Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2013
- Nomor
- 35
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DAN PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2014, No.107 3
Jadwal Retensi Arsip dan prosedur Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memuat:
2014, No.107 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
dan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-UM.04.10 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Prosedur Penyusutan Arsip Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2014, No.107 5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN 2014, No.107 6 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DAN PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SISTEMATIKA JADWAL RETENSI ARSIP DAN PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan tujuan C. Sasaran D. Ruang Lingkup BAB II JADWAL RETENSI ARSIP A. Konsepsi Jadwal Retensi Arsip B. Kedudukan dan Fungsi Jadwal Retensi Arsip C. Unsur-unsur Jadwal Retensi Arsip D. Lingkup Jadwal Retensi Arsip Jadwal Retensi Arsip Keuangan E. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif F. Jadwal Retensi Arsip Substantif BAB III PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP A. PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP BERDASARKAN JADWAL RETENSI ARSIP
I. Bentuk Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan; II. Bentuk Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif kepegawaian; III. Bentuk Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif nonkeuangan dan non kepegawaian; dan IV. Bentuk Jadwal Retensi Arsip Substantif. 2014, No.107 8 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selalu diikuti dengan meningkatnya volume arsip yang dibuat dan diterima oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dilihat dari fungsinya, arsip terdiri atas arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna serta tidak perlu disimpan. Dalam rangka penyelamatan dan pengamanan arsip serta efisiensi sarana dan prasarana kearsipan, diperlukan kegiatan penyusutan arsip. B. Maksud dan Tujuan
C. Sasaran Sasaran Jadwal Retensi Arsip dan prosedur penyusutan arsip ini agar tercapainya kesamaan sistem pengelolaan arsip yang tertib dan teratur diseluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Jadwal Retensi Arsip dan prosedur penyusutan arsip meliputi kegiatan:
2014, No.107 9 BAB II JADWAL RETENSI ARSIP A. Konsepsi Jadwal Retensi Arsip Jadwal Retensi Arsip merupakan daftar yang memuat:
Seluruh jenis Arsip atau dokumen yang dihasilkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tercantum dalam Jadwal Retensi Arsip secara sistematis sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jenis arsip atau dokumen tersebut ditentukan jangka waktu simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai guna Arsip dengan mempertimbangkan kebutuhan administrasi, manajemen dan efisiensi serta kesejarahan. B. Kedudukan dan Fungsi Jadwal Retensi Arsip Kedudukan Jadwal Retensi Arsip dalam manajemen Arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi berada dalam tahapan terakhir dari proses manajemen Arsip yaitu penyusutan Arsip. Jadwal Retensi Arsip berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan penyusutan Arsip baik memindahkan Arsip inaktif, memusnahkan Arsip yang sudah tidak bernilai guna maupun menyerahkan Arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan Daerah. C. Unsur-unsur Jadwal Retensi Arsip
Jangka waktu simpan tersebut ditentukan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014, No.107 10 Jangka waktu simpan terdiri atas:
1) Jangka waktu simpan aktif Jangka waktu simpan aktif merupakan jangka waktu penyimpanan Arsip atau dokumen yang masih dipergunakan sebagai Arsip dalam bentuk berkas kerja dalam penyelenggaraan administrasi. Dokumen yang masih dipergunakan tersebut disimpan di Unit Pengolah. 2) Jangka waktu simpan inaktif Jangka waktu simpan inaktif merupakan jangka waktu penyimpanan Arsip atau dokumen yang frekuensi penggunaannya sudah menurun, akan tetapi sewaktu-waktu masih diperlukan. Dokumen tersebut disimpan di unit kearsipan.
Keterangan memiliki 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
D. Lingkup Jadwal Retensi Arsip
Jadwal Retensi Arsip perencanaan meliputi jenis Arsip:
2014, No.107 11 1) kegiatan program legislasi; 2) Rancangan peraturan perundang-undangan; 3) Peraturan Menteri; 4) Keputusan; 5) Instruksi Menteri; 6) surat edaran Menteri; 7) nota dinas Menteri; 8) kasus/sengketa hukum; dan 9) perijinan.
1) kegiatan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) dokumen reformasi birokrasi; 3) analisis jabatan; 4) standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional; 5) Standar Operasional Prosedur; 6) Pembinaan; dan 7) evaluasi organisasi.
