DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016

Nomor: 37
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keseragaman pengambilan teraan sidik jari yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang tepat dan berfungsi sebagai data keamanan bagi seseorang, perlu mengatur mengenai tata cara pengambilan, perumusan, dan identifikasi teraan sidik jari;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan, dan Identifikasi Teraan Sidik Jari; Mengingat : 1. Koninklijk Besluit Nomor 27 Tahun 1911 tentang Penugasan kepada Departemen Kehakiman Menerapkan www.peraturan.go.id 2016, No.1702 Sistem Identifikasi Teraan Sidik Jari atau Daktiloskopi (Staatsblad 1911 Nomor 234);

2.Besluit van den Gouveneur General Nederland Indie Nomor 21 Tahun 1920 tentang Pembentukan Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN, PERUMUSAN, DAN IDENTIFIKASI TERAAN SIDIK JARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daktiloskopi adalah pengamatan dan penelitian sidik jari seseorang sebagai sarana identifikasi dan pengenalan kembali identitas seseorang. www.peraturan.go.id 2016, No.1397
2.Teraan Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh dengan kulit telapak tangan/kaki yang dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
3.Data Teraan Sidik Jari adalah rekaman Teraan Sidik Jari yang sengaja diambil secara manual dan/atau elektronik.
4.Perumusan Teraan Sidik Jari adalah pembubuhan tanda pada tiap-tiap kolom kartu Teraan Sidik Jari yang menunjukan interpretasi mengenai bentuk pokok, jumlah bilangan garis, bentuk loop, dan jalannya garis.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
6.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGAMBILAN TERAAN SIDIK JARI

Pasal 2

(1)Untuk dapat diambil Teraan Sidik Jari, pemohon harus menyampaikan permohonan.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.orang perseorangan;
2. b.lembaga swasta; dan
3. c.lembaga pemerintah.

Pasal 3

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang sah dan masih berlaku; dan
2. b.pasfoto pemohon berwarna dengan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar. www.peraturan.go.id 2016, No.1702

Pasal 4

(1)Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan pemeriksaan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 5

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk dilengkapi.
(2)Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal pemberitahuan secara tertulis disampaikan.
(3)Apabila dalam jangka waktu yang dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen, permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 6

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 permohonan dinyatakan lengkap dan diterima, Direktur Jenderal melakukan pengambilaan Teraan Sidik Jari pemohon baik secara manual maupun elektronik.
(2)Pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.

Pasal 7

(1)Pengambilan Teraan Sidik Jari secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dengan menggunakan alat khusus secara elektronik. www.peraturan.go.id 2016, No.1397
(2)Pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.menempelkan 4 (empat) jari tangan kanan secara bersamaan;
2. b.menempelkan 4 (empat) jari tangan kiri secara bersamaan; dan
3. c.menempelkan 2 (dua) ibu jari secara bersamaan.

Pasal 8

(1)Pengambilan Teraan Sidik Jari secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan tinta Daktiloskopi dan lembar slip khusus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2)Tinta Daktiloskopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tinta khusus berwarna hitam yang memiliki kualitas tahan lama, tidak cepat luntur, dan cepat kering.
(3)Lembar slip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 20x20 cm (dua puluh kali dua puluh sentimeter) dengan warna dasar putih dan ketebalan kertas 150 mg (serratus lima puluh miligram).
(4)Format lembar slip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.menggulirkan satu per satu setiap jari;
2. b.menempelkan 4 (empat) jari tangan kanan secara bersamaan;
3. c.menempelkan 4 (empat) jari tangan kiri secara bersamaan; dan
4. d.menempelkan 2 (dua) ibu jari secara bersamaan.
(2)Dalam hal pengambilan Teraan Sidik Jari terhadap orang yang memiliki kurang atau lebih dari 10 (sepuluh) jari, www.peraturan.go.id 2016, No.1702 pengambilan Teraan Sidik Jari dilakukan sesuai dengan jumlah jari yang dimiliki.
(3)Dalam hal pengambilan Teraan Sidik Jari terhadap orang yang tidak memiliki jari tangan, pengambilan Teraan Sidik Jari dilakukan dengan Teraan Sidik Jari kaki.

