DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2021

Nomor: 36
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 September 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penjamin Keimigrasian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 2021, No.1064
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENJAMIN KEIMIGRASIAN. 2021, No.1064

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
3.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian lzin Tinggal.
4.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
5.Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
7.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang mengenai keimigrasian.
7.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8.Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
9.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oteh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat 2021, No.1064 langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 2

(1)Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.
(2)Orang Asing tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan;
2. b.Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas; atau
3. c.Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap.
(3)Kewajiban memiliki Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.Orang Asing pemegang Izin Tinggal kunjungan yang berasal dari bebas Visa kunjungan, Visa kunjungan saat kedatangan, atau Visa kunjungan dalam rangka wisata;
2. b.Orang Asing dalam rangka penanaman modal; dan
3. c.Orang Asing dalam rangka prainvestasi atau rumah kedua dengan jaminan Keimigrasian.
(4)Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
(5)Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki penanggung jawab yang terdiri atas:
1. a.suami atau istri warga negara Indonesia; atau
2. b.ayah atau ibu warga negara Indonesia.

BAB II

KRITERIA PENJAMIN

Pasal 3

(1)Penjamin terdiri atas: 2021, No.1064
1. a.perseorangan; dan
2. b.korporasi.
(2)Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan warga negara Indonesia.
(2)Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin;
2. b.bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat selama 6 (enam) bulan terakhir;
3. c.tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
4. d.tidak tercantum dalam daftar pencegahan keimigrasian; dan
5. e.berpenghasilan tetap dan/atau memiliki dana aktif yang cukup untuk menjamin Orang Asing.

Pasal 5

(1)Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.perusahaan perorangan;
3. c.yayasan;
4. d.perkumpulan;
5. e.koperasi;
6. f.persekutuan komanditer;
7. g.persekutuan firma;
8. h.perwakilan asing di Indonesia;
9. i.organisasi internasional nonpemerintahan di Indonesia; dan
10. j.instansi pemerintahan.
(2)Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g harus memenuhi persyaratan:
1. a.terdaftar sebagai badan hukum sesuai ketentuan 2021, No.1064 peraturan perundang-undangan;
2. b.tidak sedang dalam sengketa hukum;
3. c.memiliki dana aktif yang cukup untuk menjamin Orang Asing; dan
4. d.aktif beroperasi.

BAB III

PENDAFTARAN PENJAMIN

Pasal 6

(1)Pendaftaran Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal melalui permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal;
2. b.surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.kartu tanda penduduk atau paspor Republik Indonesia yang masih berlaku;
4. d.nomor pokok wajib pajak;
5. e.bukti rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Penjamin paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
6. f.pasfoto berwarna terbaru latar belakang putih.

Pasal 7

(1)Pendaftaran Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan g diajukan kepada Direktur Jenderal melalui permohonan. 2021, No.1064
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh pimpinan korporasi;
2. b.surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku atas nama pimpinan korporasi;
4. d.akta pendirian dan perubahan terakhir korporasi;
5. e.surat pengesahan badan hukum korporasi;
6. f.nomor pokok wajib pajak korporasi;
7. g.bukti rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Penjamin paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
8. h.pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang putih dari pimpinan korporasi.

Pasal 8

(1)Pendaftaran Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dan huruf i diajukan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian melalui permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi; 2021, No.1064
2. b.surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi;
3. c.identitas pimpinan tertinggi; dan
4. d.pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang putih dari pimpinan tertinggi.

Pasal 9

(1)Pendaftaran Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j diajukan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian melalui permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh pimpinan instansi serendah-rendahnya pejabat setingkat Eselon I;
2. b.surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.identitas pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
4. d.pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang putih dari pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a. 2021, No.1064

BAB IV

PENETAPAN PENJAMIN

Pasal 10

(1)Penetapan Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
1. a.pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. b.pembayaran biaya PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. c.profiling, verifikasi, pengecekan lapangan atau permintaan keterangan lain dan rekomendasi dari Direktorat Intelijen Keimigrasian; dan
4. d.penerbitan Keputusan Direktur Jenderal.
(2)Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan menunjuk Pejabat Imigrasi pada Kantor Wilayah atau Kantor Imigrasi.
(3)Penetapan Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
(4)Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap paling lama 2 (dua) tahun setiap kali sekali.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penjamin Keimigrasian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 2021, No.1064
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENJAMIN KEIMIGRASIAN. 2021, No.1064