1) administrasi persuratan; 2) penyimpanan dan pemeliharaan Arsip; 3) persetujuan Jadwal Retensi Arsip; 4) layanan Arsip; 5) penyusutan Arsip; 6) pembinaan kearsipan; dan 7) pengelolaan Arsip sandi.
1) kegiatan telekomunikasi; 2) perjalanan dinas; 3) administrasi penggunaan sarana kantor; 4) rumah dinas; 5) risalah atau notulen rapat; 6) administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi; 7) ketertiban dan keamanan; 8) administrasi pengelolaan senjata api; dan 2014, No.107 12 9) bimbingan teknis personil pengamanan.
1) penyimpanan deposit bahan pustaka; 2) pengadaan bahan pustaka; dan 3) pengolahan bahan pustaka.
1) rencana strategis pembangunan sistem informasi; 2) dokumentasi arsitektur; 3) dokumentasi implementasi; 4) perekaman dan pemuktahiran data; dan 5) migrasi sistem aplikasi dan data.
Jadwal Retensi Arsip perlengkapan meliputi jenis Arsip: 1) kegiatan rencana kebutuhan barang; 2) pengadaan barang dan jasa; 3) penyimpanan dan penyaluran; 4) penatausahaan barang milik negara; 5) penghapusan barang milik negara; 6) pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara; 7) pengelolaan rumah negara; 8) penetapan status penggunaan barang milik negara; dan 9) bukti-bukti kepemilikan aset.
Jadwal Retensi Arsip humas meliputi jenis Arsip: 1) keprotokolan; 2) dokumentasi liputan; 3) rapat dengar pendapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 4) sidang kabinet; 5) pameran atau sayembara; 6) majalah/buletin/jurnal; dan 7) pelayanan informasi publik di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Jadwal Retensi Arsip pengembangan sumber daya manusia meliputi jenis Arsip kegiatan: 1) pedoman-pedoman kediklatan; 2) akreditasi lembaga diklat; 2014, No.107 13 3) sertifikasi sumber daya manusia kediklatan; 4) sistem informasi diklat; 5) penyelengaraan diklat; 6) evaluasi diklat; dan 7) database peserta diklat.
Jadwal Retensi Arsip pengawasan meliputi jenis Arsip kegiatan: 1) rencana pengawasan; 2) pelaksanaan pengawasan; 3) daftar nama pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikenakan sanksi hukuman disiplin/kartu cela; dan 4) pelimpahan wewenang hasil tindak lanjut pemeriksaan mengenai kasus korupsi kepada Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
1) rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 2) penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 3) pelaksanaan anggaran; 4) bantuan/pinjaman luar negeri; 5) pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara/dana pinjaman/hibah luar negeri; dan 6) pertanggungjawaban keuangan/kerugian negara. Bentuk Jadwal Retensi Arsip keuangan tercantum dalam tabel I. m.kepegawaian. Jadwal Retensi Arsip kepegawaian meliputi jenis Arsip: 1) formasi; 2) pengadaan; 3) pembinaan karir; 4) kesejahteraan pegawai; 5) penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai; 6) pegawai; 7) pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun; 8) berkas perorangan pegawai negeri sipil; 9) berkas perseorangan pejabat negara; dan 10) berkas perseorangan pejabat lainnya. Bentuk Jadwal Retensi Arsip kepegawaian tercantum dalam tabel II. 2014, No.107 14
Jadwal Retensi Arsip Administarsi Hukum Umum meliputi jenis Arsip kegiatan: 1) administrasi teknik hukum perdata; 2) administrasi hukum pidana; 3) administrasi hukum tata negara; dan 4) administrasi hukum internasional.
Jadwal Retensi Arsip Hak Kekayaan Intelektual meliputi jenis Arsip kegiatan: 1) permohonan; 2) pendaftaran; 3) publikasi; 4) sertifikasi dan pencatatan; 5) kerjasama bidang Hak Kekayaan Intelektual; dan 6) legal opinion termasuk keterangan ahli perkara Hak Kekayaan Intelektual.
