DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021

Nomor: 39
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 2021, No.1411 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN. 2021, No.1411

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Tindak Pidana Keimigrasian adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keimigrasian.
3.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4.Penyidikan Keimigrasian adalah Penyidikan terhadap Tindak Pidana Keimigrasian.
5.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
6.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
8.Atasan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang secara struktural membawahi langsung PPNS Keimigrasian.
9.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara 2021, No.1411 Indonesia.
10.Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
11.Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
12.Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian.
13.Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
14.Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
15.Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari wilayah Indonesia.
16.Prapenyidikan Keimigrasian yang selanjutnya disebut Prapenyidikan adalah kegiatan atau tindakan PPNS Keimigrasian atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Keimigrasian.
17.Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi Keimigrasian warga negara Indonesia dan Orang Asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.
18.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Keimigrasian. 2021, No.1411
19.Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
20.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
21.Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara Tindak Pidana Keimigrasian guna kepentingan pemeriksaan.
22.Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara Tindak Pidana Keimigrasian yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu Tindak Pidana Keimigrasian yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuanya itu.
23.Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang perkara Tindak Pidana Keimigrasian guna kepentingan pemeriksaan.
24.Penasihat Hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang- undang untuk memberi bantuan hukum.
25.Laporan Keimigrasian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS Keimigrasian tentang:

a.laporan yang diterima dan dibacakan kembali di hadapan pelapor kemudian ditutup dan ditandatangani oleh pelapor dan PPNS Keimigrasian yang bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan dengan diketahui oleh atasannya; atau
b.suatu peristiwa Tindak Pidana Keimigrasian yang diketahui oleh PPNS Keimigrasian, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian yang bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan dengan diketahui oleh atasannya. 2021, No.1411
1. 26.Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian.
2. 27.Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan Tindak Pidana Keimigrasian, atau dengan segera sesudah beberapa saat Tindak Pidana Keimigrasian itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Keimigrasian yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana Keimigrasian.
3. 28.Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana korban dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
4. 29.Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan Saksi, Ahli, atau Tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan Laporan Keimigrasian.
5. 30.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan Tersangka, Saksi, Ahli, kejelasan dan keindentikan Tersangka, dan/atau barang bukti maupun tentang unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
6. 31.Penangkapan adalah suatu tindakan PPNS Keimigrasian berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan Penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta 2021, No.1411 menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
7. 32.Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh PPNS Keimigrasian atau penuntut umum atau hakim dengan penetapanya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
8. 33.Pendetensian adalah penempatan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dalam rangka proses pemeriksaan dan menunggu proses pemulangan atau pemberangkatan ke luar negeri, atau penempatan seseorang pada Ruang Detensi Imigrasi yang diragukan status kewarganegaraannya pada saat masuk wilayah Indonesia.
9. 34.Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara waktu terhadap Tersangka karena alasan kesehatan yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
10. 35.Penggeledahan Rumah adalah tindakan PPNS Keimigrasian untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan Pemeriksaan dan/atau Penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan Tersangka dalam hal-hal menurut cara- cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
11. 36.Penggeledahan Badan adalah tindakan PPNS Keimigrasian untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian Tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
12. 37.Penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS Keimigrasian untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan, dan peradilan. 2021, No.1411
13. 38.Rumah Penyimpanan Barang Sitaan yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
14. 39.Gelar Perkara adalah kegiatan PPNS Keimigrasian untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang, dan telah dilakukan Penyidikan, guna memperoleh kesimpulan.
15. 40.Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses Penyidikan.
16. 41.Olah Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disebut Olah TKP adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan PPNS Keimigrasian dengan tujuan untuk mencari keterangan, petunjuk, barang bukti, serta identitas Tersangka dan korban maupun Saksi.
17. 42.Barang Bukti adalah barang baik yang berwujud, bergerak, atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti yang fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
18. 43.Pengelolaan Barang Bukti adalah proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, dan pengeluaran dari ruang atau tempat tertentu.
19. 44.Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana, tentang:
a.sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
b.sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c.permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke 2021, No.1411 pengadilan.

