DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2020

Nomor: 34
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penerbitan Berita Negara Republik Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang www.peraturan.go.id 2020, No. 1764 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia www.peraturan.go.id 2020, No. 1764 Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENERBITAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Permohonan adalah permintaan untuk penerbitan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peraturan Perudang-undangan atas Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai:

a.pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.pembubaran partai politik;
d.perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
e.pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang- www.peraturan.go.id 2020, No. 1764 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang akan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.
1. 3.Penerbitan adalah pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam Berita Negara
2. 4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. 5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
4. 6.Petugas yang Ditunjuk adalah pegawai aparatur sipil negara atau pegawai pada Mahkamah Konstitusi.
5. 7.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
(2)Berita Negara Republik Indonesia untuk Putusan Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENERBITAN

Pasal 3

Permohonan Penerbitan disampaikan kepada Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2020, No. 1764

Pasal 4

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan.

Pasal 5

Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan secara langsung atau elektronik oleh Petugas yang ditunjuk disertai dengan:

a.2 (dua) salinan naskah asli; dan
b.1 (satu) soft copy naskah asli, yang sudah tertera barcode tanda tangan digital Panitera pada Putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENERBITAN

Pasal 6

(1)Permohonan Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemeriksan kelengkapan dokumen; dan
2. b.pemeriksaan kesesuaian antara salinan naskah asli dengan soft copy naskah asli

Pasal 7

(1)Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan pada saat Permohonan diterima.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: www.peraturan.go.id 2020, No. 1764
1. a.Permohonan yang dibubuhi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik serta diterakan cap dinas jabatan;
2. b.jumlah salinan naskah asli; dan
3. c.kesesuaian salinan naskah asli dan soft copy naskah asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

Pasal 8

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan lengkap, Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diterbitkan dicatat dalam buku register Penerbitan.
(2)Terhadap Permohonan Penerbitan yang telah dinyatakan lengkap diberikan tanda terima Permohonan Penerbitan sebagai bukti penerimaan pengajuan Permohonan Penerbitan.

Pasal 9

(1)Permohonan Penerbitan yang telah dicatat dalam buku register Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penandatanganan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(2)Penandatanganan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat ditandatangani secara digital.
(3)Salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan nomor dan tahun Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan tidak lengkap dan terdapat perbedaan antara naskah asli dengan soft copy naskah asli, Direktur www.peraturan.go.id 2020, No. 1764 Jenderal melakukan koordinasi dengan pejabat Mahkamah Konstitusi yang berwenang.

BAB IV

PENYAMPAIAN SALINAN NASKAH ASLI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 11

(1)Direktur Jenderal menyampaikan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.
(2)Direktur Jenderal wajib menyimpan 1 (satu) salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai arsip.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang www.peraturan.go.id 2020, No. 1764 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia www.peraturan.go.id 2020, No. 1764 Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENERBITAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Permohonan adalah permintaan untuk penerbitan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peraturan Perudang-undangan atas Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai:

a.pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.pembubaran partai politik;
d.perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
e.pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang- www.peraturan.go.id 2020, No. 1764 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang akan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.
1. 3.Penerbitan adalah pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam Berita Negara
2. 4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. 5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
4. 6.Petugas yang Ditunjuk adalah pegawai aparatur sipil negara atau pegawai pada Mahkamah Konstitusi.
5. 7.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
(2)Berita Negara Republik Indonesia untuk Putusan Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENERBITAN

Pasal 3

Permohonan Penerbitan disampaikan kepada Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2020, No. 1764

Pasal 4

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan.

Pasal 5

Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan secara langsung atau elektronik oleh Petugas yang ditunjuk disertai dengan:

a.2 (dua) salinan naskah asli; dan
b.1 (satu) soft copy naskah asli, yang sudah tertera barcode tanda tangan digital Panitera pada Putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENERBITAN

Pasal 6

(1)Permohonan Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemeriksan kelengkapan dokumen; dan
2. b.pemeriksaan kesesuaian antara salinan naskah asli dengan soft copy naskah asli

Pasal 7

(1)Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan pada saat Permohonan diterima.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: www.peraturan.go.id 2020, No. 1764
1. a.Permohonan yang dibubuhi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik serta diterakan cap dinas jabatan;
2. b.jumlah salinan naskah asli; dan
3. c.kesesuaian salinan naskah asli dan soft copy naskah asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

Pasal 8

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan lengkap, Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diterbitkan dicatat dalam buku register Penerbitan.
(2)Terhadap Permohonan Penerbitan yang telah dinyatakan lengkap diberikan tanda terima Permohonan Penerbitan sebagai bukti penerimaan pengajuan Permohonan Penerbitan.

Pasal 9

(1)Permohonan Penerbitan yang telah dicatat dalam buku register Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penandatanganan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(2)Penandatanganan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat ditandatangani secara digital.
(3)Salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan nomor dan tahun Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

BAB IV

PENYAMPAIAN SALINAN NASKAH ASLI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 11

(1)Direktur Jenderal menyampaikan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.
(2)Direktur Jenderal wajib menyimpan 1 (satu) salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai arsip.