Jadwal Retensi Arsip Keimigrasian meliputi jenis Arsip kegiatan: 1) lalu lintas keimigrasian; 2) ijin tinggal orang asing dan status keimigrasian; 3) penindakan keimigrasian dan tindakan pendetensian; 4) kerjasama keimigrasian; 5) pembinaan bidang keimigrasian; 6) intelejen dan lintas informasi keimigrasian; dan 7) elektronik personal keimigrasian.
Jadwal Retensi Arsip Pemasyarakatan meliputi jenis Arsip kegiatan: 1) registrasi; 2) pelayanan; 3) pembinaan dan pembimbingan; 4) perawatan; 5) kegiatan kerja; 6) keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Balai Pemasyarakatan dan kegiatan registrasi perawatan; 7) mutasi dan keamanan barang sitaan dan barang rampasan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; dan 8) pembinaan dan pengawasan pemasyarakatan termasuk: a) standarisasi; 2014, No.107 15 b) kompilasi data; c) pemetaan permasalahan; d) penanganan kasus sistem sidik jari; e) pemutasian; f) monitoring; g) evaluasi dan pelaporan; dan h) pengawasan serta kemitraan.
Jadwal Retensi Arsip Pembinaan Hukum Nasional meliputi jenis Arsip kegiatan:
Jadwal Retensi Arsip Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi jenis Arsip kegiatan:
Jadwal Retensi Arsip Peraturan Perundang-undangan meliputi jenis Arsip kegiatan:
Jadwal Retensi Arsip Perlindungan Hak Asasi Manusia meliputi jenis Arsip kegiatan:
2014, No.107 16 BAB III PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP A. PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP BERDASARKAN JADWAL RETENSI ARSIP Prosedur penyusutan Arsip dilakukan oleh pencipta Arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dilakukan dengan tahapan:
Untuk melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip terlebih dahulu dibentuk tim penilaian Arsip yang bertugas:
1) menyisihkan dokumen yang akan dipindahkan dari kelompok dokumen yang masih dinyatakan sebagai berkas aktif; 2) menyeleksi dokumen yang telah disisihkan untuk menentukan Arsip inaktif yang akan dipindahkan, bahan-bahan nonarsip, dan duplikasi arsip; 3) membuat daftar arsip yang akan dipindahkan; 4) memasukkan dokumen yang dipindahkan dalam kotak arsip yang telah tersedia; 5) menempelkan label pada kotak arsip dengan memberikan petunjuk tentang isi kotak secara singkat; 6) menyampaikan usulan pemindahan Arsip inaktif kepada pimpinan Unit Pengolah; 7) membuat berita acara pemindahan Arsip; 8) memindahkan Arsip setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Unit Pengolah dan pimpinan unit kearsipan; 2014, No.107 17 9) memindahkan Arsip inaktif kepada unit eselon II disertai berita acara serah terima pemindahan Arsip; 10) pemeriksaan, penerimaan dan penanda-tanganan berita acara serah terima pemindahan Arsip oleh yang menyerahkan dan yang menerima Arsip; dan 11) pimpinan unit eselon II menerima dan menyimpan lembar pertama berita acara dan daftar Arsip, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) unit eselon II memindahkan Arsip inaktif ke unit eselon I dengan disertai daftar Arsip dan dilengkapi dengan berita acara pemindahan Arsip. 2) unit eselon I menerima Arsip inaktif dari unit eselon II, dengan tahapan: a) melakukan pemeriksaan daftar dan fisik Arsip di unit eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b) penandatanganan berita acara serah terima pemindahan Arsip inaktif; dan c) pimpinan unit eselon I menerima Arsip dan menyimpan berita acara serah terima Arsip yang dipindahkan.
