negeri;
6. f.alamat tempat tinggal di dalam negeri
7. g.nomor paspor asing atau nomor sertifikat warga negara asing;
8. h.wilayah terbit paspor asing;
9. i.instansi/pelapor; dan
10. j.alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
(3)Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pada perwakilan Republik Indonesia atau kantor imigrasi mengunggah dokumen pendukung sebagai berikut:
1. a.fotokopi surat perjalanan Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan; dan
2. b.paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda Kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
  1. 9.Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Menteri menyampaikan tembusan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada:
1. a.Presiden;
2. b.Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan Kewarganegaraan;
3. c.Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan Kewarganegaraan; dan
4. d.instansi terkait paling sedikit terdiri dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri.
(2)Tembusan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal keputusan ditetapkan. 2024, No.28

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Format Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memuat:
1. a.nama lengkap;
2. b.nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal;
3. c.tempat dan tanggal lahir;
4. d.alamat tempat tinggal;
5. e.pekerjaan;
6. f.jenis kelamin;
7. g.status perkawinan Pemohon;
8. h.alasan permohonan; dan
9. i.nomor surat keterangan dari pejabat negara asing yang menyatakan Pemohon akan menjadi warga negara asing.
(2)Selain mengisi format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon juga mengunggah dokumen persyaratan:
1. a.fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran Pemohon yang dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia;
2. b.fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/ suami Pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia;
3. c.fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia atau kartu tanda penduduk yang sudah diverifikasi oleh Perwakilan Republik Indonesia;
4. d.surat keterangan dari pejabat negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon akan menjadi warga negara asing;
5. e.pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar; dan
6. f.bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(3)Selain mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus menyampaikan dokumen fisik persyaratan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format pernyataan.

11.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…