DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2017

Nomor: 35
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); www.peraturan.go.id 2018, No.74 -- 19 --

2.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Penyesuaian/Inpassing adalah proses penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam www.peraturan.go.id Peraturan Menteri ini.
3.Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian.
4.Pemeriksa Keimigrasian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian.
5.Pemeriksaan Keimigrasian adalah kegiatan pelayanan keimigrasian dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasannya yang meliputi dokumen keimigrasian, pengawasan/intelijen, pengelolaan informasi keimigrasian, pengendalian rumah detensi imigrasi, dan pelaksanaan pemulangan/pendeportasian.
6.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Keimigrasian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengusulan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian adalah Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan www.peraturan.go.id 2018, No.74 -- 21 -- Hak Asasi Manusia, Unit Pelaksana Teknis.
11.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.
12.Hari adalah hari kerja.

BAB II

SYARAT PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 2

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.berstatus PNS;
b.Usia paling tinggi:
1. 1.3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; dan
2. 2.2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator (golongan III/c sampai dengan III/d) dan pengawas;
c.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
d.sehat jasmani dan rohani;
e.berpendidikan paling rendah Diploma III (D-3);
f.memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan keimigrasian paling sedikit 2 (dua) tahun;
g.prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan
i.memperhatikan formasi kebutuhan jabatan dan organisasi. www.peraturan.go.id

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 3

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh atasan langsung kepada Menteri.
(3)Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
2. b.Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi untuk Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat persetujuan dari atasan langsung;
2. b.ijazah Diploma III (D-3) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
3. c.SK CPNS;
4. d.SK kenaikan pangkat terakhir;
5. e.surat persetujuan dari atasan langsung Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil telah atau masih melaksanakan tugas di bidang pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan www.peraturan.go.id 2018, No.74 -- 23 -- Menteri ini;
6. f.PPKP, SKP, dan PPK 2 (dua) tahun terakhir;
7. g.surat pernyataan dari atasan langsung Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
8. h.surat pernyataan bersedia menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan verifikasi oleh tim seleksi administrasi.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimaksud untuk:
1. a.menilai keabsahan dan kelengkapan permohonan dan dokumen pendukung;
2. b.memeriksa kesesuaian antara permohonan PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian; dan
3. c.menentukan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan angka kredit kumulatif berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/ golongan ruang, pangkat terakhir, dan masa kerja PNS yang bersangkutan. www.peraturan.go.id
(2)Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(5)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lulus verifikasi, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/Inpassing berikutnya.
(6)PNS yang permohonannya telah dinyatakan lulus verifikasi, wajib mengikuti uji kompetensi.

Pasal 6

(1)PNS yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan sertifikat oleh Menteri.
(2)Dalam hal PNS dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/Inpassing berikutnya.
(3)PNS yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dengan disertai persetujuan teknis dari Instansi Pembina.
(4)Tata cara pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian melalui Penyesuaian/Inpassing tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)PNS yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2018, No.74 -- 25 --
(2)Dalam hal penetapan pejabat Pemeriksa Keimigrasian Utama, Menteri mengusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan.

Pasal 8

Penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian melalui Penyesuaian/Inpassing berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2018, No.74 -- 27 -- www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No.74 -- 29 -- www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No.74 -- 31 -- www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No.74 -- 33 -- www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No.74 -- 35 -- www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No.74 -- 37 -- www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Penyesuaian/Inpassing adalah proses penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam www.peraturan.go.id Peraturan Menteri ini.
3.Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian.
4.Pemeriksa Keimigrasian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian.
5.Pemeriksaan Keimigrasian adalah kegiatan pelayanan keimigrasian dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasannya yang meliputi dokumen keimigrasian, pengawasan/intelijen, pengelolaan informasi keimigrasian, pengendalian rumah detensi imigrasi, dan pelaksanaan pemulangan/pendeportasian.
6.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Keimigrasian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengusulan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian adalah Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan www.peraturan.go.id 2018, No.74 -- 21 -- Hak Asasi Manusia, Unit Pelaksana Teknis.
11.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.
12.Hari adalah hari kerja.

BAB II

SYARAT PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 2

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.berstatus PNS;
b.Usia paling tinggi:
1. 1.3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; dan
2. 2.2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator (golongan III/c sampai dengan III/d) dan pengawas;
c.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
d.sehat jasmani dan rohani;
e.berpendidikan paling rendah Diploma III (D-3);
f.memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan keimigrasian paling sedikit 2 (dua) tahun;
g.prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan
i.memperhatikan formasi kebutuhan jabatan dan organisasi. www.peraturan.go.id

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 3

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh atasan langsung kepada Menteri.
(3)Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
2. b.Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi untuk Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat persetujuan dari atasan langsung;
2. b.ijazah Diploma III (D-3) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
3. c.SK CPNS;
4. d.SK kenaikan pangkat terakhir;
5. e.surat persetujuan dari atasan langsung Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil telah atau masih melaksanakan tugas di bidang pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan www.peraturan.go.id 2018, No.74 -- 23 -- Menteri ini;
6. f.PPKP, SKP, dan PPK 2 (dua) tahun terakhir;
7. g.surat pernyataan dari atasan langsung Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
8. h.surat pernyataan bersedia menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan verifikasi oleh tim seleksi administrasi.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimaksud untuk:
1. a.menilai keabsahan dan kelengkapan permohonan dan dokumen pendukung;
2. b.memeriksa kesesuaian antara permohonan PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian; dan
3. c.menentukan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan angka kredit kumulatif berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/ golongan ruang, pangkat terakhir, dan masa kerja PNS yang bersangkutan. www.peraturan.go.id
(2)Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(5)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lulus verifikasi, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/Inpassing berikutnya.
(6)PNS yang permohonannya telah dinyatakan lulus verifikasi, wajib mengikuti uji kompetensi.

Pasal 6

(1)PNS yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan sertifikat oleh Menteri.
(2)Dalam hal PNS dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/Inpassing berikutnya.
(3)PNS yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dengan disertai persetujuan teknis dari Instansi Pembina.
(4)Tata cara pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian melalui Penyesuaian/Inpassing tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)PNS yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2018, No.74 -- 25 --
(2)Dalam hal penetapan pejabat Pemeriksa Keimigrasian Utama, Menteri mengusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan.

Pasal 8

Penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian melalui Penyesuaian/Inpassing berakhir tanggal 31 Desember 2018.