DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021

Nomor: 38
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 2021, No.1521 Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya 2021, No.1521 kedaulatan negara.
2.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia yang meliputi wilayah perairan dan wilayah yuridiksi sesuai ke peraturan perundang-undangan.
3.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut SIMKIM adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian.
5.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
6.Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang memiliki Tempat Pemeriksaan Keimigrasian dalam penyelenggara Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
7.Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.
8.Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
9.Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
12.Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi 2021, No.1521 Manusia di bidang Keimigrasian.
13.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang mengenai Keimigrasian.
14.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian.
(2)Menteri berwenang melakukan Penangkalan.
(3)Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 3

Pencegahan dapat dilakukan terhadap Orang Asing atau warga negara Indonesia.

Pasal 4

(1)Menteri melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan:
1. a.hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
2. b.Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik 2021, No.1521 Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. f.keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga yang berdasarkan undang- undang memiliki kewenangan.
(2)Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.
(3)Kementerian/lembaga yang menyampaikan keputusan, perintah, atau permintaan Pencegahan wajib mencantumkan data yang lengkap, akurat dan/atau identik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(3)Pencegahan hanya berlaku untuk 1 (satu) keputusan, perintah, atau permintaan pengajuan Pencegahan.
(4)Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan maka Pencegahan berakhir demi hukum.

Pasal 6

(1)Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan 2021, No.1521 keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan.
(2)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan.
(3)Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan Pencegahan.

Pasal 7

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf a diajukan oleh Direktur pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Divisi Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Kepala Kantor Imigrasi, atau Kepala Rumah Detensi Imigrasi dengan menyampaikan permintaan secara elektronik atau nonelektronik kepada Direktur Jenderal.
(2)Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas orang yang dikenai Pencegahan meliputi:
  1. 1.nama;
  2. 2.jenis kelamin;
  3. 3.tempat dan tanggal lahir atau umur; dan
  4. 4.foto.
2. b.alasan Pencegahan; dan
3. c.jangka waktu Pencegahan.
(3)Dalam hal orang yang dikenai Pencegahan memiliki kelengkapan identitas lainnya berupa nomor induk kependudukan, nomor paspor yang masih berlaku, alamat, kewarganegaraan, dan pekerjaan juga harus dicantumkan sebagai bagian dari identitas.
(4)Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus disertai dengan laporan hasil kegiatan pengawasan keimigrasian atau keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian. 2021, No.1521

Pasal 8

Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)menyampaikan keputusan Pencegahan kepada orang yang dikenai Pencegahan, keluarga, atau Perwakilan Negara di tempat orang tersebut berada paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Pasal 9

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b sampai dengan huruf f diajukan oleh pimpinan kementerian/lembaga dengan menyampaikan keputusan, perintah, atau permintaan secara elektronik atau nonelektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Keputusan, perintah, atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas yang dikenai Pencegahan meliputi:
  1. 1.nama;
  2. 2.jenis kelamin;
  3. 3.tempat dan tanggal lahir atau umur; dan
  4. 4.foto.
2. b.alasan Pencegahan; dan
3. c.jangka waktu Pencegahan.
(3)Dalam hal orang yang dikenai Pencegahan memiliki kelengkapan identitas lainnya berupa nomor induk kependudukan, nomor paspor yang masih berlaku, alamat, kewarganegaraan, dan pekerjaan, juga harus dicantumkan sebagai bagian dari identitas.
(4)Keputusan, perintah, atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan, perintah, atau permintaan ditetapkan.

Pasal 10

Pimpinan kementerian/lembaga menyampaikan keputusan, perintah, atau keputusan Pencegahan kepada orang yang 2021, No.1521 dikenai Pencegahan, keluarga, atau perwakilan negara di tempat orang tersebut berada paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 11

(1)Dalam keadaan yang mendesak, Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pimpinan kementerian/lembaga dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pencegahan dan Penangkalan dan/atau Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk melakukan Pencegahan.
(2)Dalam hal pimpinan kementerian/lembaga tidak ada, permintaan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
(3)Permintaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik atau nonelektronik kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pencegahan dan Penangkalan dan/atau Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
(4)Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pimpinan kementerian/lembaga wajib menyampaikan keputusan, perintah, atau permintaan secara elektronik atau nonelektronik kepada Menteri atau Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak permintaan secara langsung disampaikan.
(5)Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada keputusan tertulis dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk, Pencegahan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berakhir demi hukum dan tidak dapat diajukan kembali.
(6)Permintaan pencegahan dalam keadaan mendesak 2021, No.1521 sebagaimana diatur dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.jenis kelamin;
3. c.tempat dan tanggal lahir atau umur;
4. d.foto; dan
5. e.alasan Pencegahan dalam keadaan mendesak.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 2021, No.1521 Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya 2021, No.1521 kedaulatan negara.
2.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia yang meliputi wilayah perairan dan wilayah yuridiksi sesuai ke peraturan perundang-undangan.
3.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut SIMKIM adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian.
5.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
6.Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang memiliki Tempat Pemeriksaan Keimigrasian dalam penyelenggara Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
7.Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.
8.Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
9.Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
12.Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi 2021, No.1521 Manusia di bidang Keimigrasian.
13.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang mengenai Keimigrasian.
14.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian.
(2)Menteri berwenang melakukan Penangkalan.
(3)Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 3