1) unit eselon I memindahkan Arsip inaktif ke unit eselon pusat dengan disertai berita acara dan daftar Arsip; 2) unit eselon pusat menerima Arsip inaktif, dengan tahapan: a) melakukan pemeriksaan daftar dan fisik Arsip di unit eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b) penandatanganan berita acara serah terima pemindahan Arsip inaktif; c) Pimpinan unit eselon I menerima Arsip dan menyimpan Berita Acara Serah Terima Arsip yang dipindahkan; d) Arsip yang diterima dari unit eselon I disimpan ditempat yang aman; e) penyimpanan Arsip dalam keadaan terkelompok sesuai dengan pencipta Arsip; dan f) penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan lebih lanjut menjadi tanggungjawab pimpinan unit eselon I. 2014, No.107 18 Gambar 1 Bentuk dan contoh formulir daftar Arsip yang dipindahkan UNIT KERJA : PELAKSANA : PENANGGUNG JAWAB : NO. JENIS/SERIES ARSIP KURUN WAKTU JUMLAH SISTEM PENATAAN KETERANGAN 2014, No.107 19 Gambar 2 Bentuk dan contoh formulir berita acara pemindahan Arsip in aktif BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP IN AKTIF UNIT KERJA: … Pada hari ini ……………… tanggal …………. bulan …………. tahun ………… dilaksanakan pemindahan Arsip inaktif dari unit kerja ………………… ke Pusat Arsip, yang melibatkan: Nama : Jabatan : NIP : Unit Kerja : Dalam hal ini bertindak atas nama unit ……………….. sebagai Pihak I. Nama : Jabatan : NIP : Unit Kerja : Dalam hal ini bertindak atas nama unit kerja Pusat Arsip, sebagai Pihak II. Pihak I menyerahkan tanggung jawab dan wewenang pengelolaan Arsip yang dimaksud dalam daftar terlampir kepada Pihak II. Pihak II akan memberikan layanan Arsip pada Pihak I. …………………., ………………………. Pihak I Pihak II, ( …………………………… ) ( ………………………. ) 2014, No.107 20
1) mengelompokkan nonarsip dan duplikasi Arsip; 2) membuat daftar nonarsip dan duplikasi Arsip yang akan dimusnahkan; 3) membuat berita acara pemusnahan nonarsip dan duplikasi Arsip; dan 4) menyampaikan tembusan berita acara pemusnahan kepada unit kearsipan pusat melalui unit eselon II dan unit eselon I.
1) memeriksa dan meneliti jenis Arsip yang dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Jadwal Retensi Arsip; 2) mendaftar Arsip yang akan dimusnahkan sesuai formulir daftar pertelaan Arsip; 3) menata fisik Arsip sesuai dengan daftar pertelaan Arsip; 4) meminta persetujuan pemusnahan kepada unit kearsipan pusat melalui unit eselon II dan unit eselon I; dan 5) memusnahkan Arsip secara total pemusnahan Arsip secara total merupakan fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi) disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang pejabat dan dibuat dalam berita acara pemusnahan yang dilengkapi dengan daftar pertelaan Arsip yang akan dimusnahkan dengan tembusan ke unit kearsipan pusat, unit eselon I, dan unit eselon II.
Prosedur Pemusnahan Arsip dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) memeriksa dan meneliti jenis Arsip yang dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Jadwal Retensi Arsip; 2) mendaftar Arsip yang akan dimusnahkan sesuai formulir daftar pertelaan Arsip; 2014, No.107 21 3) menata fisik Arsip sesuai dengan daftar pertelaan Arsip; 4) meminta persetujuan pemusnahan kepada unit kearsipan pusat melalui unit eselon I; dan 5) memusnahkan Arsip secara total. pemusnahan Arsip secara total merupakan fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Pejabat dengan dibuat berita acara pemusnahan yang dilengkapi dengan dartar pertelaan Arsip yang akan dimusnahkan dengan tembusan ke unit kearsipan pusat dan unit eselon I.
Prosedur pemusnahan Arsip dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) memeriksa dan meneliti jenis Arsip yang dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Jadwal Retensi Arsip; 2) mendaftar Arsip yang akan dimusnahkan sesuai formulir daftar pertelaan Arsip; 3) menata fisik Arsip sesuai dengan daftar pertelaan Arsip; 4) meminta persetujuan pemusnahan kepada unit kearsipan pusat; dan 5) memusnahkan Arsip secara total disaksikan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang pejabat bidang hukum, pengawasan dan kearsipan pusat dengan dibuat berita acara pemusnahan yang dilengkapi dengan dartar pertelaan Arsip yang akan dimusnahkan dengan tembusan ke unit kearsipan pusat.
