DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018

Nomor: 32
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796); www.peraturan.go.id 2018, No. 1518
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 445); www.peraturan.go.id 2018, No. 1518
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERLAKUAN TERHADAP TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
2.Perlakuan Khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
3.Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
4.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk pelaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
5.Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama www.peraturan.go.id 2018, No. 1518 proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
6.Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
7.Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ditahan di Rutan.
8.Asesmen adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan yang paling tepat bagi Narapidana berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya.
9.Asesor adalah petugas yang melakukan Asesmen risiko dan Asesmen kebutuhan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan.
10.Tidak Berdaya adalah kondisi tidak berkekuatan, berkemampuan, bertenaga serta tidak mempunyai akal maupun cara untuk mengatasi sesuatu sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 2

(1)Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan Tahanan atau Narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial.
(2)Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan program kepribadian dan kemandirian.
(3)Program kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang Tidak Berdaya diberikan Perlakuan Khusus.
(5)Penetapan Tahanan dan Narapidana yang Tidak Berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh www.peraturan.go.id 2018, No. 1518 Kepala Lapas atau Kepala Rutan berdasarkan Asesmen Asesor.
(6)Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor dilaksanakan terhadap Tahanan dan Narapidana:
1. a.sejak penerimaan; atau
2. b.setelah menjalani masa pidana, termasuk dalam kelompok Lanjut Usia.

Pasal 3

Perlakuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam bentuk:

a.pemberian bantuan akses keadilan;
b.pemulihan dan pengembangan fungsi sosial;
c.pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan
d.pelindungan keamanan dan keselamatan.

Pasal 4

(1)Pemberian bantuan dalam mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dalam bentuk:
1. a.fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum;
2. b.pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum;
3. c.fasilitasi dan pendampingan untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum;
4. d.pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum; dan
5. e.mencarikan penjamin dan/atau pendamping;
(2)Penjamin dan/atau pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dalam rangka upaya penangguhan penahanan.

Pasal 5

(1)Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dalam bentuk: www.peraturan.go.id 2018, No. 1518
1. a.optimalisasi program mental dan spiritual;
2. b.pelaksanaan program rekreasi; dan
3. c.pemberian dukungan melalui program pra bebas.
(2)Optimalisasi program mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk meningkatkan keimanan para Narapidana Lanjut Usia.
(3)Pelaksanaan program rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam rangka mengurangi depresi yang dialami oleh Narapidana Lanjut Usia akibat harus menjalani masa pidana di dalam Lapas.
(4)Pemberian dukungan melalui program pra bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan asistensi mempersiapkan kondisi setelah bebas agar dapat kembali dalam masyarakat.
(5)Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pendampingan komunikasi dengan keluarga atau instansi terkait.

Pasal 6

(1)Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk:
1. a.penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
2. b.pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik;
3. c.pemberian perawatan paliatif;
4. d.pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan
5. e.pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.
(2)Dalam melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Rutan atau Kepala Lapas membentuk tim medis khusus.
(3)Dalam hal tim medis secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menangani pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, maka perawatan kesehatan dapat dilakukan diluar Lapas atau www.peraturan.go.id 2018, No. 1518 Rutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Pelindungan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan dalam bentuk:
1. a.pemisahan dalam kamar hunian khusus; dan
2. b.penggunaan sarana standar keamanan yang minimal.
(2)Sarana standar keamanan yang minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)Untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas.
(2)Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.kursi roda;
2. b.jalan ramp;
3. c.toilet duduk;
4. d.akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
5. e.pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi; dan
6. f.tanda peringatan darurat atau sinyal.
(3)Pemenuhan sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
2. b.sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Dalam hal tidak terpenuhinya sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dapat www.peraturan.go.id 2018, No. 1518 diberikan pemenuhan melalui hibah barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796); www.peraturan.go.id 2018, No. 1518
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 445); www.peraturan.go.id 2018, No. 1518
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERLAKUAN TERHADAP TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
2.Perlakuan Khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
3.Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
4.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk pelaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
5.Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama www.peraturan.go.id 2018, No. 1518 proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
6.Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
7.Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ditahan di Rutan.
8.Asesmen adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan yang paling tepat bagi Narapidana berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya.
9.Asesor adalah petugas yang melakukan Asesmen risiko dan Asesmen kebutuhan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan.
10.Tidak Berdaya adalah kondisi tidak berkekuatan, berkemampuan, bertenaga serta tidak mempunyai akal maupun cara untuk mengatasi sesuatu sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 2

(1)Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan Tahanan atau Narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial.
(2)Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan program kepribadian dan kemandirian.
(3)Program kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang Tidak Berdaya diberikan Perlakuan Khusus.
(5)Penetapan Tahanan dan Narapidana yang Tidak Berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh www.peraturan.go.id 2018, No. 1518 Kepala Lapas atau Kepala Rutan berdasarkan Asesmen Asesor.
(6)Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor dilaksanakan terhadap Tahanan dan Narapidana:
1. a.sejak penerimaan; atau
2. b.setelah menjalani masa pidana, termasuk dalam kelompok Lanjut Usia.

Pasal 3

Perlakuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam bentuk:

a.pemberian bantuan akses keadilan;
b.pemulihan dan pengembangan fungsi sosial;
c.pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan
d.pelindungan keamanan dan keselamatan.

Pasal 4

(1)Pemberian bantuan dalam mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dalam bentuk:
1. a.fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum;
2. b.pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum;
3. c.fasilitasi dan pendampingan untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum;
4. d.pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum; dan
5. e.mencarikan penjamin dan/atau pendamping;
(2)Penjamin dan/atau pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dalam rangka upaya penangguhan penahanan.

Pasal 5

(1)Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dalam bentuk: www.peraturan.go.id 2018, No. 1518
1. a.optimalisasi program mental dan spiritual;
2. b.pelaksanaan program rekreasi; dan
3. c.pemberian dukungan melalui program pra bebas.
(2)Optimalisasi program mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk meningkatkan keimanan para Narapidana Lanjut Usia.
(3)Pelaksanaan program rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam rangka mengurangi depresi yang dialami oleh Narapidana Lanjut Usia akibat harus menjalani masa pidana di dalam Lapas.
(4)Pemberian dukungan melalui program pra bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan asistensi mempersiapkan kondisi setelah bebas agar dapat kembali dalam masyarakat.
(5)Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pendampingan komunikasi dengan keluarga atau instansi terkait.

Pasal 6

(1)Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk:
1. a.penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
2. b.pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik;
3. c.pemberian perawatan paliatif;
4. d.pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan
5. e.pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.
(2)Dalam melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Rutan atau Kepala Lapas membentuk tim medis khusus.
(3)Dalam hal tim medis secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menangani pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, maka perawatan kesehatan dapat dilakukan diluar Lapas atau www.peraturan.go.id 2018, No. 1518 Rutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Pelindungan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan dalam bentuk:
1. a.pemisahan dalam kamar hunian khusus; dan
2. b.penggunaan sarana standar keamanan yang minimal.
(2)Sarana standar keamanan yang minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)Untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas.
(2)Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.kursi roda;
2. b.jalan ramp;
3. c.toilet duduk;
4. d.akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
5. e.pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi; dan
6. f.tanda peringatan darurat atau sinyal.
(3)Pemenuhan sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
2. b.sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.