DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016

Nomor: 30
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Agustus 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Intelijen Keimigrasian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan www.peraturan.go.id 2016, No. 1316 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN. www.peraturan.go.id 2016, No.1316

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Operasi Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan Intelijen yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di bidang Intelijen Keimigrasian yang disusun dan diorganisir secara khusus.
3.Izin Keimigrasian adalah dokumen keimigrasian, visa, tanda masuk, serta tanda keluar.
4.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
7.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

BAB II

FUNGSI, WEWENANG, DAN TUGAS INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 2

Fungsi Intelijen Keimigrasian meliputi:

a.penyelidikan Intelijen Keimigrasian; dan
b.pengamanan Intelijen Keimigrasian. www.peraturan.go.id 2016, No. 1316

Pasal 3

(1)Fungsi Intelijen Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.
(2)Dalam melakukan fungsi, Pejabat Imigrasi berwenang:
1. a.mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
2. b.mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
3. c.melakukan Operasi Intelijen Keimigrasian; atau
4. d.melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pelaksanaan tugas Keimigrasian.
(3)Dalam melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Imigrasi mempunyai tugas:
1. a.mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi objek sasaran yang berkaitan dengan bidang Keimigrasian;
2. b.membuat telaahan Operasi Intelijen Keimigrasian; dan
3. c.membuat laporan hasil Operasi Intelijen Keimigrasian sebagai bahan pengawasan Keimigrasian.

Pasal 4

(1)Fungsi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat juga dilaksanakan oleh tim Operasi Intelijen Keimigrasian.
(2)Tim Operasi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh:
1. a.Direktur Jenderal untuk di tingkat pusat;
2. b.Kepala Kantor Wilayah untuk di tingkat Provinsi; dan
3. c.Kepala Kantor Imigrasi untuk di tingkat Kabupaten/Kota. www.peraturan.go.id 2016, No.1316
(3)Keanggotaan tim Operasi Intelijen Keimigrasian terdiri atas ketua dan anggota.

BAB III

PENYELIDIKAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 5

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi yang berkaitan dengan objek sasaran di bidang Keimigrasian.

Pasal 6

(1)Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat bersifat taktis dan strategis.
(2)Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pengumpulan data dan/atau informasi;
3. c.pengolahan data dan/atau informasi; dan
4. d.penyajian laporan hasil penyelidikan.

Pasal 7

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan secara:

a.terbuka; dan/atau
b.tertutup.

Pasal 8

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilaksanakan melalui:

a.penelitian;
b.wawancara; dan/atau
c.interogasi. www.peraturan.go.id 2016, No. 1316

Pasal 9

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilaksanakan melalui:

a.pengamatan atau penggambaran;
b.penjejakan;
c.pendengaran;
d.penyadapan;
e.penyusupan;
f.penyurupan; dan/atau
g.penggalangan.

Pasal 10

Direktur Jenderal menetapkan pedoman pelaksanaan penyelidikan Intelijen Keimigrasian.

BAB IV

PENGAMANAN KEIMIGRASIAN

Pasal 11

(1)Pengamanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk deteksi secara dini dan upaya pencegahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terlaksananya Fungsi Keimigrasian.
(2)Pengamanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
1. a.izin keimigrasian;
2. b.personil;
3. c.material dan dokumen; dan
4. d.kantor dan instalasi vital.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan www.peraturan.go.id 2016, No. 1316 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN. www.peraturan.go.id 2016, No.1316

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Operasi Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan Intelijen yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di bidang Intelijen Keimigrasian yang disusun dan diorganisir secara khusus.
3.Izin Keimigrasian adalah dokumen keimigrasian, visa, tanda masuk, serta tanda keluar.
4.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
7.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

BAB II

FUNGSI, WEWENANG, DAN TUGAS INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 2

Fungsi Intelijen Keimigrasian meliputi:

a.penyelidikan Intelijen Keimigrasian; dan
b.pengamanan Intelijen Keimigrasian. www.peraturan.go.id 2016, No. 1316

Pasal 3

(1)Fungsi Intelijen Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.
(2)Dalam melakukan fungsi, Pejabat Imigrasi berwenang:
1. a.mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
2. b.mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
3. c.melakukan Operasi Intelijen Keimigrasian; atau
4. d.melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pelaksanaan tugas Keimigrasian.
(3)Dalam melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Imigrasi mempunyai tugas:
1. a.mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi objek sasaran yang berkaitan dengan bidang Keimigrasian;
2. b.membuat telaahan Operasi Intelijen Keimigrasian; dan
3. c.membuat laporan hasil Operasi Intelijen Keimigrasian sebagai bahan pengawasan Keimigrasian.

Pasal 4

(1)Fungsi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat juga dilaksanakan oleh tim Operasi Intelijen Keimigrasian.
(2)Tim Operasi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh:
1. a.Direktur Jenderal untuk di tingkat pusat;
2. b.Kepala Kantor Wilayah untuk di tingkat Provinsi; dan
3. c.Kepala Kantor Imigrasi untuk di tingkat Kabupaten/Kota. www.peraturan.go.id 2016, No.1316
(3)Keanggotaan tim Operasi Intelijen Keimigrasian terdiri atas ketua dan anggota.

BAB III

PENYELIDIKAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 5

Pasal 6

(1)Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat bersifat taktis dan strategis.
(2)Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pengumpulan data dan/atau informasi;
3. c.pengolahan data dan/atau informasi; dan
4. d.penyajian laporan hasil penyelidikan.

Pasal 7

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan secara:

a.terbuka; dan/atau
b.tertutup.

Pasal 8

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilaksanakan melalui:

a.penelitian;
b.wawancara; dan/atau
c.interogasi. www.peraturan.go.id 2016, No. 1316

Pasal 9

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilaksanakan melalui:

a.pengamatan atau penggambaran;
b.penjejakan;
c.pendengaran;
d.penyadapan;
e.penyusupan;
f.penyurupan; dan/atau
g.penggalangan.

Pasal 10

Direktur Jenderal menetapkan pedoman pelaksanaan penyelidikan Intelijen Keimigrasian.

BAB IV

PENGAMANAN KEIMIGRASIAN

Pasal 11

(1)Pengamanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk deteksi secara dini dan upaya pencegahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terlaksananya Fungsi Keimigrasian.
(2)Pengamanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
1. a.izin keimigrasian;
2. b.personil;
3. c.material dan dokumen; dan
4. d.kantor dan instalasi vital.