Prosedur Pemusnahan Arsip dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) membentuk tim pemusnahan Arsip yang keanggotaannya terdiri dari wakil pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pemeriksa Keuangan jika menyangkut Arsip keuangan, Badan Kepegawaian Negara jika menyangkut Arsip kepegawaian dan Arsip Nasional Republik Indonesia; 2014, No.107 22 2) memeriksa dan meneliti jenis Arsip yang dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Jadwal Retensi Arsip; 3) mendaftar Arsip yang akan dimusnahkan sesuai formulir daftar pertelaan Arsip; 4) menata fisik Arsip sesuai dengan daftar pertelaan Arsip; 5) tim pemusnahan Arsip melakukan penilaian dan menyusun rekomendasi hasil penilaian; 6) meminta persetujuan pemusnahan kepada Badan Pemeriksa Keuangan jika menyangkut Arsip keuangan, Badan Kepegawaian Negara jika menyangkut Arsip kepegawaian dan Arsip Nasional Republik Indonesia; dan 7) memusnahkan Arsip secara total disaksikan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Pejabat dari bidang hukum, pengawasan dan kearsipan pusat dengan dibuat berita acara pemusnahan. 2014, No.107 23 Gambar 3 Bentuk dan contoh daftar pertelaan Arsip yang dimusnahkan DAFTAR PERTELAAN ARSIP YANG DIMUSNAHKAN UNIT KERJA : … ALAMAT : … NO. JENIS/SERIES ARSIP KURUN WAKTU JUMLAH KETERANGAN 2014, No.107 24 Gambar 4 Bentuk dan Contoh Berita Acara Pemusnahan Arsip BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP Pada hari ini …………… tanggal ………….. bulan……………. tahun ……………. yang bertandatangan dibawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan penilaian kembali Arsip telah melaksanakan pemusnahan Arsip ……………………… sejumlah………………… tercantum dalam Daftar Pertelaan Arsip terlampir, penghancuran secara total dengan cara …………………… Saksi-saksi ( ……………………………….. ) Satuan Pengawas Intern Kepala Unit Kearsipan ( ……………………………..) ( ………………………………. ) Bagian Hukum ( …………………………….. ) Bagian Pengawasan 2014, No.107 25
Prosedur penyerahan Arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia:
2014, No.107 26 Gambar 5 Format daftar pertelaan penyerahan Arsip DAFTAR PERTELAAN PENYERAHAN ARSIP UNIT KERJA : … ALAMAT : … NO. JENIS/SERIES ARSIP KURUN WAKTU JUMLAH KETERANGAN Gambar 6 2014, No.107 27 Format Berita Acara Penyerahan Arsip Statis Contoh bentuk berita acara penyerahan Arsip statis: BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP STATIS Pada hari ini ……………….. tanggal ……………… bulan ………………… tahun ……………. kami yang bertanda-tangan dibawah ini :
Jabatan : Dalam hal ini bertindak atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama,
Jabatan : Dalam hal ini bertindak atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua, menyatakan telah mengadakan serah terima Arsip seperti tercantum dalam Daftar Pertelaan Penyerahan Arsip untuk disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia/Lembaga Kearsipan Daerah. Yang menerima Pihak Kedua, ( ......................................... ) Arsip Nasional Republik Indonesia/ Lembaga Kearsipan Daerah. Gambar 7 2014, No.107 28 Format Daftar Pertelaan Arsip Sementara DAFTAR PERTELAAN ARSIP SEMENTARA NO. JENIS/SERIES ARSIP KURUN WAKTU JUMLAH KETERANGAN 2014, No.107 29 B. PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP YANG TIDAK BERDASARKAN JADWAL RETENSI ARSIP
b kondisi tempat penyimpanan, misalnya suhu, cahaya, kelembaban, dan fentilasi; c media rekam Arsip, misalnya kertas, kaset video, film, dan opticaldisk; d jumlah Arsip yang ada di unit kerja, yaitu berapa meter liniar (1 meter liniar = 100 centi meter liniar); e kurun waktu adalah waktu dari Arsip yang tertua sampai termuda ditempat pendataan; f sistem penataan merupakan tata cara penyimpanan Arsip pada waktu aktifnya seperti sistim penataan berdasarkan abjad, subjek, nomor, tanggal, dan geografis; g alat temu balik/access merupakan suatu sarana yang digunakan untuk penemuan kembali Arsip yang dapat berupa buku agenda, daftar pertelaan, inventaris Arsip; h asal Arsip adalah unit kerja pencipta Arsip; i lokasi Arsip adalah unit kerja pencipta Arsip; dan j unit kerja adalah tempat dilakukannya pendataan Arsip misalnya tata usaha, dan kepegawaian.
