DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2016

Nomor: 33
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 September 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Prosedur Teknis Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan bagi Orang Asing Eks Warga Negara Indonesia dan Keluarganya Pemegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); www.peraturan.go.id 2016, No.1491
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR TEKNIS PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN BAGI ORANG ASING EKS WARGA NEGARA INDONESIA DAN KELUARGANYA PEMEGANG VISA KUNJUNGAN BEBERAPA KALI PERJALANAN. www.peraturan.go.id 2016, No.1491

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
3.Surat Persetujuan Visa adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang memuat penguasaan kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk menerbitkan visa bagi Orang Asing.
4.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
5.Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan.
6.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
9.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
10.Keluarga adalah suami, istri, atau anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing eks warga negara Indonesia. www.peraturan.go.id 2016, No.1491
11.Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
12.Negara Calling Visa adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan dan keamanan negara, dan aspek keimigrasian.

Pasal 2

(1)Permohonan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(2)Dalam hal keluarga Orang Asing eks warga negara Indonesia juga mengajukan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan, permohonan harus diajukan bersama dengan permohonan Orang Asing eks warga negara Indonesia.

Pasal 3

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.paspor yang sah dan masih berlaku;
2. b.surat penjaminan dari Penjamin;
3. c.dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga negara Indonesia antara lain akta kelahiran, kartu tanda penduduk, atau ijazah;
4. d.bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika); dan www.peraturan.go.id 2016, No.1491
5. e.pasfoto berwarna dengan ukuran 4 (empat) cm x 6 (enam) cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi:
1. a.suami/istri eks warga negara Indonesia juga harus melampirkan akta perkawinan; atau
2. b.anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, juga harus melampirkan akta kelahiran.

Pasal 4

Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia dan keluarganya dari Negara Calling Visa.

Pasal 5

Izin Tinggal Kunjungan bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia dan keluarganya dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 6

Ketentuan mengenai mekanisme:

a.penerbitan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia dan keluarganya berlaku secara mutatis mutandis dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas; dan/atau
b.pemberian perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia dan keluarganya berlaku secara mutatis mutandis dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, www.peraturan.go.id 2016, No.1491 Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

Pasal 7

Permohonan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia dan keluarganya yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun belum selesai diproses, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1491 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); www.peraturan.go.id 2016, No.1491
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR TEKNIS PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN BAGI ORANG ASING EKS WARGA NEGARA INDONESIA DAN KELUARGANYA PEMEGANG VISA KUNJUNGAN BEBERAPA KALI PERJALANAN. www.peraturan.go.id 2016, No.1491

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
3.Surat Persetujuan Visa adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang memuat penguasaan kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk menerbitkan visa bagi Orang Asing.
4.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
5.Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan.
6.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
9.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
10.Keluarga adalah suami, istri, atau anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing eks warga negara Indonesia. www.peraturan.go.id 2016, No.1491
11.Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
12.Negara Calling Visa adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan dan keamanan negara, dan aspek keimigrasian.

Pasal 2

(1)Permohonan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(2)Dalam hal keluarga Orang Asing eks warga negara Indonesia juga mengajukan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan, permohonan harus diajukan bersama dengan permohonan Orang Asing eks warga negara Indonesia.

Pasal 3

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.paspor yang sah dan masih berlaku;
2. b.surat penjaminan dari Penjamin;
3. c.dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga negara Indonesia antara lain akta kelahiran, kartu tanda penduduk, atau ijazah;
4. d.bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika); dan www.peraturan.go.id 2016, No.1491
5. e.pasfoto berwarna dengan ukuran 4 (empat) cm x 6 (enam) cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi:
1. a.suami/istri eks warga negara Indonesia juga harus melampirkan akta perkawinan; atau
2. b.anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, juga harus melampirkan akta kelahiran.

Pasal 4

Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia dan keluarganya dari Negara Calling Visa.

Pasal 5

Pasal 6

Ketentuan mengenai mekanisme:

a.penerbitan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia dan keluarganya berlaku secara mutatis mutandis dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas; dan/atau
b.pemberian perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia dan keluarganya berlaku secara mutatis mutandis dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, www.peraturan.go.id 2016, No.1491 Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.