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
3.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian lzin Tinggal.
4.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
5.Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
7.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang mengenai keimigrasian.
7.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8.Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
9.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oteh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat 2021, No.1064 langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 2

(1)Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.
(2)Orang Asing tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan;
2. b.Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas; atau
3. c.Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap.
(3)Kewajiban memiliki Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.Orang Asing pemegang Izin Tinggal kunjungan yang berasal dari bebas Visa kunjungan, Visa kunjungan saat kedatangan, atau Visa kunjungan dalam rangka wisata;
2. b.Orang Asing dalam rangka penanaman modal; dan
3. c.Orang Asing dalam rangka prainvestasi atau rumah kedua dengan jaminan Keimigrasian.
(4)Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
(5)Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki penanggung jawab yang terdiri atas:
1. a.suami atau istri warga negara Indonesia; atau
2. b.ayah atau ibu warga negara Indonesia.

BAB II

KRITERIA PENJAMIN

Pasal 3

(1)Penjamin terdiri atas: 2021, No.1064
1. a.perseorangan; dan
2. b.korporasi.
(2)Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan warga negara Indonesia.
(2)Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin;
2. b.bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat selama 6 (enam) bulan terakhir;
3. c.tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
4. d.tidak tercantum dalam daftar pencegahan keimigrasian; dan
5. e.berpenghasilan tetap dan/atau memiliki dana aktif yang cukup untuk menjamin Orang Asing.

Pasal 5

(1)Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.perusahaan perorangan;
3. c.yayasan;
4. d.perkumpulan;
5. e.koperasi;
6. f.persekutuan komanditer;
7. g.persekutuan firma;
8. h.perwakilan asing di Indonesia;
9. i.organisasi internasional nonpemerintahan di Indonesia; dan
10. j.instansi pemerintahan.
(2)Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g harus memenuhi persyaratan:
1. a.terdaftar sebagai badan hukum sesuai ketentuan 2021, No.1064 peraturan perundang-undangan;
2. b.tidak sedang dalam sengketa hukum;
3. c.memiliki dana aktif yang cukup untuk menjamin Orang Asing; dan
4. d.aktif beroperasi.

BAB III

PENDAFTARAN PENJAMIN

Pasal 6

(1)Pendaftaran Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal melalui permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal;
2. b.surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.kartu tanda penduduk atau paspor Republik Indonesia yang masih berlaku;
4. d.nomor pokok wajib pajak;
5. e.bukti rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Penjamin paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
6. f.pasfoto berwarna terbaru latar belakang putih.

Pasal 7

(1)Pendaftaran Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan g diajukan kepada Direktur Jenderal melalui permohonan. 2021, No.1064
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh pimpinan korporasi;
2. b.surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku atas nama pimpinan korporasi;
4. d.akta pendirian dan perubahan terakhir korporasi;
5. e.surat pengesahan badan hukum korporasi;
6. f.nomor pokok wajib pajak korporasi;
7. g.bukti rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Penjamin paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
8. h.pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang putih dari pimpinan korporasi.

Pasal 8

(1)Pendaftaran Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dan huruf i diajukan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian melalui permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi; 2021, No.1064
2. b.surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi;
3. c.identitas pimpinan tertinggi; dan
4. d.pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang putih dari pimpinan tertinggi.

Pasal 9

(1)Pendaftaran Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j diajukan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian melalui permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh pimpinan instansi serendah-rendahnya pejabat setingkat Eselon I;
2. b.surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.identitas pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
4. d.pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang putih dari pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a. 2021, No.1064

BAB IV

PENETAPAN PENJAMIN

Pasal 10

(1)Penetapan Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
1. a.pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. b.pembayaran biaya PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. c.profiling, verifikasi, pengecekan lapangan atau permintaan keterangan lain dan rekomendasi dari Direktorat Intelijen Keimigrasian; dan
4. d.penerbitan Keputusan Direktur Jenderal.
(2)Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan menunjuk Pejabat Imigrasi pada Kantor Wilayah atau Kantor Imigrasi.
(3)Penetapan Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
(4)Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap paling lama 2 (dua) tahun setiap kali sekali.