DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2014

Nomor: 31
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan www.peraturan.go.id 2015, No.38 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan anggaran yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia, dan kewarganegaraan pada Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan www.peraturan.go.id 2015, No.383 Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1053);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN PADA KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Pelayanan Jasa Hukum adalah pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia, dan kewarganegaraan.
3.Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan negaramenggunakan surat setoran elektronik. www.peraturan.go.id 2015, No.38 4
4.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN DANA PNBP

Pasal 2

(1)Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kepala Kantor Wilayah wajib menyusun target PNBP Pelayanan Jasa Hukum.
(2)Penyusunan target PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan realisasi PNBP Pelayanan Jasa Hukum pada tahun berjalan.
(3)Penyusunan target PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Hasil penyusunan target PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai dasar dalam penyusunan rencana penerimaanPNBP Pelayanan Jasa Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III

PENERIMAAN DANA PNBP

Pasal 4

(1)Pelayanan Jasa Hukum dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah.
(2)Setiap permohonan atas Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya Pelayanan Jasa Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tata cara permohonan dan pembayaran Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penerimaan danaPNBP Pelayanan Jasa Hukum disetorkan ke kas www.peraturan.go.id 2015, No.385 negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(2)Terhadap penerimaan danaPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekonsiliasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(3)Penerimaan danaPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai penerimaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 7

Penerimaan dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicatat dalam aplikasi pelaporan PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan disampaikan kepada seluruh Kantor Wilayah.

Pasal 8

(1)Bendahara Penerima pada Kantor Wilayah wajib melaporkan seluruh penerimaan yang berasal dari Pelayanan Jasa Hukum kepada setiap kuasa pengguna anggaran pada setiap bulan.
(2)Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa hasil cetak pada aplikasi pelaporanPNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB IV

PENGGUNAAAN SEBAGIAN DANA PNBP

Pasal 9

(1)Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah dapat menggunakan sebagian dari dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum yang telah disetor ke kas Negara.
(2)Penggunaan sebagian dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin penggunaan sebagian dana PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 10

(1)Besaran dan peruntukan penggunaan sebagian dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam www.peraturan.go.id 2015, No.38 6 Pasal 9 dilakukan berdasarkan izin penggunaan sebagian dana yang bersumber dari PNBP yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2)Penggunaan sebagian dana dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kegiatan yang menunjang Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah dengan pembagian sebagai berikut:
1. a.40% (empat puluh persen) digunakan kembali oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
2. b.60% (enam puluh persen) digunakan kembali oleh Kantor Wilayah.
(3)Sebagian dana dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan www.peraturan.go.id 2015, No.38 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan anggaran yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia, dan kewarganegaraan pada Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan www.peraturan.go.id 2015, No.383 Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1053);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN PADA KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Pelayanan Jasa Hukum adalah pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia, dan kewarganegaraan.
3.Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan negaramenggunakan surat setoran elektronik. www.peraturan.go.id 2015, No.38 4
4.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN DANA PNBP

Pasal 2

(1)Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kepala Kantor Wilayah wajib menyusun target PNBP Pelayanan Jasa Hukum.
(2)Penyusunan target PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan realisasi PNBP Pelayanan Jasa Hukum pada tahun berjalan.
(3)Penyusunan target PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

BAB III

PENERIMAAN DANA PNBP

Pasal 4

(1)Pelayanan Jasa Hukum dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah.
(2)Setiap permohonan atas Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya Pelayanan Jasa Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tata cara permohonan dan pembayaran Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penerimaan danaPNBP Pelayanan Jasa Hukum disetorkan ke kas www.peraturan.go.id 2015, No.385 negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(2)Terhadap penerimaan danaPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekonsiliasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(3)Penerimaan danaPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai penerimaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 7

Penerimaan dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicatat dalam aplikasi pelaporan PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan disampaikan kepada seluruh Kantor Wilayah.

Pasal 8

(1)Bendahara Penerima pada Kantor Wilayah wajib melaporkan seluruh penerimaan yang berasal dari Pelayanan Jasa Hukum kepada setiap kuasa pengguna anggaran pada setiap bulan.
(2)Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa hasil cetak pada aplikasi pelaporanPNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB IV

PENGGUNAAAN SEBAGIAN DANA PNBP

Pasal 9

(1)Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah dapat menggunakan sebagian dari dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum yang telah disetor ke kas Negara.
(2)Penggunaan sebagian dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin penggunaan sebagian dana PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 10

(1)Besaran dan peruntukan penggunaan sebagian dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam www.peraturan.go.id 2015, No.38 6 Pasal 9 dilakukan berdasarkan izin penggunaan sebagian dana yang bersumber dari PNBP yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2)Penggunaan sebagian dana dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kegiatan yang menunjang Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah dengan pembagian sebagai berikut:
1. a.40% (empat puluh persen) digunakan kembali oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
2. b.60% (enam puluh persen) digunakan kembali oleh Kantor Wilayah.
(3)Sebagian dana dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah.