DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2015

Nomor: 31
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); www.peraturan.go.id 2015, No.1475 2
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 217);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISA KUNJUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
2.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.
3.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Orang Asing dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, www.peraturan.go.id 2015, No.1475 3 pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.

Pasal 2

(1)Daftar TPI tertentu sebagai tempat masuk Wilayah Indonesia bagi Orang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan dalam rangka Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Daftar TPI sebagai tempat ke luar Wilayah Indonesia bagi Orang Asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Daftar TPI sebagai tempat masuk atau ke luar Wilayah Indonesia bagi Orang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu Untuk Bebas Visa Kunjungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1322), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2015, No.1475 4 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal30 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No.1475 5 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISA KUNJUNGAN DAFTAR TPI TERTENTU SEBAGAI TEMPAT MASUK KE WILAYAH INDONESIA BAGI ORANG ASING WARGA NEGARA DARI NEGARA TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI VISA KUNJUNGAN DALAM RANGKA WISATA A. TempatPemeriksaanImigrasi di Bandar Udara:

1.Hang Nadim, Batam;
2.Juanda, Surabaya;
3.Kualanamu, Medan;
4.NgurahRai, Bali; dan
5.SoekarnoHatta, Tangerang. B. TempatPemeriksaanImigrasi di PelabuhanLaut:
1.Bandar BentanTelaniLagoi, TanjungUban;
2.Bandar Seri UdanaLobam, TanjungUban;
3.Batam Center, Batam;
4.Citra Tri Tunas, Batam;
5.Marina TelukSenimba, Batam;
6.Nongsa Terminal Bahari, Batam;
7.Sekupang, Batam;
8.Sri BintanPura, Tanjung Pinang; dan
9.TanjungBalaiKarimun, TanjungBalaiKarimun. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No.1475 6 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISA KUNJUNGAN DAFTAR TPI SEBAGAI TEMPAT KE LUAR WILAYAH INDONESIA BAGI ORANG ASING WARGA NEGARA DARI NEGARA TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI VISA KUNJUNGAN DALAM RANGKA WISATA A. TempatPemeriksaanImigrasi di Bandar Udara:
1.AdiSucipto, Yogyakarta;
2.AdiSoemarmo, Surakarta;
3.Ahmad Yani, Semarang;
4.BandaraInternasional Lombok, Mataram;
5.Belitung, TanjungPandan;
6.Binaka, Sibolga;
7.El Tari, Kupang;
8.FransKaisiepo; Biak;
9.HalimPerdanaKusuma, DKI Jakarta;
10.Hang Nadim, Batam;
11.HuseinSastranegara, Bandung;
12.I GustiNgurahRai, Bali;
13.Juanda, Surabaya;
14.Kualanamu, Medan;
15.MaimunSaleh, Sabang;
16.Minangkabau, Padang;
17.Mopah, Merauke;
18.MozesKilangin, TembagaPura.
19.Pattimura, Ambon;
20.Polonia, Medan;
21.Sam Ratulangi, Manado; www.peraturan.go.id 2015, No.1475 7
22.Sepinggan, Balikpapan;
23.Soekarno-Hatta, Banten;
24.Sultan Hasanuddin, Makassar;
25.Sultan IskandarMuda, Banda Aceh;
26.Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang;
27.Sultan SyarifKasim II, Pekanbaru;
28.Supadio, Pontianak; dan
29.Tarakan, Tarakan. B. TempatPemeriksaanImigrasi di PelabuhanLaut:
1.AchmadYani, Ternate;
