DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2020

Nomor: 30
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, No. 1350 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 332); 2020, No. 1350 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yang selanjutnya disingkat JFKK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Pejabat Fungsional Kurator Keperdataan yang selanjutnya disebut Kurator Keperdataan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan.
4.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2020, No. 1350
5.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Kurator Keperdataan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6.Tim Penilai Angka Kredit JFKK yang selanjutnya disebut Tim Penilai JFKK adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja JFKK dengan tugas yang disusun dalam sasaran kinerja pegawai serta menilai capaian kinerja JFKK dalam bentuk angka kredit.
7.Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar kegiatan yang telah dilaksanakan dan dibuat oleh Kurator Keperdataan yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada Pejabat Penetap Angka Kredit melalui Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit.
8.Berita Acara Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat BAPAK adalah daftar yang memuat data Kurator Keperdataan beserta kolom yang berisi usulan penilaian dan kolom berisi hasil penilaian tim penilai angka kredit dari rincian-rincian kegiatan Kurator Keperdataan dalam jangka waktu tertentu.
9.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam JFKK.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

TATA KERJA TIM PENILAI

Pasal 2

Tim Penilai JFKK merupakan tim penilai untuk Angka Kredit bagi Kurator Keperdataan Ahli Pertama sampai dengan Kurator Keperdataan Ahli Utama. 2020, No. 1350

Pasal 3

(1)Tim Penilai JFKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi JFKK, unsur kepegawaian, dan Kurator Keperdataan.
(2)Keanggotaan Tim Penilai JFKK berjumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(3)Ketua Tim Penilai JFKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menduduki jabatan paling rendah Pejabat Administrator atau Kurator Keperdataan Ahli Madya.
(4)Sekretaris Tim Penilai JFKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
(5)Anggota Tim Penilai JFKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang Kurator Keperdataan.

Pasal 4

(1)Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai JFKK yaitu:
1. a.menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Kurator Keperdataan yang dinilai;
2. b.memiliki keahlian dan/atau pengalaman serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Kurator Keperdataan; dan
3. c.aktif melakukan penilaian Angka Kredit Kurator Keperdataan.
(2)Apabila jumlah anggota Tim Penilai JFKK dari unsur Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) tidak dapat dipenuhi, anggota Tim Penilai JFKK dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Kurator Keperdataan. 2020, No. 1350
(3)Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai JFKK ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi administrasi hukum umum.

Pasal 5

(1)Masa jabatan anggota Tim Penilai JFKK adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2)PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai JFKK selama 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu selama 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 6

(1)Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Penilai JFKK dibantu oleh sekretariat.
(2)Sekretariat Tim Penilai JFKK berada di bawah dan berkedudukan pada unit kerja yang membidangi urusan harta peninggalan.
(3)Sekretariat Tim Penilai JFKK dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi administrasi hukum umum.

BAB III

TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

Penilaian Angka Kredit JFKK dilaksanakan sebagai berikut:

a.penilaian dan PAK untuk kenaikan jenjang Kurator Keperdataan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
b.PAK untuk kenaikan pangkat Kurator Keperdataan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan 2020, No. 1350 sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
2. 2.untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 8

Tata cara penilaian Angka Kredit JFKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui tahapan:

a.pengusulan DUPAK;
b.pemeriksaan DUPAK;
c.sidang penilaian Angka Kredit;
d.penyampaian hasil penilaian Angka Kredit dan BAPAK; dan
e.PAK.

Pasal 9

(1)Kurator Keperdataan menyampaikan usulan DUPAK berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran VI dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.
(2)DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data yang terdiri atas:
1. a.nama;
2. b.nomor induk pegawai;
3. c.nomor seri kartu pegawai;
4. d.unit kerja;
5. e.pangkat/golongan dan terhitung mulai tanggal; 2020, No. 1350
6. f.jabatan dan terhitung mulai tanggal;
7. g.tempat dan tanggal lahir; dan
8. h.jangka waktu penilaian.
(3)DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersama dokumen kelengkapan yang terdiri atas:
1. a.salinan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;
2. b.salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
3. c.salinan surat pernyataan melakukan kegiatan; dan
4. d.salinan hasil penilaian sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang bernilai baik.
(4)DUPAK dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan administrasi hukum umum untuk dilakukan pemeriksaan.
(5)Penyampaian DUPAK dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik.

Pasal 10

(1)Sekretariat Tim Penilai JFKK melakukan verifikasi terhadap DUPAK Kurator Keperdataan dan dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DUPAK dan dokumen kelengkapannya dinyatakan lengkap, Tim Penilai JFKK melakukan sidang penilaian Angka Kredit. 2020, No. 1350

Pasal 11

(1)Tim Penilai JFKK melaksanakan persidangan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.
(2)Tim Penilai JFKK melaksanakan sidang penilaian kenaikan jenjang jabatan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu akhir bulan Januari dan akhir bulan Juli.
(3)Sidang penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan anggota Tim Penilai JFKK.
(4)Dalam hal sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan Kurator Keperdataan belum mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan atau terdapat kekurangan kelengkapan, Ketua Tim Penilai memberitahukan kepada Kurator Keperdataan yang bersangkutan.
(5)Hasil sidang penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam BAPAK.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, No. 1350 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 332); 2020, No. 1350 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yang selanjutnya disingkat JFKK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Pejabat Fungsional Kurator Keperdataan yang selanjutnya disebut Kurator Keperdataan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan.
4.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2020, No. 1350
5.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Kurator Keperdataan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6.Tim Penilai Angka Kredit JFKK yang selanjutnya disebut Tim Penilai JFKK adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja JFKK dengan tugas yang disusun dalam sasaran kinerja pegawai serta menilai capaian kinerja JFKK dalam bentuk angka kredit.
7.Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar kegiatan yang telah dilaksanakan dan dibuat oleh Kurator Keperdataan yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada Pejabat Penetap Angka Kredit melalui Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit.
8.Berita Acara Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat BAPAK adalah daftar yang memuat data Kurator Keperdataan beserta kolom yang berisi usulan penilaian dan kolom berisi hasil penilaian tim penilai angka kredit dari rincian-rincian kegiatan Kurator Keperdataan dalam jangka waktu tertentu.
9.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam JFKK.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

TATA KERJA TIM PENILAI

Pasal 2

Tim Penilai JFKK merupakan tim penilai untuk Angka Kredit bagi Kurator Keperdataan Ahli Pertama sampai dengan Kurator Keperdataan Ahli Utama. 2020, No. 1350

Pasal 3

(1)Tim Penilai JFKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi JFKK, unsur kepegawaian, dan Kurator Keperdataan.
(2)Keanggotaan Tim Penilai JFKK berjumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(3)Ketua Tim Penilai JFKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menduduki jabatan paling rendah Pejabat Administrator atau Kurator Keperdataan Ahli Madya.
(4)Sekretaris Tim Penilai JFKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
(5)Anggota Tim Penilai JFKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang Kurator Keperdataan.

Pasal 4

(1)Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai JFKK yaitu:
1. a.menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Kurator Keperdataan yang dinilai;
2. b.memiliki keahlian dan/atau pengalaman serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Kurator Keperdataan; dan
3. c.aktif melakukan penilaian Angka Kredit Kurator Keperdataan.
(2)Apabila jumlah anggota Tim Penilai JFKK dari unsur Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) tidak dapat dipenuhi, anggota Tim Penilai JFKK dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Kurator Keperdataan. 2020, No. 1350
(3)Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai JFKK ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi administrasi hukum umum.

Pasal 5

(1)Masa jabatan anggota Tim Penilai JFKK adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2)PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai JFKK selama 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu selama 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 6

(1)Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Penilai JFKK dibantu oleh sekretariat.
(2)Sekretariat Tim Penilai JFKK berada di bawah dan berkedudukan pada unit kerja yang membidangi urusan harta peninggalan.
(3)Sekretariat Tim Penilai JFKK dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi administrasi hukum umum.

BAB III

TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

Penilaian Angka Kredit JFKK dilaksanakan sebagai berikut:

a.penilaian dan PAK untuk kenaikan jenjang Kurator Keperdataan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
b.PAK untuk kenaikan pangkat Kurator Keperdataan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan 2020, No. 1350 sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
2. 2.untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 8

Tata cara penilaian Angka Kredit JFKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui tahapan:

a.pengusulan DUPAK;
b.pemeriksaan DUPAK;
c.sidang penilaian Angka Kredit;
d.penyampaian hasil penilaian Angka Kredit dan BAPAK; dan
e.PAK.

Pasal 9

(1)Kurator Keperdataan menyampaikan usulan DUPAK berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran VI dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.
(2)DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data yang terdiri atas:
1. a.nama;
2. b.nomor induk pegawai;
3. c.nomor seri kartu pegawai;
4. d.unit kerja;
5. e.pangkat/golongan dan terhitung mulai tanggal; 2020, No. 1350
6. f.jabatan dan terhitung mulai tanggal;
7. g.tempat dan tanggal lahir; dan
8. h.jangka waktu penilaian.
(3)DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersama dokumen kelengkapan yang terdiri atas:
1. a.salinan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;
2. b.salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
3. c.salinan surat pernyataan melakukan kegiatan; dan
4. d.salinan hasil penilaian sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang bernilai baik.
(4)DUPAK dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan administrasi hukum umum untuk dilakukan pemeriksaan.
(5)Penyampaian DUPAK dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik.

Pasal 10

(1)Sekretariat Tim Penilai JFKK melakukan verifikasi terhadap DUPAK Kurator Keperdataan dan dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DUPAK dan dokumen kelengkapannya dinyatakan lengkap, Tim Penilai JFKK melakukan sidang penilaian Angka Kredit. 2020, No. 1350

Pasal 11

(1)Tim Penilai JFKK melaksanakan persidangan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.
(2)Tim Penilai JFKK melaksanakan sidang penilaian kenaikan jenjang jabatan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu akhir bulan Januari dan akhir bulan Juli.
(3)Sidang penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan anggota Tim Penilai JFKK.
(4)Dalam hal sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan Kurator Keperdataan belum mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan atau terdapat kekurangan kelengkapan, Ketua Tim Penilai memberitahukan kepada Kurator Keperdataan yang bersangkutan.
(5)Hasil sidang penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam BAPAK.