DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2015

Nomor: 38
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan pedoman mengenai penanganan benturan kepentingan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2015, No.1657

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

(1)Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai acuan bagi pegawai dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 2

(1)Setiap pegawai wajib menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
(2)Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2015, No.1657

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASAI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id 2015, No.1657 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan pedoman mengenai penanganan benturan kepentingan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

(1)Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai acuan bagi pegawai dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 2

(1)Setiap pegawai wajib menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
(2)Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2015, No.1657