2.Amamapare, Tembagapura;
3.Anggrek, Gorontalo;
4.Bandar BentanTelaniLagoi, TanjungUban;
5.Bandar Sri Setia Raja, Bengkalis;
6.Bandar Seri UdanaLobam, TanjungUban;
7.Batam Centre, Batam;
8.BatuAmpar, Batam;
9.BaganSiapi-Api, BaganSiapi-Api;
10.Belawan, Belawan;
11.Benete, Sumbawa Besar;
12.Belakang Padang, Belakang Padang;
13.Biak, Biak;
14.Boom Baru, Palembang;
15.CelukanBawang, Singaraja;
16.Citra Tri Tunas, Batam;
17.Ciwandan, Cilegon;
18.Dumai, Dumai;
19.DwiKora, Pontianak;
20.GunungSitoli, Sibolga;
21.Jambi, Jambi;
22.Jayapura, Jayapura; www.peraturan.go.id 2015, No.1475 8
23.Kabil, Batam;
24.Kendari, Kendari;
25.Kota Baru, Kota Baru;
26.Kuala Enok, Tembilahan;
27.Kuala Langsa, Aceh;
28.Kuala Tungkal, Jambi;
29.Kuala Tanjung, TanjungBalaiAsahan;
30.Lauren Say, Maumere;
31.Lembar, Mataram;
32.Lhokseumawe, Lhokseumawe;
33.Malahayati, Aceh;
34.Malundung, Tarakan;
35.Manado, Manado;
36.Marina TelukSenimba, Batam;
37.Marore, Tahuna;
38.Miangas, Tahuna;
39.Merauke, Merauke;
40.Nongsa Terminal Bahari, Batam;
41.Nusantara Pare-Pare, Pare-Pare;
42.Nusantara, Tahuna;
43.Padang Bai, Bali;
44.Panarukan, Panarukan;
45.PangkalBalam, Pangkal Pinang;
46.Panjang, Bandar Lampung;
47.Pantoloan, Palu;
48.Pasuruan, Pasuruan;
49.Pemangkat, Sambas;
50.Probolinggo, Probolinggo;
51.PulauBaai, Bengkulu;
52.Sabang, Aceh;
53.Samarinda, Samarinda;
54.Sampit, Sampit; www.peraturan.go.id 2015, No.1475 9
55.Samudera, Bitung;
56.Sekupang, Batam;
57.SelatLampa, Ranai;
58.Semayang, Balikpapan;
59.Siak Sri Indrapura, Siak;
60.Sibolga, Sibolga;
61.Sintete, Sambas;
62.Soekarno-Hatta, Makassar;
63.Sorong, Sorong;
64.Sri Bayintan, Tanjung Pinang;
65.Sri BintanPura, Tanjung Pinang;
66.Sungai Guntung, Tembilahan;
67.TanjungBenoa, Denpasar;
68.TanjungBalaiKarimun, TanjungBalaiKarimun;
69.TanjungEmas, Semarang;
70.TanjungGudang, Pangkal Pinang;
71.TanjungHarapan, SelatPanjang;
72.TanjungIntan, Cilacap;
73.TanjungKelian, Pangkal Pinang;
74.TanjungLontar, Kupang;
75.TanjungPandan, Bangka Belitung;
76.Tanjung Perak, Surabaya;
77.TanjungPriok, DKI Jakarta;
78.TanjungUban, TanjungUban;
79.Tanjung Wangi, Jember;
80.Tarempa, Tarempa;
81.TelukBayur, Padang;
82.TelukNibung, TanjungBalaiAsahan;
83.Tembilahan, Tembilahan;
84.Tri Sakti, Banjarmasin;
85.Tual, Tual;
86.Tunon Taka, Nunukan; www.peraturan.go.id 2015, No.1475 10
87.YosSudarso, Ambon; dan
88.YosSudarso, Cirebon. C. TempatPemeriksaanImigrasi di PosLintas Batas:
1.Aruk, Sambas;
2.Entikong, Entikong;
3.Metamauk, Atambua;
4.Mota’ain, Atambua;
5.Nanga Badau, Sanggau;
6.Napan, Atambua; dan
7.Skouw, Jayapura. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No.1475 11 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISA KUNJUNGAN DAFTAR TPI SEBAGAI TEMPAT MASUK ATAU KE LUAR WILAYAH INDONESIA BAGI ORANG ASING WARGA NEGARA DARI NEGARA TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI VISA KUNJUNGAN A. TempatPemeriksaanImigrasi di Bandar Udara:
1.AdiSucipto, Yogyakarta;
2.AdiSoemarmo, Surakarta;
3.Ahmad Yani, Semarang;
4.BandaraInternasional Lombok, Mataram;
5.Belitung, TanjungPandan;
6.Binaka, Sibolga;
7.El Tari, Kupang;
8.FransKaisiepo; Biak;
9.HalimPerdanaKusuma, DKI Jakarta;
10.Hang Nadim, Batam;
11.HuseinSastranegara, Bandung;
12.I GustiNgurahRai, Bali;
13.Juanda, Surabaya;
14.Kualanamu, Medan;
15.MaimunSaleh, Sabang;
16.Minangkabau, Padang;
17.Mopah, Merauke;
18.MozesKilangin, TembagaPura.
