DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2019

Nomor: 31
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai wujud penghargaan negara kepada narapidana dan anak yang telah membantu dalam penanggulangan bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemberian Remisi dalam Keadaan www.peraturan.go.id 2019, No.1639 Bencana Alam pada Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2.Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REMISI DALAM KEADAAN BENCANA ALAM PADA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
2.Anak adalah anak yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. www.peraturan.go.id 2019, No.1639
3.Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana.
4.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
5.Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
6.Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Setiap Narapidana di Lapas dan Rutan serta Anak di LPKA yang mengalami bencana alam dan membantu menyelamatkan jiwa orang lain, harta benda, atau barang-barang pada saat keadaan bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah diberikan Remisi.
(2)Narapidana dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan narapidana dan anak yang sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.

Pasal 3

(1)Besaran Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan selama 3 (tiga) bulan.
(2)Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 4

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

a.surat keterangan dari Kepala Lapas, Kepala Rutan, atau Kepala LPKA; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1639
b.surat penetapan dari kepala daerah yang menyatakan kondisi bencana alam pada Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan oleh Menteri.

Pasal 6

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.1639 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai wujud penghargaan negara kepada narapidana dan anak yang telah membantu dalam penanggulangan bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REMISI DALAM KEADAAN BENCANA ALAM PADA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
2.Anak adalah anak yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. www.peraturan.go.id 2019, No.1639
3.Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana.
4.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
5.Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
6.Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Setiap Narapidana di Lapas dan Rutan serta Anak di LPKA yang mengalami bencana alam dan membantu menyelamatkan jiwa orang lain, harta benda, atau barang-barang pada saat keadaan bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah diberikan Remisi.
(2)Narapidana dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan narapidana dan anak yang sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.

Pasal 3

(1)Besaran Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan selama 3 (tiga) bulan.
(2)Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 4

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

a.surat keterangan dari Kepala Lapas, Kepala Rutan, atau Kepala LPKA; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1639
b.surat penetapan dari kepala daerah yang menyatakan kondisi bencana alam pada Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan oleh Menteri.

Pasal 6

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan.