DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/667/M.KT.01/2017 tanggal 22 Desember 2017 hal Pembentukan 3 (tiga) Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Hukum dan HAM perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2018, No.283 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 392);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); 2018, No.283
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Dengan Metode E-learning di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 968); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Administrasi.
(2)Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2)Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas sesuai dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2018, No.283

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
b.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
d.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Program dan Evaluasi;
3. c.Seksi Penyelenggaraan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2018, No.283

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan diklat di wilayah.
(3)Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 6

(1)Di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 2018, No.283
(2)Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JABATAN DALAM BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM

Pasal 8

(1)Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah jabatan administrator.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah jabatan pengawas.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi lain di luar Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tugas dan 2018, No.283 fungsi masing-masing.

Pasal 10

Setiap unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib:

a.mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
b.bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
c.menelaah dan memberikan petunjuk-petunjuk atas laporan dari bawahan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/667/M.KT.01/2017 tanggal 22 Desember 2017 hal Pembentukan 3 (tiga) Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Hukum dan HAM perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 392);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); 2018, No.283
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Dengan Metode E-learning di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 968); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Administrasi.
(2)Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2)Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas sesuai dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2018, No.283

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
b.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
d.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Program dan Evaluasi;
3. c.Seksi Penyelenggaraan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2018, No.283

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan diklat di wilayah.
(3)Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 6

(1)Di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 2018, No.283
(2)Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JABATAN DALAM BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM

Pasal 8

(1)Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah jabatan administrator.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah jabatan pengawas.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Pasal 10

Setiap unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib:

a.mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
b.bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
c.menelaah dan memberikan petunjuk-petunjuk atas laporan dari bawahan.