DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2017

Nomor: 37
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

2.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan www.peraturan.go.id 2018, No.76 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK. . BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Penyesuaian/Inpassing adalah proses penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini.
3.Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan kekayaan intelektual. www.peraturan.go.id 2018, No.76
4.Pemeriksa Merek adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan kekayaan intelektual.
5.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Merek dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengusulan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek adalah Instansi Pusat.
10.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12.Hari adalah hari kerja. www.peraturan.go.id 2018, No.76

BAB II

SYARAT PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 2

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.berstatus PNS;
b.usia paling tinggi:
1. 1.3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; dan
2. 2.2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
c.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
d.sehat jasmani dan rohani;
e.berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-4);
f.memiliki pengalaman di bidang Kekayaan Intelektual paling sedikit 2 (dua) tahun;
g.prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan
i.memperhatikan formasi kebutuhan jabatan dan organisasi.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 3

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek. www.peraturan.go.id 2018, No.76
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh atasan langsung kepada Menteri.
(3)Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pimpinan unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
2. b.pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat persetujuan dari atasan langsung;
2. b.ijazah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-4) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
3. c.SK CPNS;
4. d.SK kenaikan pangkat terakhir;
5. e.surat keputusan penempatan/surat tugas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual atau bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kekayaan intelektual yang disertakan dengan surat pernyataan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh pejabat administrator yang membidangi kepegawaian;
6. f.PPKP, SKP, dan PPK 2 (dua) tahun terakhir;
7. g.surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah/Sekretaris Unit Eselon I Pusat/pejabat yang berwenang atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan www.peraturan.go.id 2018, No.76
8. h.surat pernyataan bersedia menduduki jabatan fungsional Pemeriksa Merek sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan verifikasi oleh tim.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimaksudkan untuk:
1. a.menilai keabsahan dan kelengkapan permohonan dan dokumen pendukung;
2. b.memeriksa kesesuaian antara permohonan PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek; dan
3. c.menentukan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan angka kredit kumulatif berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/ golongan ruang, pangkat terakhir, dan masa kerja PNS yang bersangkutan.
(2)Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan HAM.
(5)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lulus verifikasi, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/ Inpassing berikutnya. www.peraturan.go.id 2018, No.76

Pasal 6

(1)PNS yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan sertifikat oleh Menteri.
(2)Dalam hal PNS dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/Inpassing berikutnya.
(3)PNS yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dengan disertai persetujuan teknis dari Instansi Pembina.
(4)Tata cara pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek melalui Penyesuaian/ Inpassing tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

PNS yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Merek oleh Menteri.

Pasal 8

Penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek melalui Penyesuaian/Inpassing berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.76 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2018, No.76 www.peraturan.go.id 2018, No.76 www.peraturan.go.id 2018, No.76 www.peraturan.go.id 2018, No.76 www.peraturan.go.id 2018, No.76 www.peraturan.go.id 2018, No.76 www.peraturan.go.id 2018, No.76 www.peraturan.go.id 2018, No.76 www.peraturan.go.id 2018, No.76 www.peraturan.go.id 2018, No.76 www.peraturan.go.id 2018, No.76 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan www.peraturan.go.id 2018, No.76 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK. . BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Penyesuaian/Inpassing adalah proses penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini.
3.Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan kekayaan intelektual. www.peraturan.go.id 2018, No.76
4.Pemeriksa Merek adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan kekayaan intelektual.
5.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Merek dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengusulan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek adalah Instansi Pusat.
10.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12.Hari adalah hari kerja. www.peraturan.go.id 2018, No.76

BAB II

SYARAT PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 2

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.berstatus PNS;
b.usia paling tinggi:
1. 1.3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; dan
2. 2.2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
c.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
d.sehat jasmani dan rohani;
e.berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-4);
f.memiliki pengalaman di bidang Kekayaan Intelektual paling sedikit 2 (dua) tahun;
g.prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan
i.memperhatikan formasi kebutuhan jabatan dan organisasi.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 3

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek. www.peraturan.go.id 2018, No.76
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh atasan langsung kepada Menteri.
(3)Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pimpinan unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
2. b.pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat persetujuan dari atasan langsung;
2. b.ijazah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-4) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
3. c.SK CPNS;
4. d.SK kenaikan pangkat terakhir;
5. e.surat keputusan penempatan/surat tugas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual atau bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kekayaan intelektual yang disertakan dengan surat pernyataan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh pejabat administrator yang membidangi kepegawaian;
6. f.PPKP, SKP, dan PPK 2 (dua) tahun terakhir;
7. g.surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah/Sekretaris Unit Eselon I Pusat/pejabat yang berwenang atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan www.peraturan.go.id 2018, No.76
8. h.surat pernyataan bersedia menduduki jabatan fungsional Pemeriksa Merek sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan verifikasi oleh tim.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimaksudkan untuk:
1. a.menilai keabsahan dan kelengkapan permohonan dan dokumen pendukung;
2. b.memeriksa kesesuaian antara permohonan PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek; dan
3. c.menentukan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan angka kredit kumulatif berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/ golongan ruang, pangkat terakhir, dan masa kerja PNS yang bersangkutan.
(2)Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan HAM.
(5)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lulus verifikasi, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/ Inpassing berikutnya. www.peraturan.go.id 2018, No.76

Pasal 6

(1)PNS yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan sertifikat oleh Menteri.
(2)Dalam hal PNS dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/Inpassing berikutnya.
(3)PNS yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dengan disertai persetujuan teknis dari Instansi Pembina.
(4)Tata cara pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek melalui Penyesuaian/ Inpassing tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

PNS yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Merek oleh Menteri.

Pasal 8

Penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek melalui Penyesuaian/Inpassing berakhir tanggal 31 Desember 2018.