DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Maret 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengesahan badan hukum perseroan terbatas harus didahului dengan persetujuan pemakaian nama yang belum diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Hukum www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.392 2 dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.392 3 PESETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
3.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4.Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH.
5.Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan, pengesahan badan hukum dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan.
6.Format Isian Pengajuan Pemakaian Nama Perseroan yang selanjutnya disebut Format Pengajuan Nama adalah format isian untuk pengajuan nama Perseroan yang akan dipakai dalam pendirian Perseroan ataupun perubahan nama Perseroan.
7.Format Isian Pendirian yang selanjutnya disebut Format Pendirian adalah format isian untuk permohonan pengesahan badan hukum Perseroan.
8.Format Isian Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan yang selanjutnya disebut Format Perubahan adalah format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan anggaran dasar, dan/atau data Perseroan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.392 4
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.

BAB II

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

Pasal 2

(1)Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.

Pasal 3

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.

Pasal 4

(1)Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Perseroan kepada Menteri melalui SABH.
(2)Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama Perseroan.
(3)Format Pengajuan Nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Perseroan dari bank persepsi; dan
2. b.nama Perseroan yang dipesan.

Pasal 5

(1)Pemohon wajib membayar terlebih dahulu biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 1 (satu) nama Perseroan yang akan disetujui.
(2)Besarnya biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.392 5
(3)Biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal dibayarkan.
(4)Biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 6

(1)Nama Perseroan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan.
(2)Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Perseroan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perseroan yang dipesan.

Pasal 7

(1)Nama Perseroan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pemesanan nama Perseroan;
2. b.nama Perseroan yang dapat dipakai;
3. c.tanggal pemesanan;
4. d.tanggal daluarsa; dan
5. e.kode pembayaran.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama Perseroan.

Pasal 8

Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Menteri dapat menolak nama Perseroan tersebut secara elektronik.

Pasal 9

Pemakaian nama Perseroan yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 10

Format Pengajuan Nama Perseroan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta surat pernyataan dan tata www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.392 6 cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengesahan badan hukum perseroan terbatas harus didahului dengan persetujuan pemakaian nama yang belum diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Hukum www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.392 2 dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.392 3 PESETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
3.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4.Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH.
5.Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan, pengesahan badan hukum dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan.
6.Format Isian Pengajuan Pemakaian Nama Perseroan yang selanjutnya disebut Format Pengajuan Nama adalah format isian untuk pengajuan nama Perseroan yang akan dipakai dalam pendirian Perseroan ataupun perubahan nama Perseroan.
7.Format Isian Pendirian yang selanjutnya disebut Format Pendirian adalah format isian untuk permohonan pengesahan badan hukum Perseroan.
8.Format Isian Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan yang selanjutnya disebut Format Perubahan adalah format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan anggaran dasar, dan/atau data Perseroan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.392 4
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.

BAB II

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

Pasal 2

(1)Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.

Pasal 3

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.

Pasal 4

(1)Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Perseroan kepada Menteri melalui SABH.
(2)Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama Perseroan.
(3)Format Pengajuan Nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Perseroan dari bank persepsi; dan
2. b.nama Perseroan yang dipesan.

Pasal 5

(1)Pemohon wajib membayar terlebih dahulu biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 1 (satu) nama Perseroan yang akan disetujui.
(2)Besarnya biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.392 5
(3)Biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal dibayarkan.
(4)Biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 6

(1)Nama Perseroan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan.
(2)Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Perseroan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perseroan yang dipesan.

Pasal 7

(1)Nama Perseroan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pemesanan nama Perseroan;
2. b.nama Perseroan yang dapat dipakai;
3. c.tanggal pemesanan;
4. d.tanggal daluarsa; dan
5. e.kode pembayaran.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama Perseroan.

Pasal 8

Pasal 9

Pemakaian nama Perseroan yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.