Pencegahan dapat dilakukan terhadap Orang Asing atau warga negara Indonesia.

Pasal 4

(1)Menteri melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan:
1. a.hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
2. b.Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik 2021, No.1521 Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. f.keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga yang berdasarkan undang- undang memiliki kewenangan.
(2)Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.
(3)Kementerian/lembaga yang menyampaikan keputusan, perintah, atau permintaan Pencegahan wajib mencantumkan data yang lengkap, akurat dan/atau identik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(3)Pencegahan hanya berlaku untuk 1 (satu) keputusan, perintah, atau permintaan pengajuan Pencegahan.
(4)Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan maka Pencegahan berakhir demi hukum.

Pasal 6

(1)Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan 2021, No.1521 keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan.
(2)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan.
(3)Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan Pencegahan.

Pasal 7

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf a diajukan oleh Direktur pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Divisi Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Kepala Kantor Imigrasi, atau Kepala Rumah Detensi Imigrasi dengan menyampaikan permintaan secara elektronik atau nonelektronik kepada Direktur Jenderal.
(2)Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas orang yang dikenai Pencegahan meliputi:
  1. 1.nama;
  2. 2.jenis kelamin;
  3. 3.tempat dan tanggal lahir atau umur; dan
  4. 4.foto.
2. b.alasan Pencegahan; dan
3. c.jangka waktu Pencegahan.
(3)Dalam hal orang yang dikenai Pencegahan memiliki kelengkapan identitas lainnya berupa nomor induk kependudukan, nomor paspor yang masih berlaku, alamat, kewarganegaraan, dan pekerjaan juga harus dicantumkan sebagai bagian dari identitas.
(4)Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus disertai dengan laporan hasil kegiatan pengawasan keimigrasian atau keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian. 2021, No.1521

Pasal 8

Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)menyampaikan keputusan Pencegahan kepada orang yang dikenai Pencegahan, keluarga, atau Perwakilan Negara di tempat orang tersebut berada paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Pasal 9

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b sampai dengan huruf f diajukan oleh pimpinan kementerian/lembaga dengan menyampaikan keputusan, perintah, atau permintaan secara elektronik atau nonelektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Keputusan, perintah, atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas yang dikenai Pencegahan meliputi:
  1. 1.nama;
  2. 2.jenis kelamin;
  3. 3.tempat dan tanggal lahir atau umur; dan
  4. 4.foto.
2. b.alasan Pencegahan; dan
3. c.jangka waktu Pencegahan.
(3)Dalam hal orang yang dikenai Pencegahan memiliki kelengkapan identitas lainnya berupa nomor induk kependudukan, nomor paspor yang masih berlaku, alamat, kewarganegaraan, dan pekerjaan, juga harus dicantumkan sebagai bagian dari identitas.
(4)Keputusan, perintah, atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan, perintah, atau permintaan ditetapkan.

Pasal 10

Pasal 11

(1)Dalam keadaan yang mendesak, Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pimpinan kementerian/lembaga dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pencegahan dan Penangkalan dan/atau Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk melakukan Pencegahan.
(2)Dalam hal pimpinan kementerian/lembaga tidak ada, permintaan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
(3)Permintaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik atau nonelektronik kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pencegahan dan Penangkalan dan/atau Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
(4)Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pimpinan kementerian/lembaga wajib menyampaikan keputusan, perintah, atau permintaan secara elektronik atau nonelektronik kepada Menteri atau Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak permintaan secara langsung disampaikan.
(5)Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada keputusan tertulis dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk, Pencegahan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berakhir demi hukum dan tidak dapat diajukan kembali.
(6)Permintaan pencegahan dalam keadaan mendesak 2021, No.1521 sebagaimana diatur dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.jenis kelamin;
3. c.tempat dan tanggal lahir atau umur;
4. d.foto; dan
5. e.alasan Pencegahan dalam keadaan mendesak.