Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2017
- Nomor
- 33
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 31
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tatacara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
www.peraturan.go.id 2017, No. 1807
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA
BAB II
Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:
www.peraturan.go.id 2017, No. 1807
Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap jabatan struktural di lingkungan Kementerian, hanya diberikan satu Tunjangan Kinerja yang menguntungkan bagi Pegawai yang bersangkutan.
Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional berdasarkan Kelas Jabatan dan hasil penilaian SKP. BAB III HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI
BAB III
www.peraturan.go.id 2017, No. 1807
Pegawai yang melakukan pelanggaran kehadiran menurut hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
www.peraturan.go.id 2017, No. 1807
BAB IV PEMOTONGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
BAB IV
Tunjangan Kinerja bagi calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jabatan fungsional umum sampai dengan calon PNS yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.
Membuka PDF…