DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2016

Nomor: 39
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, perlu dibentuk sistem informasi data Pemasyarakatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Sistem Database Pemasyarakatan; Menetapkan : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No.1744 Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Database Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat SDP adalah keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, www.peraturan.go.id 2016, No.1744 penyajian, dan pengkomunikasian informasi pemasyarakatan.
2.Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan manusia.
4.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5.Divisi Pemasyarakatan adalah Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Pemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan Balai Pemasyarakatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1)Direktur Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab atas penyelengaraan SDP.
(2)Penyelenggaraan SDP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.perumusan dan pelaksanaan kebijakan SDP;
2. b.pengembangan SDP;
3. c.pengelolaan SDP;
4. d.pemanfaatan SDP; dan
5. e.pemeliharaan SDP. www.peraturan.go.id 2016, No.1744

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan SDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan berbasis teknologi informasi.
(2)Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.teknis yang meliputi:
  1. 1.pelayanan tahanan;
  2. 2.pembinaan narapidana;
  3. 3.pembimbingan klien;
  4. 4.pengelolaan basan baran; dan
  5. 5.keamanan dan ketertiban.
2. b.fasilitatif yang meliputi:
  1. 1.perawatan kesehatan warga binaan pemasyarakatan;
  2. 2.keuangan;
  3. 3.kepegawaian; dan
  4. 4.pengelolaan barang milik negara.
(3)SDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pemenuhan pemberian hak bagi warga binaan pemasyarakatan.
(4)Pemberian hak bagi warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.usulan pemberian remisi;
2. b.usulan pemberian pembebasan bersyarat;
3. c.pemberian cuti bersyarat; dan
4. d.pelaksanaan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan SDP dilaksanakan oleh:

a.Direktorat Jenderal;
b.Divisi Pemasyarakatan; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1744
c.UPT Pemasyarakatan.

Pasal 5

Pengelolaan SDP Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit meliputi:

a.mengatur kebijakan pemakaian seluruh aplikasi yang ada di bawah lingkup SDP;
b.memastikan kondisi infrastruktur yang memadai di lingkungan Direktorat Jenderal untuk operasional SDP;
c.menentukan otorisasi penggunaan aplikasi;
d.mengendalikan kelengkapan dan keakuratan data;
e.menjamin tersedianya koneksi pada Direktorat Jenderal untuk pelaksanaan konsolidasi data dari UPT Pemasyarakatan ke SDP Direktorat Jenderal;
f.menyediakan layanan bantuan terkait penggunaan SDP; dan
g.penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis SDP; dan
h.pelaksanaan bimbingan teknis.

Pasal 6

Pengelolaan SDP Divisi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit meliputi:

a.memberikan arahan dan dukungan kepada seluruh pelaksana SDP yang berada di bawah binaannya;
b.melaksanakan monitoring atas implementasi aplikasi SDP secara berkala;
c.memberikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
d.melakukan verifikasi dan otorisasi atas kelengkapan, akurasi dan ketepatan waktu atas data yang dimasukkan oleh operator yang ada di bawah pengawasannya;
e.menetapkan standar kinerja operator sesuai dengan situasi dan kondisi pada unit kerja;
f.memberikan dukungan dan motivasi keberlangsungan SDP; www.peraturan.go.id 2016, No.1744
g.mencegah kemungkinan adanya penyimpangan penggunaan aplikasi; dan
h.menunjuk pelaksana operasional di Divisi Pemasyarakatan.

Pasal 7

Pengelolaan SDP oleh UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit meliputi:

a.melakukan verifikasi dan otorisasi atas kelengkapan, akurasi dan ketepatan waktu atas data yang dimasukkan oleh operator yang ada dibawah pengawasannya;
b.menetapkan standar kinerja operator sesuai dengan situasi dan kondisi pada unit kerja;
c.memberikan dukungan dan motivasi keberlangsungan SDP;
d.mencegah kemungkinan adanya penyimpangan penggunaan aplikasi;
e.memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
f.menunjuk pelaksana operasional di bawah unit kerjanya;
g.melakukan pemasukan data berdasarkan masing-masing fungsi pada aplikasi yang digunakanya dengan tepat dan akurat;
h.pemasukan, perubahan, dan penghapusan data pada aplikasi SDP;
i.menjaga integritas, keamanan, dan kerahasiaan data;
j.melakukan pengaturan aplikasi SDP;
k.membuat dan mengelola jaringan lokal (Local Area Network-LAN);
l.mengatur manajemen pengguna;
m.melatih operator terkait pemasukan data (input) setiap antarmuka (interface); dan
n.mendesain penempatan perangkat. www.peraturan.go.id 2016, No.1744

Pasal 8

(1)Data dan informasi dalam SDP bersifat rahasia
(2)Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Menteri berdasarkan usulan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 9

Data dan informasi dalam SDP dapat digunakan untuk:

a.pelaporan dari UPT Pemasyarakatan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal;
b.pembuatan laporan kinerja Pemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal;
c.penyusunan perencanaan kerja dan anggaran;
d.dasar evaluasi program dan pengawasan internal;
e.penempatan sumber daya manusia;
f.pengadaan sarana dan prasarana;
g.kepentingan penelitian dan pengembangan pihak internal; dan
h.pemenuhan kebutuhan data dan informasi publik melalui pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pengawasan terhadap penyelenggaraan SDP dilakukan oleh:
1. a.Direktur Jenderal Pemasyarakatan; dan
2. b.Kepala Divisi Pemasyarakatan.
(2)Pengawasan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan SDP pada Divisi Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan. www.peraturan.go.id 2016, No.1744
(3)Pengawasan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan SDP terhadap UPT Pemasyarakatan di wilayahnya.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, perlu dibentuk sistem informasi data Pemasyarakatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No.1744 Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Database Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat SDP adalah keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, www.peraturan.go.id 2016, No.1744 penyajian, dan pengkomunikasian informasi pemasyarakatan.
2.Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan manusia.
4.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5.Divisi Pemasyarakatan adalah Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Pemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan Balai Pemasyarakatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1)Direktur Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab atas penyelengaraan SDP.
(2)Penyelenggaraan SDP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.perumusan dan pelaksanaan kebijakan SDP;
2. b.pengembangan SDP;
3. c.pengelolaan SDP;
4. d.pemanfaatan SDP; dan
5. e.pemeliharaan SDP. www.peraturan.go.id 2016, No.1744