19.Pattimura, Ambon;
20.Polonia, Medan;
21.Sam Ratulangi, Manado; www.peraturan.go.id 2015, No.1475 12
22.Sepinggan, Balikpapan;
23.Soekarno-Hatta, Banten;
24.Sultan Hasanuddin, Makassar;
25.Sultan IskandarMuda, Banda Aceh;
26.Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang;
27.Sultan SyarifKasim II, Pekanbaru;
28.Supadio, Pontianak; dan
29.Tarakan, Tarakan. B. TempatPemeriksaanImigrasi di PelabuhanLaut:
1.AchmadYani, Ternate;
2.Amamapare, Tembagapura;
3.Anggrek, Gorontalo;
4.Bandar BentanTelaniLagoi, TanjungUban;
5.Bandar Sri Setia Raja, Bengkalis;
6.Bandar Seri UdanaLobam, TanjungUban;
7.Batam Centre, Batam;
8.BatuAmpar, Batam;
9.BaganSiapi-Api, BaganSiapi-Api;
10.Belawan, Belawan;
11.Benete, Sumbawa Besar;
12.Belakang Padang, Belakang Padang;
13.Biak, Biak;
14.Boom Baru, Palembang;
15.CelukanBawang, Singaraja;
16.Citra Tri Tunas, Batam;
17.Ciwandan, Cilegon;
18.Dumai, Dumai;
19.DwiKora, Pontianak;
20.GunungSitoli, Sibolga;
21.Jambi, Jambi;
22.Jayapura, Jayapura; www.peraturan.go.id 2015, No.1475 13
23.Kabil, Batam;
24.Kendari, Kendari;
25.Kota Baru, Kota Baru;
26.Kuala Enok, Tembilahan;
27.Kuala Langsa, Aceh;
28.Kuala Tungkal, Jambi;
29.Kuala Tanjung, TanjungBalaiAsahan;
30.Lauren Say, Maumere;
31.Lembar, Mataram;
32.Lhokseumawe, Lhokseumawe;
33.Malahayati, Aceh;
34.Malundung, Tarakan;
35.Manado, Manado;
36.Marina TelukSenimba, Batam;
37.Marore, Tahuna;
38.Miangas, Tahuna;
39.Merauke, Merauke;
40.Nongsa Terminal Bahari, Batam;
41.Nusantara Pare-Pare, Pare-Pare;
42.Nusantara, Tahuna;
43.Padang Bai, Bali;
44.Panarukan, Panarukan;
45.PangkalBalam, Pangkal Pinang;
46.Panjang, Bandar Lampung;
47.Pantoloan, Palu;
48.Pasuruan, Pasuruan;
49.Pemangkat, Sambas;
50.Probolinggo, Probolinggo;
51.PulauBaai, Bengkulu;
52.Sabang, Aceh;
53.Samarinda, Samarinda;
54.Sampit, Sampit; www.peraturan.go.id 2015, No.1475 14
55.Samudera, Bitung;
56.Sekupang, Batam;
57.SelatLampa, Ranai;
58.Semayang, Balikpapan;
59.Siak Sri Indrapura, Siak;
60.Sibolga, Sibolga;
61.Sintete, Sambas;
62.Soekarno-Hatta, Makassar;
63.Sorong, Sorong;
64.Sri Bayintan, Tanjung Pinang;
65.Sri BintanPura, Tanjung Pinang;
66.Sungai Guntung, Tembilahan;
67.TanjungBenoa, Denpasar;
68.TanjungBalaiKarimun, TanjungBalaiKarimun;
69.TanjungEmas, Semarang;
70.TanjungGudang, Pangkal Pinang;
71.TanjungHarapan, SelatPanjang;
72.TanjungIntan, Cilacap;
73.TanjungKelian, Pangkal Pinang;
74.TanjungLontar, Kupang;
75.TanjungPandan, Bangka Belitung;
76.Tanjung Perak, Surabaya;
77.TanjungPriok, DKI Jakarta;
78.TanjungUban, TanjungUban;
79.Tanjung Wangi, Jember;
80.Tarempa, Tarempa;
81.TelukBayur, Padang;
82.TelukNibung, TanjungBalaiAsahan;
83.Tembilahan, Tembilahan;
84.Tri Sakti, Banjarmasin;
85.Tual, Tual;
86.Tunon Taka, Nunukan; www.peraturan.go.id 2015, No.1475 15
87.YosSudarso, Ambon; dan
88.YosSudarso, Cirebon. C. TempatPemeriksaanImigrasi di PosLintas Batas:
1.Aruk, Sambas;
2.Entikong, Entikong;
3.Metamauk, Atambua;
4.Mota’ain, Atambua;
5.Nanga Badau, Sanggau;
6.Napan, Atambua; dan
7.Skouw, Jayapura. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); www.peraturan.go.id 2015, No.1475 2
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 217);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISA KUNJUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
2.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.
