DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016

Nomor: 34
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); www.peraturan.go.id 2016, No.1644

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA. www.peraturan.go.id 2016, No.1644

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.
2.Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
5.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Sistem Aplikasi Secara Elektronik adalah sistem aplikasi yang terintegrasi antara Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal untuk mendukung proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan serta pelaporan terkait penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Pasal 2

Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM bertujuan untuk:

a.memotivasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
b.mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
c.memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota www.peraturan.go.id 2016, No.1644 dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;

Pasal 3

(1)Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya:
1. a.hak atas kesehatan;
2. b.hak atas pendidikan;
3. c.hak perempuan dan anak;
4. d.hak atas kependudukan;
5. e.hak atas pekerjaan;
6. f.hak atas perumahan yang layak; dan
7. g.hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
(2)Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil.
(3)Penjabaran dan penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Untuk dapat dilakukan penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengisi data penilaian.
(2)Data penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Selain mengisi data penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Wilayah.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memperoleh pengesahan dari: www.peraturan.go.id 2016, No.1644
1. a.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota;
2. b.Sekretaris Daerah kabupaten/kota; dan
3. c.Sekretaris Daerah provinsi yang bersangkutan.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan dokumen capaian implementasi HAM di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan pada tahun sebelumnya.

Pasal 6

(1)Kepala Kantor Wilayah wajib melakukan pemeriksaan terhadap data penilaian dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.koreksi aritmatika;
2. b.pemeriksaan keabsahan data lampiran yang ditunjukkan dengan tanda pengesahan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
3. c.pemeriksaan keabsahan data penilaian dan dokumen pendukung yang ditunjukkan dengan tanda pengesahan dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Daerah Provinsi; dan
4. d.pemeriksaan relevansi antara data penilaian dengan dokumen pendukung yang disampaikan.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Wilayah melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur www.peraturan.go.id 2016, No.1644 Jenderal dalam jangka waktu paling lambat pada tanggal 15 September setiap tahunnya.
(2)Format Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diunggah dalam Sistem Aplikasi secara Elektronik.
(2)Dalam hal layanan Sistem Aplikasi Elektronik belum tersedia, Laporan hasil pemeriksaan beserta Laporan dikirimkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 9

(1)Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal melakukan verifikasi.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan data yang terdapat di kementerian/lembaga terkait.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan tanggal 15 Oktober dalam tahun berjalan.

Pasal 10

(1)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal membentuk tim verifikasi.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA. www.peraturan.go.id 2016, No.1644

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.
2.Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
5.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Sistem Aplikasi Secara Elektronik adalah sistem aplikasi yang terintegrasi antara Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal untuk mendukung proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan serta pelaporan terkait penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Pasal 2

Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM bertujuan untuk:

a.memotivasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
b.mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
c.memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota www.peraturan.go.id 2016, No.1644 dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;

Pasal 3

(1)Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya:
1. a.hak atas kesehatan;
2. b.hak atas pendidikan;
3. c.hak perempuan dan anak;
4. d.hak atas kependudukan;
5. e.hak atas pekerjaan;
6. f.hak atas perumahan yang layak; dan
7. g.hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
(2)Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil.
(3)Penjabaran dan penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Untuk dapat dilakukan penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengisi data penilaian.
(2)Data penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Selain mengisi data penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Wilayah.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memperoleh pengesahan dari: www.peraturan.go.id 2016, No.1644
1. a.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota;
2. b.Sekretaris Daerah kabupaten/kota; dan
3. c.Sekretaris Daerah provinsi yang bersangkutan.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan dokumen capaian implementasi HAM di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan pada tahun sebelumnya.

Pasal 6

(1)Kepala Kantor Wilayah wajib melakukan pemeriksaan terhadap data penilaian dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.koreksi aritmatika;
2. b.pemeriksaan keabsahan data lampiran yang ditunjukkan dengan tanda pengesahan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
3. c.pemeriksaan keabsahan data penilaian dan dokumen pendukung yang ditunjukkan dengan tanda pengesahan dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Daerah Provinsi; dan
4. d.pemeriksaan relevansi antara data penilaian dengan dokumen pendukung yang disampaikan.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Wilayah melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur www.peraturan.go.id 2016, No.1644 Jenderal dalam jangka waktu paling lambat pada tanggal 15 September setiap tahunnya.
(2)Format Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diunggah dalam Sistem Aplikasi secara Elektronik.
(2)Dalam hal layanan Sistem Aplikasi Elektronik belum tersedia, Laporan hasil pemeriksaan beserta Laporan dikirimkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 9

(1)Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal melakukan verifikasi.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan data yang terdapat di kementerian/lembaga terkait.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan tanggal 15 Oktober dalam tahun berjalan.

Pasal 10

(1)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal membentuk tim verifikasi.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.