Pasal 10

Terhadap Teraan Sidik Jari yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 wajib dilakukan Perumusan Teraan Sidik Jari.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keseragaman pengambilan teraan sidik jari yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang tepat dan berfungsi sebagai data keamanan bagi seseorang, perlu mengatur mengenai tata cara pengambilan, perumusan, dan identifikasi teraan sidik jari;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Besluit van den Gouveneur General Nederland Indie Nomor 21 Tahun 1920 tentang Pembentukan Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN, PERUMUSAN, DAN IDENTIFIKASI TERAAN SIDIK JARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daktiloskopi adalah pengamatan dan penelitian sidik jari seseorang sebagai sarana identifikasi dan pengenalan kembali identitas seseorang. www.peraturan.go.id 2016, No.1397
2.Teraan Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh dengan kulit telapak tangan/kaki yang dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
3.Data Teraan Sidik Jari adalah rekaman Teraan Sidik Jari yang sengaja diambil secara manual dan/atau elektronik.
4.Perumusan Teraan Sidik Jari adalah pembubuhan tanda pada tiap-tiap kolom kartu Teraan Sidik Jari yang menunjukan interpretasi mengenai bentuk pokok, jumlah bilangan garis, bentuk loop, dan jalannya garis.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
6.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGAMBILAN TERAAN SIDIK JARI

Pasal 2

(1)Untuk dapat diambil Teraan Sidik Jari, pemohon harus menyampaikan permohonan.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.orang perseorangan;
2. b.lembaga swasta; dan
3. c.lembaga pemerintah.

Pasal 3

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang sah dan masih berlaku; dan
2. b.pasfoto pemohon berwarna dengan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar. www.peraturan.go.id 2016, No.1702

Pasal 4

(1)Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan pemeriksaan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 5

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk dilengkapi.
(2)Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal pemberitahuan secara tertulis disampaikan.
(3)Apabila dalam jangka waktu yang dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen, permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 6

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 permohonan dinyatakan lengkap dan diterima, Direktur Jenderal melakukan pengambilaan Teraan Sidik Jari pemohon baik secara manual maupun elektronik.
(2)Pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.

Pasal 7

(1)Pengambilan Teraan Sidik Jari secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dengan menggunakan alat khusus secara elektronik. www.peraturan.go.id 2016, No.1397
(2)Pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.menempelkan 4 (empat) jari tangan kanan secara bersamaan;
2. b.menempelkan 4 (empat) jari tangan kiri secara bersamaan; dan
3. c.menempelkan 2 (dua) ibu jari secara bersamaan.

Pasal 8

(1)Pengambilan Teraan Sidik Jari secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan tinta Daktiloskopi dan lembar slip khusus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2)Tinta Daktiloskopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tinta khusus berwarna hitam yang memiliki kualitas tahan lama, tidak cepat luntur, dan cepat kering.
(3)Lembar slip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 20x20 cm (dua puluh kali dua puluh sentimeter) dengan warna dasar putih dan ketebalan kertas 150 mg (serratus lima puluh miligram).
(4)Format lembar slip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.menggulirkan satu per satu setiap jari;
2. b.menempelkan 4 (empat) jari tangan kanan secara bersamaan;
3. c.menempelkan 4 (empat) jari tangan kiri secara bersamaan; dan
4. d.menempelkan 2 (dua) ibu jari secara bersamaan.
(2)Dalam hal pengambilan Teraan Sidik Jari terhadap orang yang memiliki kurang atau lebih dari 10 (sepuluh) jari, www.peraturan.go.id 2016, No.1702 pengambilan Teraan Sidik Jari dilakukan sesuai dengan jumlah jari yang dimiliki.
(3)Dalam hal pengambilan Teraan Sidik Jari terhadap orang yang tidak memiliki jari tangan, pengambilan Teraan Sidik Jari dilakukan dengan Teraan Sidik Jari kaki.

Pasal 10

Terhadap Teraan Sidik Jari yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 wajib dilakukan Perumusan Teraan Sidik Jari.