Contoh: map, amplop, surat kabar, majalah, dan formulir.
1) tekstual; 2) nontekstual; dan 3) bentuk khusus.
2014, No.107 30
Sebelum Arsip dimusnahkan terlebih dahulu dibentuk panitia penilaian yang melibatkan unit terkait terdiri atas:
Penilaian merupakan kegiatan yang paling krusial dalam manajemen Arsip, subjektifitas penilaian antara seseorang dengan orang lain sering menjadi kendala, terlebih lagi nilai Arsip tidak bernilai tetap. Nilai Arsip selalu berubah sesuai dengan fungsinya, disuatu saat Arsip yang tidak bernilai menjadi sangat bernilai pada waktu yang lain. Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam penilaian Arsip sebagai berikut:
Sebelum Arsip disusutkan dan dimusnahkan terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh panitia yang berwenang dengan ketentuan:
1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tentang Kearsipan.
2014, No.107 31
pelaksanaan pemusnahan Arsip ditetapkan oleh Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari panitia penilai Arsip. Apabila pelaksanaan pemusnahan Arsip menyangkut Arsip keuangan maka ditetapkan oleh Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 2014, No.107 32 Apabila pelaksanaan pemusnahan Arsip menyangkut Arsip kepegawaian maka ditetapkan oleh Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
1) yang dapat dimusnahkan di unit kearsipan adalah nonarsip dan duplikasi Arsip; 2) membuat daftar duplikasi Arsip; dan 3) Unit Kearsipan mengajukan permohonan persetujuan pemusnahan duplikasi Arsip pada pimpinan Unit Pengolah masing-masing.
1) memilih dan mengelompokkan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/nilai guna Arsip; 2) membuat daftar pertelaan Arsip yang akan dimusnahkan; 3) pemeriksaan dan penilaian Arsip dilakukan oleh panitia pemusnahan Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang anggotanya wakil dari: a) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b) Badan Pemeriksa Keuangan untuk Arsip keuangan; c) Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk Arsip kepegawaian; dan d) Arsip Nasional Republik Indonesia. 4) Permohonan rekomendasi kepada instansi terkait: a) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b) Badan Pemeriksa Keuangan untuk Arsip keuangan; dan c) Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk Arsip kepegawaian. 5) penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemusnahan Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6) pemusnahan Arsip dengan cara dicacah atau dilebur sehingga tidak dapat dikenali lagi tentang isi atau informasi maupun bentuknya untuk disaksikan oleh pejabat dibidang hukum atau pengawasan; 7) pelaksanaan pemusnahan Arsip dibuat Berita Acara Pemusnahan Arsip dan Daftar Pertelaan Arsip yang dimusnahkan dalam 3 (tiga) rangkap terdiri atas: 2014, No.107 33 a) lembar pertama untuk Unit Kearsipan pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b) lembar kedua untuk Unit Kearsipan I; dan c) lembar ketiga untuk tata usaha pengolah/tata usaha pemilik Arsip. 8) Pimpinan Unit Kearsipan pusat menyimpan berita acara dan daftar pertelaan Arsip yang dimusnahkan.
Prosedur penyerahan Arsip ke Arsip Nasional Republik Indonesia dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN 2014, No.107 35 2014, No.107 36 2014, No.107 37 2014, No.107 38 2014, No.107 39 2014, No.107 40 2014, No.107 41 2014, No.107 42 2014, No.107 43 2014, No.107 44 2014, No.107 45 2014, No.107 46 2014, No.107 47 2014, No.107 48 2014, No.107 49 2014, No.107 50 2014, No.107 51 2014, No.107 52 2014, No.107 53 2014, No.107 54 2014, No.107 55 2014, No.107 56 2014, No.107 57 2014, No.107 58 2014, No.107 59 2014, No.107 60 2014, No.107 61 2014, No.107 62 2014, No.107 63 2014, No.107 64 2014, No.107 65 2014, No.107 66 2014, No.107 67 2014, No.107 68 2014, No.107 69 2014, No.107 70 2014, No.107 71 2014, No.107 72 2014, No.107 73
Membuka PDF…
Dokumen