DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018

Nomor: 38
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Permohonan Paten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2018, No.1764 Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERMOHONAN PATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada www.peraturan.go.id 2018, No.1764 pihak lain untuk melaksanakannya.
2.Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3.Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
4.Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan kepada Menteri.
5.Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.
6.Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
7.Deskripsi adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang Invensi.
8.Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan pelindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi.
9.Gambar adalah gambar teknik dari suatu Invensi yang memuat tanda, simbol, huruf, angka, bagan, diagram atau sekuen yang menjelaskan bagian-bagian dari Invensi.
10.Abstrak adalah ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti Invensi.
11.Jasad Renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop.
12.Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak dari institusi yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan Paten atau paten sederhana. www.peraturan.go.id 2018, No.1764
13.Kantor Penerima adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan tempat Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten telah diajukan.
14.Kantor Tujuan adalah kantor nasional atau yang bertindak untuk negara yang dituju oleh Pemohon berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.
15.Lembaga Penelusuran Internasional adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan yang ditunjuk oleh Pemohon untuk melakukan penelusuran Internasional berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.
16.Lembaga Pemeriksaan Pendahuluan Internasional adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan yang ditunjuk oleh Pemohon untuk melakukan pemeriksaan awal internasional berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.
17.Biro Internasional adalah salah satu bagian dari Badan Kekayaan Intelektual Internasional (World International Property Organization) yang mengurusi Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.
18.Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.
19.Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20.Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan www.peraturan.go.id 2018, No.1764 minimum.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
22.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.syarat dan tata cara pengajuan Permohonan;
b.Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas;
c.Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten;
d.tata cara perubahan dan divisional Permohonan;
e.tata cara penarikan kembali Permohonan;
f.syarat dan tata cara pemeriksaan substantif;
g.sertifikasi; dan
h.syarat dan tata cara pencatatan perubahan data.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 3

(1)Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2018, No.1764

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat:

a.tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
b.nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
c.nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
d.nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
e.nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
f.nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Pasal 5

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan yang paling sedikit mencantumkan:
1. a.judul Invensi;
2. b.Deskripsi tentang Invensi;
3. c.Klaim atau beberapa Klaim Invensi;
4. d.Abstrak Invensi;
5. e.Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
6. f.surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
7. g.surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
8. h.surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
9. i.surat bukti penyimpanan Jasad Renik dalam hal Permohonan terkait dengan Jasad Renik.
(2)Surat bukti penyimpanan Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diterbitkan oleh:
1. a.lembaga atau institusi penyimpanan Jasad Renik www.peraturan.go.id 2018, No.1764 yang diakui menurut Persetujuan Budapest Tahun 1980 (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms); atau
2. b.lembaga atau institusi penyimpanan Jasad Renik yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memuat judul Invensi sesuai dengan judul yang dicantumkan dalam surat Permohonan untuk mendapatkan Paten.
(2)Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sub judul.
(3)Sub judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.bidang teknik Invensi yang mencakup uraian dan penjelasan bidang teknik yang berkaitan dengan Invensi;
2. b.latar belakang Invensi yang mencakup penjelasan latar belakang teknis dari Invensi, yang diketahui oleh orang yang mengajukan Permohonan, yang diperlukan untuk pemahaman, penelusuran dan pemeriksaan Invensi, dan apabila mungkin menyebutkan pula dokumen yang menjadi acuan latar belakang teknis tersebut termasuk bila ada penjelasan mengenai keunggulan dan manfaat teknis Invensi dibandingkan dengan Invensi teknologi di bidang yang sama yang telah ada sebelumnya;
3. c.uraian singkat Invensi yang mencakup penjelasan perwujudan Invensi yang dapat dilakukan/ dilaksanakan;
4. d.uraian singkat Gambar, bila ada, yang mencakup penjelasan secara singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Gambar yang disertakan; www.peraturan.go.id 2018, No.1764
5. e.uraian lengkap Invensi yang mencakup penjelasan sedikitnya salah satu cara pelaksanaan Invensi dengan disertai contoh dan bila perlu dengan mengacu pada gambar-gambar yang disertakan, serta penjelasan mengenai cara penerapan Invensi tersebut dalam industri, atau cara pemakaiannya, apabila karena sifatnya Invensi tersebut sulit dijelaskan secara deskriptif.