Pasal 2

PPNS Keimigrasian diberi tugas dan wewenang sebagai penyidik Tindak Pidana Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRAPENYIDIKAN

Pasal 3

(1)Dalam rangka mencari kejelasan adanya indikasi peristiwa Tindak Pidana Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan/atau pemeriksaan.
(2)Apabila dari hasil pengawasan, pengamatan, penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditemukan adanya indikasi Tindak Pidana Keimigrasian, prosesnya dapat dilanjutkan dengan melakukan Prapenyidikan.

Pasal 4

Prapenyidikan dilaksanakan dengan membuat surat perintah Prapenyidikan.

Pasal 5

Surat perintah Prapenyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:

a.dasar Prapenyidikan;
b.identitas petugas;
c.jenis perkara;
d.waktu dimulainya Prapenyidikan; dan
e.pejabat pemberi perintah.

Pasal 6

Prapenyidikan dilaksanakan dalam bentuk:

a.pengamatan dan penggambaran; 2021, No.1411
b.pengamanan TKP;
c.pengolahan TKP;
d.wawancara;
e.pembuntutan;
f.pelacakan;
g.penyusupan dan penyamaran; dan/atau
h.penelitian dan analisis dokumen.

Pasal 7

Pengamatan dan penggambaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:

a.melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan;
b.membuat gambar atau sketsa TKP atau tempat lain yang berkaitan dengan terjadinya perkara; dan
c.mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan penggambaran serta pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.

Pasal 8

Pengamanan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

a.penetapan TKP dalam status quo;
b.pemasangan garis keimigrasian (immigration line); dan
c.pemasangan label keimigrasian terhadap objek yang diduga menjadi alat bukti.

Pasal 9

Pengolahan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

a.mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas Tersangka dan Saksi/korban untuk kepentingan Prapenyidikan selanjutnya;
b.mencari hubungan antara Saksi/korban, Tersangka, dan Barang Bukti; dan
c.melakukan reka ulang terjadinya perkara untuk 2021, No.1411 memperoleh gambaran modus operandi Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi atau untuk meyakinkan keterangan Tersangka dan/atau Saksi setelah Pemeriksaan.

Pasal 10

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan dalam bentuk:

a.mendapatkan keterangan dari pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
b.mendapatkan kejelasan Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, di mana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 2021, No.1411 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN. 2021, No.1411

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Tindak Pidana Keimigrasian adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keimigrasian.
3.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4.Penyidikan Keimigrasian adalah Penyidikan terhadap Tindak Pidana Keimigrasian.
5.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
6.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
8.Atasan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang secara struktural membawahi langsung PPNS Keimigrasian.
9.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara 2021, No.1411 Indonesia.
10.Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
11.Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
12.Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian.
13.Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
14.Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
15.Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari wilayah Indonesia.
16.Prapenyidikan Keimigrasian yang selanjutnya disebut Prapenyidikan adalah kegiatan atau tindakan PPNS Keimigrasian atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Keimigrasian.
17.Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi Keimigrasian warga negara Indonesia dan Orang Asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.
18.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Keimigrasian. 2021, No.1411
19.Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
20.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
21.Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara Tindak Pidana Keimigrasian guna kepentingan pemeriksaan.
22.Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara Tindak Pidana Keimigrasian yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu Tindak Pidana Keimigrasian yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuanya itu.
23.Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang perkara Tindak Pidana Keimigrasian guna kepentingan pemeriksaan.
24.Penasihat Hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang- undang untuk memberi bantuan hukum.
25.Laporan Keimigrasian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS Keimigrasian tentang:

a.laporan yang diterima dan dibacakan kembali di hadapan pelapor kemudian ditutup dan ditandatangani oleh pelapor dan PPNS Keimigrasian yang bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan dengan diketahui oleh atasannya; atau
b.suatu peristiwa Tindak Pidana Keimigrasian yang diketahui oleh PPNS Keimigrasian, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian yang bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan dengan diketahui oleh atasannya. 2021, No.1411
1. 26.Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian.
2. 27.Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan Tindak Pidana Keimigrasian, atau dengan segera sesudah beberapa saat Tindak Pidana Keimigrasian itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Keimigrasian yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana Keimigrasian.
3. 28.Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana korban dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
4. 29.Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan Saksi, Ahli, atau Tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan Laporan Keimigrasian.
5. 30.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan Tersangka, Saksi, Ahli, kejelasan dan keindentikan Tersangka, dan/atau barang bukti maupun tentang unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
6. 31.Penangkapan adalah suatu tindakan PPNS Keimigrasian berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan Penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta 2021, No.1411 menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
7. 32.Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh PPNS Keimigrasian atau penuntut umum atau hakim dengan penetapanya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
8. 33.Pendetensian adalah penempatan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dalam rangka proses pemeriksaan dan menunggu proses pemulangan atau pemberangkatan ke luar negeri, atau penempatan seseorang pada Ruang Detensi Imigrasi yang diragukan status kewarganegaraannya pada saat masuk wilayah Indonesia.
9. 34.Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara waktu terhadap Tersangka karena alasan kesehatan yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
10. 35.Penggeledahan Rumah adalah tindakan PPNS Keimigrasian untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan Pemeriksaan dan/atau Penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan Tersangka dalam hal-hal menurut cara- cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
11. 36.Penggeledahan Badan adalah tindakan PPNS Keimigrasian untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian Tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
12. 37.Penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS Keimigrasian untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan, dan peradilan. 2021, No.1411
13. 38.Rumah Penyimpanan Barang Sitaan yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
14. 39.Gelar Perkara adalah kegiatan PPNS Keimigrasian untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang, dan telah dilakukan Penyidikan, guna memperoleh kesimpulan.
15. 40.Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses Penyidikan.
16. 41.Olah Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disebut Olah TKP adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan PPNS Keimigrasian dengan tujuan untuk mencari keterangan, petunjuk, barang bukti, serta identitas Tersangka dan korban maupun Saksi.
17. 42.Barang Bukti adalah barang baik yang berwujud, bergerak, atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti yang fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
18. 43.Pengelolaan Barang Bukti adalah proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, dan pengeluaran dari ruang atau tempat tertentu.
19. 44.Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana, tentang:
a.sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
b.sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c.permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke 2021, No.1411 pengadilan.

Pasal 2

PPNS Keimigrasian diberi tugas dan wewenang sebagai penyidik Tindak Pidana Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRAPENYIDIKAN

Pasal 3

(1)Dalam rangka mencari kejelasan adanya indikasi peristiwa Tindak Pidana Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan/atau pemeriksaan.
(2)Apabila dari hasil pengawasan, pengamatan, penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditemukan adanya indikasi Tindak Pidana Keimigrasian, prosesnya dapat dilanjutkan dengan melakukan Prapenyidikan.

Pasal 4

Prapenyidikan dilaksanakan dengan membuat surat perintah Prapenyidikan.

Pasal 5

Surat perintah Prapenyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:

a.dasar Prapenyidikan;
b.identitas petugas;
c.jenis perkara;
d.waktu dimulainya Prapenyidikan; dan
e.pejabat pemberi perintah.

Pasal 6

Prapenyidikan dilaksanakan dalam bentuk:

a.pengamatan dan penggambaran; 2021, No.1411
b.pengamanan TKP;
c.pengolahan TKP;
d.wawancara;
e.pembuntutan;
f.pelacakan;
g.penyusupan dan penyamaran; dan/atau
h.penelitian dan analisis dokumen.

Pasal 7

Pengamatan dan penggambaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:

a.melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan;
b.membuat gambar atau sketsa TKP atau tempat lain yang berkaitan dengan terjadinya perkara; dan
c.mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan penggambaran serta pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.

Pasal 8

Pengamanan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

a.penetapan TKP dalam status quo;
b.pemasangan garis keimigrasian (immigration line); dan
c.pemasangan label keimigrasian terhadap objek yang diduga menjadi alat bukti.

Pasal 9

Pengolahan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

a.mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas Tersangka dan Saksi/korban untuk kepentingan Prapenyidikan selanjutnya;
b.mencari hubungan antara Saksi/korban, Tersangka, dan Barang Bukti; dan
c.melakukan reka ulang terjadinya perkara untuk 2021, No.1411 memperoleh gambaran modus operandi Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi atau untuk meyakinkan keterangan Tersangka dan/atau Saksi setelah Pemeriksaan.

Pasal 10

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan dalam bentuk:

a.mendapatkan keterangan dari pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
b.mendapatkan kejelasan Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, di mana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.