DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Materi pokok dalam permen ini adalah pengaturan tata cara pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang berfungsi khusus di lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan ini menetapkan prosedur dan kewenangan dalam mengelola BMN termasuk kriteria penetapan barang sebagai BMN yang berfungsi khusus, mekanisme penjualan atau pemusnahan komponen tertentu serta pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap tindakan tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang Berfungsi Khusus di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 2023, No.100 Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERFUNGSI KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 2023, No.100

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN.
4.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Sekretaris Jenderal adalah pelaksana kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang.
7.Pimpinan Tinggi Madya adalah Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/ Kepala Badan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8.Unit Utama adalah Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/ Badan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Republik Indonesia, termasuk di dalamnya atase teknis, yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
10.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
11.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
12.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
13.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
14.Daftar Barang adalah Daftar yang memuat data BMN.
15.BMN yang Berfungsi Khusus adalah BMN yang memiliki fungsi tertentu untuk penyelenggaraan layanan publik dalam hal penyimpanan data yang bersifat rahasia, dan/atau sarana dan prasarana yang secara spesifik digunakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta mempunyai risiko penyalahgunaan oleh pihak yang 2023, No.100 tidak bertanggung jawab apabila dipindahtangankan.
16.Bongkaran BMN yang Berfungsi Khusus, yang selanjutnya disebut Bongkaran BMN, adalah hasil proses pemisahan berupa komponen tertentu yang menyimpan data dari BMN yang Berfungsi Khusus.
17.Senjata Api Nonorganik TNI/Polri adalah senjata api yang bukan milik satuan TNI/Polri dan sifatnya tidak otomatis penuh.

Pasal 2

(1)Pengguna Barang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Menteri.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
(3)Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN.

Pasal 3

Kuasa Pengguna Barang terdiri dari:

a.Kepala Biro Umum, pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal;
b.Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, pada Satuan Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi;
c.Sekretaris Unit Utama, pada Satuan Kerja Unit Utama;
d.Kepala Kantor Wilayah, pada Kantor Wilayah;
e.Kepala Unit Pelaksana Teknis, pada Unit Pelaksana Teknis;
f.Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, pada Politeknik Ilmu Pemasyararakatan; dan
g.Direktur Politeknik Ilmu Keimigrasian, pada Politeknik Ilmu Keimigrasian.

Pasal 4

(1)Menteri selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menetapkan BMN yang Berfungsi Khusus;
2. b.mengajukan permohonan Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan BMN yang Berfungsi Khusus yang mempunyai dokumen kepemilikan atau yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan kepada Pengelola Barang;
3. c.mengajukan permohonan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus yang mempunyai dokumen kepemilikan atau yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan kepada Pengelola Barang;
4. d.mengajukan permohonan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus yang mempunyai dokumen kepemilikan atau yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan kepada Pengelola Barang; 2023, No.100
5. e.menerbitkan persetujuan Pemindahtanganan BMN yang Berfungsi Khusus yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;
6. f.menerbitkan persetujuan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;
7. g.menerbitkan persetujuan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan
8. h.menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
(2)Kewenangan dan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

(1)Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan usulan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
2. b.mengajukan usulan Pemindahtanganan BMN yang Berfungsi Khusus yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
3. c.mengajukan usulan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
4. d.melaksanakan Penjualan BMN yang Berfungsi Khusus setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang;
5. e.melaksanakan Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang;
6. f.melaksanakan Pemusnahan Bongkaran BMN yang berada dalam penguasaannya;
7. g.menandatangani berita acara serah terima penjualan BMN yang Berfungsi Khusus yang berada dalam penguasaannya;
8. h.menandatangani berita acara Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus yang berada dalam penguasaannya;
9. i.melaksanakan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus yang berada dalam penguasaannya dari daftar barang Kuasa Pengguna berdasarkan keputusan Penghapusan BMN; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang 2023, No.100 kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.
(2)Permohonan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan/atau Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang diajukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai koordinator kuasa pengguna barang sebelum diajukan kepada Sekretaris Jenderal.
(3)Permohonan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan/atau Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang diajukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Keimigrasian wajib melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manudia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai koordinator kuasa pengguna barang sebelum diajukan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

BMN yang Berfungsi Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan/atau tanpa mempertimbangkan permohonan dari Pimpinan Tinggi Madya.

BAB II

PENETAPAN BMN YANG BERFUNGSI KHUSUS

Pasal 7

(1)Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan usulan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus kepada Menteri selaku Pengguna Barang.
(2)Usulan Penetapan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen berupa:
1. a.kajian yang memuat pertimbangan dan alasan usulan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus; dan
2. b.identitas BMN.

Pasal 8

(1)Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Pengelolaan BMN melakukan penelitian terhadap usulan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan usulan penetapan BMN yang 2023, No.100 Berfungsi Khusus.
(3)Dalam hal melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Pengelolaan BMN dapat melibatkan Pimpinan Tinggi Madya pengusul, Pengelola Barang dan/atau Instansi terkait lainnya.
(4)Kepala Biro Pengelolaan BMN menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.
(5)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.dalam hal usulan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus tidak disetujui, Sekretaris Jenderal memberitahukan kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama disertai dengan alasannya; atau
2. b.dalam hal usulan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus disetujui, Sekretaris Jenderal menerbitkan surat keputusan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus.
(6)Surat keputusan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.pertimbangan disetujuinya Penetapan BMN yang Berfungsi Khusus; dan
2. b.identitas BMN yang ditetapkan sebagai BMN yang Berfungsi Khusus meliputi tetapi tidak terbatas pada Kode Barang dan Nama Barang.

Pasal 9

(1)Berdasarkan keputusan penetapan BMN yang Berfungsi Khusus, Kuasa Pengguna Barang melakukan identifikasi dan inventarisasi BMN yang Berfungsi Khusus di lingkungan Unit Kerja.
(2)Kuasa Pengguna Barang menugaskan pegawai yang telah ditunjuk menangani BMN, untuk melakukan penatausahaan BMN yang Berfungsi Khusus.

BAB III

PEMINDAHTANGANAN BMN YANG BERFUNGSI KHUSUS

Pasal 10

(1)BMN yang Berfungsi Khusus tidak dapat dipindahtangankan.
(2)BMN yang Berfungsi Khusus tidak dapat dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan:
1. a.berisiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab apabila dipindahtangankan;
2. b.menyimpan informasi data yang bersifat rahasia; dan/atau 2023, No.100
3. c.hanya dapat diterbitkan oleh Negara.
(3)BMN yang Berfungsi Khusus dapat dilakukan Pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan, setelah dilakukan pemisahan komponen tertentu yang berfungsi khusus.
(4)Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan:
1. a.Pengelola Barang untuk:
  1. 1.BMN yang Berfungsi Khusus yang mempunyai dokumen kepemilikan; atau
  2. 2.BMN yang Berfungsi Khusus yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan
2. b.Pengguna Barang untuk BMN yang Berfungsi Khusus yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…