3.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Orang Asing dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, www.peraturan.go.id 2015, No.1475 3 pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.

Pasal 2

(1)Daftar TPI tertentu sebagai tempat masuk Wilayah Indonesia bagi Orang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan dalam rangka Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Daftar TPI sebagai tempat ke luar Wilayah Indonesia bagi Orang Asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Daftar TPI sebagai tempat masuk atau ke luar Wilayah Indonesia bagi Orang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pasal 4

1.Hang Nadim, Batam;
2.Juanda, Surabaya;
3.Kualanamu, Medan;
4.NgurahRai, Bali; dan
5.SoekarnoHatta, Tangerang. B. TempatPemeriksaanImigrasi di PelabuhanLaut:
1.Bandar BentanTelaniLagoi, TanjungUban;
2.Bandar Seri UdanaLobam, TanjungUban;
3.Batam Center, Batam;
4.Citra Tri Tunas, Batam;
5.Marina TelukSenimba, Batam;
6.Nongsa Terminal Bahari, Batam;
7.Sekupang, Batam;
8.Sri BintanPura, Tanjung Pinang; dan
9.TanjungBalaiKarimun, TanjungBalaiKarimun. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No.1475 6 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISA KUNJUNGAN DAFTAR TPI SEBAGAI TEMPAT KE LUAR WILAYAH INDONESIA BAGI ORANG ASING WARGA NEGARA DARI NEGARA TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI VISA KUNJUNGAN DALAM RANGKA WISATA A. TempatPemeriksaanImigrasi di Bandar Udara:
1.AdiSucipto, Yogyakarta;
2.AdiSoemarmo, Surakarta;
3.Ahmad Yani, Semarang;
4.BandaraInternasional Lombok, Mataram;
5.Belitung, TanjungPandan;
6.Binaka, Sibolga;
7.El Tari, Kupang;
8.FransKaisiepo; Biak;
9.HalimPerdanaKusuma, DKI Jakarta;
10.Hang Nadim, Batam;
11.HuseinSastranegara, Bandung;
12.I GustiNgurahRai, Bali;
13.Juanda, Surabaya;
14.Kualanamu, Medan;
15.MaimunSaleh, Sabang;
16.Minangkabau, Padang;
17.Mopah, Merauke;
18.MozesKilangin, TembagaPura.
19.Pattimura, Ambon;
20.Polonia, Medan;
21.Sam Ratulangi, Manado; www.peraturan.go.id 2015, No.1475 7
22.Sepinggan, Balikpapan;
23.Soekarno-Hatta, Banten;
24.Sultan Hasanuddin, Makassar;
25.Sultan IskandarMuda, Banda Aceh;
26.Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang;
27.Sultan SyarifKasim II, Pekanbaru;
28.Supadio, Pontianak; dan
29.Tarakan, Tarakan. B. TempatPemeriksaanImigrasi di PelabuhanLaut:
1.AchmadYani, Ternate;
2.Amamapare, Tembagapura;
3.Anggrek, Gorontalo;
4.Bandar BentanTelaniLagoi, TanjungUban;
5.Bandar Sri Setia Raja, Bengkalis;
6.Bandar Seri UdanaLobam, TanjungUban;
7.Batam Centre, Batam;
8.BatuAmpar, Batam;
9.BaganSiapi-Api, BaganSiapi-Api;
10.Belawan, Belawan;
11.Benete, Sumbawa Besar;
12.Belakang Padang, Belakang Padang;
13.Biak, Biak;
14.Boom Baru, Palembang;
15.CelukanBawang, Singaraja;
16.Citra Tri Tunas, Batam;
17.Ciwandan, Cilegon;
18.Dumai, Dumai;
19.DwiKora, Pontianak;