Pasal 7

(1)Klaim atau beberapa Klaim Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten tentang inti Invensi, dan didukung oleh Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berisi Gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel dan/atau rumus kimia atau rumus matematika.
(3)Dalam hal Permohonan disertai dengan Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, penulisan Klaim dapat ditambahkan tanda, lambang, atau bilangan yang mengacu pada Gambar yang dituliskan di antara tanda kurung.
(4)Dalam hal diperlukan, Klaim dapat memuat kalimat yang bersifat atau berupa acuan terhadap Deskripsi atau Gambar yang disertakan.

Pasal 8

(1)Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus berkaitan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan Invensi.
(2)Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Klaim mandiri dan/atau Klaim turunan. www.peraturan.go.id 2018, No.1764
(3)Klaim mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi fitur teknis esensial yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi.
(4)Klaim turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Klaim yang merujuk pada Klaim mandiri dan memiliki semua fitur teknis esensial Klaim mandiri tersebut ditambah fitur teknis lain.

Pasal 9

(1)Dalam hal Permohonan diajukan dengan Gambar, Pemohon wajib melampirkan Gambar untuk memperjelas Invensi.
(2)Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan huruf atau angka, dan tidak dibenarkan dalam bentuk tulisan, kecuali bila tulisan itu sangat diperlukan sebagai bagian dari Gambar yang bersangkutan.
(3)Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gambar teknik.

Pasal 10

(1)Penulisan Invensi dalam Abstrak tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) kata dan dimulai dengan judul Invensi sesuai dengan judul Invensi yang dicantumkan dalam surat Permohonan untuk mendapatkan Paten.
(2)Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.berisi ikhtisar uraian yang terkandung dalam Deskripsi dan Klaim; dan
2. b.tidak memuat pernyataan yang bersifat mengiklankan atau propaganda. www.peraturan.go.id 2018, No.1764
(3)Untuk keperluan pengumuman Permohonan, Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi Gambar yang ditentukan oleh Pemohon.

Pasal 11

Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:

a.nama dan alamat pemberi Kuasa;
b.nama dan alamat penerima Kuasa;
c.judul Invensi; dan
d.bermaterai cukup.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2018, No.1764 Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERMOHONAN PATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada www.peraturan.go.id 2018, No.1764 pihak lain untuk melaksanakannya.
2.Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3.Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
4.Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan kepada Menteri.
5.Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.
6.Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
7.Deskripsi adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang Invensi.
8.Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan pelindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi.
9.Gambar adalah gambar teknik dari suatu Invensi yang memuat tanda, simbol, huruf, angka, bagan, diagram atau sekuen yang menjelaskan bagian-bagian dari Invensi.
10.Abstrak adalah ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti Invensi.
11.Jasad Renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop.
12.Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak dari institusi yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan Paten atau paten sederhana. www.peraturan.go.id 2018, No.1764
13.Kantor Penerima adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan tempat Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten telah diajukan.
14.Kantor Tujuan adalah kantor nasional atau yang bertindak untuk negara yang dituju oleh Pemohon berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.
15.Lembaga Penelusuran Internasional adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan yang ditunjuk oleh Pemohon untuk melakukan penelusuran Internasional berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.
16.Lembaga Pemeriksaan Pendahuluan Internasional adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan yang ditunjuk oleh Pemohon untuk melakukan pemeriksaan awal internasional berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.
17.Biro Internasional adalah salah satu bagian dari Badan Kekayaan Intelektual Internasional (World International Property Organization) yang mengurusi Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.
18.Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.
19.Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20.Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan www.peraturan.go.id 2018, No.1764 minimum.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
22.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.syarat dan tata cara pengajuan Permohonan;
b.Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas;
c.Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten;
d.tata cara perubahan dan divisional Permohonan;
e.tata cara penarikan kembali Permohonan;
f.syarat dan tata cara pemeriksaan substantif;
g.sertifikasi; dan
h.syarat dan tata cara pencatatan perubahan data.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 3

(1)Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2018, No.1764

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat:

a.tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
b.nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
c.nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
d.nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
e.nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
f.nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Pasal 5