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan SDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan berbasis teknologi informasi.
(2)Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.teknis yang meliputi:
  1. 1.pelayanan tahanan;
  2. 2.pembinaan narapidana;
  3. 3.pembimbingan klien;
  4. 4.pengelolaan basan baran; dan
  5. 5.keamanan dan ketertiban.
2. b.fasilitatif yang meliputi:
  1. 1.perawatan kesehatan warga binaan pemasyarakatan;
  2. 2.keuangan;
  3. 3.kepegawaian; dan
  4. 4.pengelolaan barang milik negara.
(3)SDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pemenuhan pemberian hak bagi warga binaan pemasyarakatan.
(4)Pemberian hak bagi warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.usulan pemberian remisi;
2. b.usulan pemberian pembebasan bersyarat;
3. c.pemberian cuti bersyarat; dan
4. d.pelaksanaan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan SDP dilaksanakan oleh:

a.Direktorat Jenderal;
b.Divisi Pemasyarakatan; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1744
c.UPT Pemasyarakatan.

Pasal 5

Pengelolaan SDP Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit meliputi:

a.mengatur kebijakan pemakaian seluruh aplikasi yang ada di bawah lingkup SDP;
b.memastikan kondisi infrastruktur yang memadai di lingkungan Direktorat Jenderal untuk operasional SDP;
c.menentukan otorisasi penggunaan aplikasi;
d.mengendalikan kelengkapan dan keakuratan data;
e.menjamin tersedianya koneksi pada Direktorat Jenderal untuk pelaksanaan konsolidasi data dari UPT Pemasyarakatan ke SDP Direktorat Jenderal;
f.menyediakan layanan bantuan terkait penggunaan SDP; dan
g.penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis SDP; dan
h.pelaksanaan bimbingan teknis.

Pasal 6

Pengelolaan SDP Divisi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit meliputi:

a.memberikan arahan dan dukungan kepada seluruh pelaksana SDP yang berada di bawah binaannya;
b.melaksanakan monitoring atas implementasi aplikasi SDP secara berkala;
c.memberikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
d.melakukan verifikasi dan otorisasi atas kelengkapan, akurasi dan ketepatan waktu atas data yang dimasukkan oleh operator yang ada di bawah pengawasannya;
e.menetapkan standar kinerja operator sesuai dengan situasi dan kondisi pada unit kerja;
f.memberikan dukungan dan motivasi keberlangsungan SDP; www.peraturan.go.id 2016, No.1744
g.mencegah kemungkinan adanya penyimpangan penggunaan aplikasi; dan
h.menunjuk pelaksana operasional di Divisi Pemasyarakatan.

Pasal 7

Pengelolaan SDP oleh UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit meliputi:

a.melakukan verifikasi dan otorisasi atas kelengkapan, akurasi dan ketepatan waktu atas data yang dimasukkan oleh operator yang ada dibawah pengawasannya;
b.menetapkan standar kinerja operator sesuai dengan situasi dan kondisi pada unit kerja;
c.memberikan dukungan dan motivasi keberlangsungan SDP;
d.mencegah kemungkinan adanya penyimpangan penggunaan aplikasi;
e.memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
f.menunjuk pelaksana operasional di bawah unit kerjanya;
g.melakukan pemasukan data berdasarkan masing-masing fungsi pada aplikasi yang digunakanya dengan tepat dan akurat;
h.pemasukan, perubahan, dan penghapusan data pada aplikasi SDP;
i.menjaga integritas, keamanan, dan kerahasiaan data;
j.melakukan pengaturan aplikasi SDP;
k.membuat dan mengelola jaringan lokal (Local Area Network-LAN);
l.mengatur manajemen pengguna;
m.melatih operator terkait pemasukan data (input) setiap antarmuka (interface); dan
n.mendesain penempatan perangkat. www.peraturan.go.id 2016, No.1744

Pasal 8

(1)Data dan informasi dalam SDP bersifat rahasia
(2)Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Menteri berdasarkan usulan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 9

Data dan informasi dalam SDP dapat digunakan untuk:

a.pelaporan dari UPT Pemasyarakatan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal;
b.pembuatan laporan kinerja Pemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal;
c.penyusunan perencanaan kerja dan anggaran;
d.dasar evaluasi program dan pengawasan internal;
e.penempatan sumber daya manusia;
f.pengadaan sarana dan prasarana;
g.kepentingan penelitian dan pengembangan pihak internal; dan
h.pemenuhan kebutuhan data dan informasi publik melalui pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pengawasan terhadap penyelenggaraan SDP dilakukan oleh:
1. a.Direktur Jenderal Pemasyarakatan; dan
2. b.Kepala Divisi Pemasyarakatan.
(2)Pengawasan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan SDP pada Divisi Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan. www.peraturan.go.id 2016, No.1744
(3)Pengawasan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan SDP terhadap UPT Pemasyarakatan di wilayahnya.