20.GunungSitoli, Sibolga;
21.Jambi, Jambi;
22.Jayapura, Jayapura; www.peraturan.go.id 2015, No.1475 8
23.Kabil, Batam;
24.Kendari, Kendari;
25.Kota Baru, Kota Baru;
26.Kuala Enok, Tembilahan;
27.Kuala Langsa, Aceh;
28.Kuala Tungkal, Jambi;
29.Kuala Tanjung, TanjungBalaiAsahan;
30.Lauren Say, Maumere;
31.Lembar, Mataram;
32.Lhokseumawe, Lhokseumawe;
33.Malahayati, Aceh;
34.Malundung, Tarakan;
35.Manado, Manado;
36.Marina TelukSenimba, Batam;
37.Marore, Tahuna;
38.Miangas, Tahuna;
39.Merauke, Merauke;
40.Nongsa Terminal Bahari, Batam;
41.Nusantara Pare-Pare, Pare-Pare;
42.Nusantara, Tahuna;
43.Padang Bai, Bali;
44.Panarukan, Panarukan;
45.PangkalBalam, Pangkal Pinang;
46.Panjang, Bandar Lampung;
47.Pantoloan, Palu;
48.Pasuruan, Pasuruan;
49.Pemangkat, Sambas;
50.Probolinggo, Probolinggo;
51.PulauBaai, Bengkulu;
52.Sabang, Aceh;
53.Samarinda, Samarinda;
54.Sampit, Sampit; www.peraturan.go.id 2015, No.1475 9
55.Samudera, Bitung;
56.Sekupang, Batam;
57.SelatLampa, Ranai;
58.Semayang, Balikpapan;
59.Siak Sri Indrapura, Siak;
60.Sibolga, Sibolga;
61.Sintete, Sambas;
62.Soekarno-Hatta, Makassar;
63.Sorong, Sorong;
64.Sri Bayintan, Tanjung Pinang;
65.Sri BintanPura, Tanjung Pinang;
66.Sungai Guntung, Tembilahan;
67.TanjungBenoa, Denpasar;
68.TanjungBalaiKarimun, TanjungBalaiKarimun;
69.TanjungEmas, Semarang;
70.TanjungGudang, Pangkal Pinang;
71.TanjungHarapan, SelatPanjang;
72.TanjungIntan, Cilacap;
73.TanjungKelian, Pangkal Pinang;
74.TanjungLontar, Kupang;
75.TanjungPandan, Bangka Belitung;
76.Tanjung Perak, Surabaya;
77.TanjungPriok, DKI Jakarta;
78.TanjungUban, TanjungUban;
79.Tanjung Wangi, Jember;
80.Tarempa, Tarempa;
81.TelukBayur, Padang;
82.TelukNibung, TanjungBalaiAsahan;
83.Tembilahan, Tembilahan;
84.Tri Sakti, Banjarmasin;
85.Tual, Tual;
86.Tunon Taka, Nunukan; www.peraturan.go.id 2015, No.1475 10
87.YosSudarso, Ambon; dan
88.YosSudarso, Cirebon. C. TempatPemeriksaanImigrasi di PosLintas Batas:
1.Aruk, Sambas;
2.Entikong, Entikong;
3.Metamauk, Atambua;
4.Mota’ain, Atambua;
5.Nanga Badau, Sanggau;
6.Napan, Atambua; dan
7.Skouw, Jayapura. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No.1475 11 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISA KUNJUNGAN DAFTAR TPI SEBAGAI TEMPAT MASUK ATAU KE LUAR WILAYAH INDONESIA BAGI ORANG ASING WARGA NEGARA DARI NEGARA TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI VISA KUNJUNGAN A. TempatPemeriksaanImigrasi di Bandar Udara:
1.AdiSucipto, Yogyakarta;
2.AdiSoemarmo, Surakarta;
3.Ahmad Yani, Semarang;
4.BandaraInternasional Lombok, Mataram;
5.Belitung, TanjungPandan;
6.Binaka, Sibolga;
7.El Tari, Kupang;
8.FransKaisiepo; Biak;
9.HalimPerdanaKusuma, DKI Jakarta;
10.Hang Nadim, Batam;
11.HuseinSastranegara, Bandung;
12.I GustiNgurahRai, Bali;
13.Juanda, Surabaya;
14.Kualanamu, Medan;
15.MaimunSaleh, Sabang;
16.Minangkabau, Padang;
17.Mopah, Merauke;
18.MozesKilangin, TembagaPura.