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan yang paling sedikit mencantumkan:
1. a.judul Invensi;
2. b.Deskripsi tentang Invensi;
3. c.Klaim atau beberapa Klaim Invensi;
4. d.Abstrak Invensi;
5. e.Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
6. f.surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
7. g.surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
8. h.surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
9. i.surat bukti penyimpanan Jasad Renik dalam hal Permohonan terkait dengan Jasad Renik.
(2)Surat bukti penyimpanan Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diterbitkan oleh:
1. a.lembaga atau institusi penyimpanan Jasad Renik www.peraturan.go.id 2018, No.1764 yang diakui menurut Persetujuan Budapest Tahun 1980 (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms); atau
2. b.lembaga atau institusi penyimpanan Jasad Renik yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memuat judul Invensi sesuai dengan judul yang dicantumkan dalam surat Permohonan untuk mendapatkan Paten.
(2)Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sub judul.
(3)Sub judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.bidang teknik Invensi yang mencakup uraian dan penjelasan bidang teknik yang berkaitan dengan Invensi;
2. b.latar belakang Invensi yang mencakup penjelasan latar belakang teknis dari Invensi, yang diketahui oleh orang yang mengajukan Permohonan, yang diperlukan untuk pemahaman, penelusuran dan pemeriksaan Invensi, dan apabila mungkin menyebutkan pula dokumen yang menjadi acuan latar belakang teknis tersebut termasuk bila ada penjelasan mengenai keunggulan dan manfaat teknis Invensi dibandingkan dengan Invensi teknologi di bidang yang sama yang telah ada sebelumnya;
3. c.uraian singkat Invensi yang mencakup penjelasan perwujudan Invensi yang dapat dilakukan/ dilaksanakan;
4. d.uraian singkat Gambar, bila ada, yang mencakup penjelasan secara singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Gambar yang disertakan; www.peraturan.go.id 2018, No.1764
5. e.uraian lengkap Invensi yang mencakup penjelasan sedikitnya salah satu cara pelaksanaan Invensi dengan disertai contoh dan bila perlu dengan mengacu pada gambar-gambar yang disertakan, serta penjelasan mengenai cara penerapan Invensi tersebut dalam industri, atau cara pemakaiannya, apabila karena sifatnya Invensi tersebut sulit dijelaskan secara deskriptif.

Pasal 7

(1)Klaim atau beberapa Klaim Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten tentang inti Invensi, dan didukung oleh Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berisi Gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel dan/atau rumus kimia atau rumus matematika.
(3)Dalam hal Permohonan disertai dengan Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, penulisan Klaim dapat ditambahkan tanda, lambang, atau bilangan yang mengacu pada Gambar yang dituliskan di antara tanda kurung.
(4)Dalam hal diperlukan, Klaim dapat memuat kalimat yang bersifat atau berupa acuan terhadap Deskripsi atau Gambar yang disertakan.

Pasal 8

(1)Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus berkaitan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan Invensi.
(2)Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Klaim mandiri dan/atau Klaim turunan. www.peraturan.go.id 2018, No.1764
(3)Klaim mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi fitur teknis esensial yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi.
(4)Klaim turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Klaim yang merujuk pada Klaim mandiri dan memiliki semua fitur teknis esensial Klaim mandiri tersebut ditambah fitur teknis lain.

Pasal 9

(1)Dalam hal Permohonan diajukan dengan Gambar, Pemohon wajib melampirkan Gambar untuk memperjelas Invensi.
(2)Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan huruf atau angka, dan tidak dibenarkan dalam bentuk tulisan, kecuali bila tulisan itu sangat diperlukan sebagai bagian dari Gambar yang bersangkutan.
(3)Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gambar teknik.

Pasal 10

(1)Penulisan Invensi dalam Abstrak tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) kata dan dimulai dengan judul Invensi sesuai dengan judul Invensi yang dicantumkan dalam surat Permohonan untuk mendapatkan Paten.
(2)Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.berisi ikhtisar uraian yang terkandung dalam Deskripsi dan Klaim; dan
2. b.tidak memuat pernyataan yang bersifat mengiklankan atau propaganda. www.peraturan.go.id 2018, No.1764
(3)Untuk keperluan pengumuman Permohonan, Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi Gambar yang ditentukan oleh Pemohon.

Pasal 11

Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:

a.nama dan alamat pemberi Kuasa;
b.nama dan alamat penerima Kuasa;
c.judul Invensi; dan
d.bermaterai cukup.