DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemerintah berupaya mendorong dan memberi perlindungan hukum bagi penghasil kekayaan intelektual yang berasal dari dalam negeri, diantaranya melalui pemberian insentif pendaftaran kekayaan intelektual;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Insentif Kekayaan Intelektual; www.peraturan.go.id 2016, No.241 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Insentif Kekayaan Intelektual adalah fasilitas biaya pendaftaran dalam rangka melindungi dan meningkatkan kreatifitas di bidang hak cipta, desain industri, paten, merek, dan/atau indikasi geografis.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
3.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
4.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
5.Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

(1)Menteri berwenang memberikan Insentif Kekayaan Intelektual. www.peraturan.go.id 2016, No.241
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

(1)Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon kepada Direktur Jenderal.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pimpinan lembaga pendidikan formal;
2. b.pimpinan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah;
3. c.pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah;
4. d.pemohon indikasi geografis; dan
5. e.Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan.

Pasal 4

(1)Selain dapat diajukan secara langsung kepada Direktur Jenderal, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diajukan melalui Kantor Wilayah.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon kepada Kepala Kantor Wilayah.
(3)Kepala Kantor Wilayah melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(4)Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Wilayah meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan selesai diperiksa.
(5)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Kepala Kantor Wilayah mengembalikan permohonan www.peraturan.go.id 2016, No.241 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan selesai diperiksa.

Pasal 5

(1)Permohonan Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan secara bersamaan dengan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.
(2)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan jenis kekayaan intelektual yang didaftarkan.
(3)Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.

Pasal 6

Bagi pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus melampirkan rekomendasi dari kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 7

Bagi pemohon indikasi geografis, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus melampirkan rekomendasi dari kelompok masyarakat atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Permohonan Insentif Kekayaan Intelektual yang telah diterima secara lengkap dilakukan pemeriksaan.
(2)Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pelaksana pemberian Insentif Kekayaan Intelektual. www.peraturan.go.id 2016, No.241
(3)Tim pelaksana pemberian Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1)Tim pelaksana pemberian Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memeriksa dan menganalisis permohonan Insentif Kekayaan Intelektual.
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan permohonan telah memenuhi persyaratan, tim pelaksana pemberian Insentif Kekayaan Intelektual memberikan rekomendasi mengenai pemberian Insentif Kekayaan Intelektual kepada Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan pemberian Insentif Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 5 (hari) kerja terhitung sejak rekomendasi diterima.
(4)Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon.

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan permohonan ditolak, tim pelaksana pemberian Insentif Kekayaan Intelektual melaporkan penolakan permohonan kepada Direktur Jenderal.
(2)Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan pemberian Insentif Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 5 (hari) kerja terhitung sejak rekomendasi diterima.
(3)Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon. www.peraturan.go.id 2016, No.241

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemerintah berupaya mendorong dan memberi perlindungan hukum bagi penghasil kekayaan intelektual yang berasal dari dalam negeri, diantaranya melalui pemberian insentif pendaftaran kekayaan intelektual;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Insentif Kekayaan Intelektual adalah fasilitas biaya pendaftaran dalam rangka melindungi dan meningkatkan kreatifitas di bidang hak cipta, desain industri, paten, merek, dan/atau indikasi geografis.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
3.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
4.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
5.Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

(1)Menteri berwenang memberikan Insentif Kekayaan Intelektual. www.peraturan.go.id 2016, No.241
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

(1)Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon kepada Direktur Jenderal.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pimpinan lembaga pendidikan formal;
2. b.pimpinan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah;
3. c.pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah;
4. d.pemohon indikasi geografis; dan
5. e.Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan.

Pasal 4

(1)Selain dapat diajukan secara langsung kepada Direktur Jenderal, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diajukan melalui Kantor Wilayah.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon kepada Kepala Kantor Wilayah.
(3)Kepala Kantor Wilayah melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(4)Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Wilayah meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan selesai diperiksa.
(5)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Kepala Kantor Wilayah mengembalikan permohonan www.peraturan.go.id 2016, No.241 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan selesai diperiksa.

Pasal 5

(1)Permohonan Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan secara bersamaan dengan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.
(2)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan jenis kekayaan intelektual yang didaftarkan.
(3)Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

(1)Permohonan Insentif Kekayaan Intelektual yang telah diterima secara lengkap dilakukan pemeriksaan.
(2)Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pelaksana pemberian Insentif Kekayaan Intelektual. www.peraturan.go.id 2016, No.241
(3)Tim pelaksana pemberian Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1)Tim pelaksana pemberian Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memeriksa dan menganalisis permohonan Insentif Kekayaan Intelektual.
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan permohonan telah memenuhi persyaratan, tim pelaksana pemberian Insentif Kekayaan Intelektual memberikan rekomendasi mengenai pemberian Insentif Kekayaan Intelektual kepada Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan pemberian Insentif Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 5 (hari) kerja terhitung sejak rekomendasi diterima.
(4)Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon.

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan permohonan ditolak, tim pelaksana pemberian Insentif Kekayaan Intelektual melaporkan penolakan permohonan kepada Direktur Jenderal.
(2)Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan pemberian Insentif Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 5 (hari) kerja terhitung sejak rekomendasi diterima.
(3)Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon. www.peraturan.go.id 2016, No.241