DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018

Nomor: 35
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam melakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti, perlu melaksanakan revitalisasi terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan; www.peraturan.go.id 2018, No. 1685 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856); www.peraturan.go.id 2018, No. 1685
7.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1528);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti.
2.Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara. www.peraturan.go.id 2018, No. 1685
3.Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
4.Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
5.Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
6.Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
7.Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dirampas oleh negara.
8.Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan pada proses peradilan.
9.Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas Narapidana.
10.Pembimbingan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan dan pengawasan Klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial.
11.Pengamanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib.
12.Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien. www.peraturan.go.id 2018, No. 1685
13.Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan
14.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana.
15.Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
17.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
18.Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan bertujuan:

a.meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
b.meningkatkan objektifitas penilaian perubahan perilaku Tahanan, Narapidana dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan dan Pembimbingan;
c.meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan;
d.meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan; dan
e.meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana.

Pasal 3

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan meliputi:

a.Pelayanan Tahanan;
b.Pembinaan Narapidana;
c.Pembimbingan Klien; dan
d.pengelolaan Basan dan Baran. www.peraturan.go.id 2018, No. 1685

BAB II

PELAYANAN TAHANAN

Pasal 4

(1)Revitalisasi Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pelayanan Tahanan dalam pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum Tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
(2)Revitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Rutan.

Pasal 5

(1)Penempatan Tahanan pada Rutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.usia; dan
2. b.jenis kelamin.
(2)Selain memperhatikan usia dan jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), revitalisasi Pelayanan Tahanan harus memperhatikan penilaian tingkat risiko.
(3)Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan berdasarkan hasil Litmas. www.peraturan.go.id 2018, No. 1685

Pasal 6

(1)Berdasarkan hasil Litmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tahanan diberikan program Pelayanan Tahanan.
(2)Program Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan kepribadian; dan
2. b.pelayanan hukum.
(3)Pelayanan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a meliputi kegiatan:
1. a.kesadaran beragama;
2. b.kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. c.kesadaran hukum;
4. d.kemampuan intelektual;
5. e.konseling psikologi; dan
6. f.rehabilitasi.
(4)Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
1. a.konseling hukum; dan
2. b.penyuluhan hukum.
(5)Pemberian Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan metode individu dan/atau kelompok.
(6)Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Terhadap Tahanan yang telah ditetapkan menjadi terpidana wajib dilakukan Litmas.
(2)Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur tingkat risiko terpidana.
(3)Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk rekomendasi dalam menetapkan penempatan terpidana pada:
1. a.Lapas Super Maximum Security;
2. b.Lapas Maximum Security; atau
3. c.Lapas Medium Security. www.peraturan.go.id 2018, No. 1685

BAB III

PEMBINAAN NARAPIDANA

Pasal 8

(1)Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana.
(2)Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di:
1. a.Lapas Super Maximum Security;
2. b.Lapas Maximum Security;
3. c.Lapas Medium Security; atau
4. d.Lapas Minimum Security.

Pasal 9

Lapas Super Maximum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menjalankan program Pembinaan bagi Narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko.

Pasal 10

(1)Narapidana tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan terpidana yang memenuhi kategori:
1. a.membahayakan keamanan negara; dan/atau
2. b.membahayakan keselamatan masyarakat. www.peraturan.go.id 2018, No. 1685
(2)Setiap Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditempatkan dalam satu kamar hunian.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam melakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti, perlu melaksanakan revitalisasi terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856); www.peraturan.go.id 2018, No. 1685
7.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1528);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti.
2.Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara. www.peraturan.go.id 2018, No. 1685
3.Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
4.Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
5.Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
6.Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
7.Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dirampas oleh negara.
8.Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan pada proses peradilan.
9.Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas Narapidana.
10.Pembimbingan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan dan pengawasan Klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial.
11.Pengamanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib.
12.Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien. www.peraturan.go.id 2018, No. 1685
13.Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan
14.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana.
15.Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
17.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
18.Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan bertujuan:

a.meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
b.meningkatkan objektifitas penilaian perubahan perilaku Tahanan, Narapidana dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan dan Pembimbingan;
c.meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan;
d.meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan; dan
e.meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana.

Pasal 3

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan meliputi:

a.Pelayanan Tahanan;
b.Pembinaan Narapidana;
c.Pembimbingan Klien; dan
d.pengelolaan Basan dan Baran. www.peraturan.go.id 2018, No. 1685

BAB II

PELAYANAN TAHANAN

Pasal 4

(1)Revitalisasi Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pelayanan Tahanan dalam pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum Tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
(2)Revitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Rutan.

Pasal 5

(1)Penempatan Tahanan pada Rutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.usia; dan
2. b.jenis kelamin.
(2)Selain memperhatikan usia dan jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), revitalisasi Pelayanan Tahanan harus memperhatikan penilaian tingkat risiko.
(3)Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan berdasarkan hasil Litmas. www.peraturan.go.id 2018, No. 1685

Pasal 6

(1)Berdasarkan hasil Litmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tahanan diberikan program Pelayanan Tahanan.
(2)Program Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan kepribadian; dan
2. b.pelayanan hukum.
(3)Pelayanan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a meliputi kegiatan:
1. a.kesadaran beragama;
2. b.kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. c.kesadaran hukum;
4. d.kemampuan intelektual;
5. e.konseling psikologi; dan
6. f.rehabilitasi.
(4)Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
1. a.konseling hukum; dan
2. b.penyuluhan hukum.
(5)Pemberian Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan metode individu dan/atau kelompok.
(6)Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Terhadap Tahanan yang telah ditetapkan menjadi terpidana wajib dilakukan Litmas.
(2)Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur tingkat risiko terpidana.
(3)Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk rekomendasi dalam menetapkan penempatan terpidana pada:
1. a.Lapas Super Maximum Security;
2. b.Lapas Maximum Security; atau
3. c.Lapas Medium Security. www.peraturan.go.id 2018, No. 1685

BAB III

PEMBINAAN NARAPIDANA

Pasal 8

(1)Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana.
(2)Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di:
1. a.Lapas Super Maximum Security;
2. b.Lapas Maximum Security;
3. c.Lapas Medium Security; atau
4. d.Lapas Minimum Security.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Narapidana tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan terpidana yang memenuhi kategori:
1. a.membahayakan keamanan negara; dan/atau
2. b.membahayakan keselamatan masyarakat. www.peraturan.go.id 2018, No. 1685
(2)Setiap Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditempatkan dalam satu kamar hunian.