19.Pattimura, Ambon;
20.Polonia, Medan;
21.Sam Ratulangi, Manado; www.peraturan.go.id 2015, No.1475 12
22.Sepinggan, Balikpapan;
23.Soekarno-Hatta, Banten;
24.Sultan Hasanuddin, Makassar;
25.Sultan IskandarMuda, Banda Aceh;
26.Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang;
27.Sultan SyarifKasim II, Pekanbaru;
28.Supadio, Pontianak; dan
29.Tarakan, Tarakan. B. TempatPemeriksaanImigrasi di PelabuhanLaut:
1.AchmadYani, Ternate;
2.Amamapare, Tembagapura;
3.Anggrek, Gorontalo;
4.Bandar BentanTelaniLagoi, TanjungUban;
5.Bandar Sri Setia Raja, Bengkalis;
6.Bandar Seri UdanaLobam, TanjungUban;
7.Batam Centre, Batam;
8.BatuAmpar, Batam;
9.BaganSiapi-Api, BaganSiapi-Api;
10.Belawan, Belawan;
11.Benete, Sumbawa Besar;
12.Belakang Padang, Belakang Padang;
13.Biak, Biak;
14.Boom Baru, Palembang;
15.CelukanBawang, Singaraja;
16.Citra Tri Tunas, Batam;
17.Ciwandan, Cilegon;
18.Dumai, Dumai;
19.DwiKora, Pontianak;
20.GunungSitoli, Sibolga;
21.Jambi, Jambi;
22.Jayapura, Jayapura; www.peraturan.go.id 2015, No.1475 13
23.Kabil, Batam;
24.Kendari, Kendari;
25.Kota Baru, Kota Baru;
26.Kuala Enok, Tembilahan;
27.Kuala Langsa, Aceh;
28.Kuala Tungkal, Jambi;
29.Kuala Tanjung, TanjungBalaiAsahan;
30.Lauren Say, Maumere;
31.Lembar, Mataram;
32.Lhokseumawe, Lhokseumawe;
33.Malahayati, Aceh;
34.Malundung, Tarakan;
35.Manado, Manado;
36.Marina TelukSenimba, Batam;
37.Marore, Tahuna;
38.Miangas, Tahuna;
39.Merauke, Merauke;
40.Nongsa Terminal Bahari, Batam;
41.Nusantara Pare-Pare, Pare-Pare;
42.Nusantara, Tahuna;
43.Padang Bai, Bali;
44.Panarukan, Panarukan;
45.PangkalBalam, Pangkal Pinang;
46.Panjang, Bandar Lampung;
47.Pantoloan, Palu;
48.Pasuruan, Pasuruan;
49.Pemangkat, Sambas;
50.Probolinggo, Probolinggo;
51.PulauBaai, Bengkulu;
52.Sabang, Aceh;
53.Samarinda, Samarinda;
54.Sampit, Sampit; www.peraturan.go.id 2015, No.1475 14
55.Samudera, Bitung;
56.Sekupang, Batam;
57.SelatLampa, Ranai;
58.Semayang, Balikpapan;
59.Siak Sri Indrapura, Siak;
60.Sibolga, Sibolga;
61.Sintete, Sambas;
62.Soekarno-Hatta, Makassar;
63.Sorong, Sorong;
64.Sri Bayintan, Tanjung Pinang;
65.Sri BintanPura, Tanjung Pinang;
66.Sungai Guntung, Tembilahan;
67.TanjungBenoa, Denpasar;
68.TanjungBalaiKarimun, TanjungBalaiKarimun;
69.TanjungEmas, Semarang;
70.TanjungGudang, Pangkal Pinang;
71.TanjungHarapan, SelatPanjang;
72.TanjungIntan, Cilacap;
73.TanjungKelian, Pangkal Pinang;
74.TanjungLontar, Kupang;
75.TanjungPandan, Bangka Belitung;
76.Tanjung Perak, Surabaya;
77.TanjungPriok, DKI Jakarta;
78.TanjungUban, TanjungUban;
79.Tanjung Wangi, Jember;
80.Tarempa, Tarempa;
81.TelukBayur, Padang;
82.TelukNibung, TanjungBalaiAsahan;
83.Tembilahan, Tembilahan;
84.Tri Sakti, Banjarmasin;
85.Tual, Tual;
86.Tunon Taka, Nunukan; www.peraturan.go.id 2015, No.1475 15
87.YosSudarso, Ambon; dan
88.YosSudarso, Cirebon. C. TempatPemeriksaanImigrasi di PosLintas Batas:
1.Aruk, Sambas;
2.Entikong, Entikong;
3.Metamauk, Atambua;
4.Mota’ain, Atambua;
5.Nanga Badau, Sanggau;
6.Napan, Atambua; dan
7.Skouw, Jayapura. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id