DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017

Nomor: 40
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terpenuhinya Standar Angka Kecukupan Gizi orang Indonesia tak terkecuali Tahanan, Anak, dan Narapidana yang maksimal akan menunjang pelaksanaan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara, dan Cabang Rumah Tahanan Negara di bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan;
c.bahwa pelayanan makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara, www.peraturan.go.id 2018, No.249 dan Cabang Rumah Tahanan Negara harus memenuhi syarat kecukupan gizi, kebersihan, sanitasi, dan cita rasa sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian akan menurun dan derajat kesehatan Tahanan, Anak, dan Narapidana meningkat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik www.peraturan.go.id 2018, No.249 Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN, ANAK, DAN NARAPIDANA.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan makanan yang berkualitas bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di:

a.Lembaga Pemasyarakatan;
b.Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
c.Lembaga Penempatan Anak Sementara;
d.Rumah Tahanan Negara; dan
e.Cabang Rumah Tahanan Negara.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.Pendahuluan;
b.Mekanisme Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Lembaga Penempatan Anak Sementara/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara;
c.Standarisasi Kecukupan Gizi;
d.Sumber Daya Manusia dan Peralatan yang Diperlukan pada Penyelenggaraan Makanan; dan
e.Penutup. www.peraturan.go.id 2018, No.249

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 406, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 406) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.249 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id 2018, No.249 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terpenuhinya Standar Angka Kecukupan Gizi orang Indonesia tak terkecuali Tahanan, Anak, dan Narapidana yang maksimal akan menunjang pelaksanaan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara, dan Cabang Rumah Tahanan Negara di bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan;
c.bahwa pelayanan makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara, www.peraturan.go.id 2018, No.249 dan Cabang Rumah Tahanan Negara harus memenuhi syarat kecukupan gizi, kebersihan, sanitasi, dan cita rasa sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian akan menurun dan derajat kesehatan Tahanan, Anak, dan Narapidana meningkat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik www.peraturan.go.id 2018, No.249 Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN, ANAK, DAN NARAPIDANA.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan makanan yang berkualitas bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di:

a.Lembaga Pemasyarakatan;
b.Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
c.Lembaga Penempatan Anak Sementara;
d.Rumah Tahanan Negara; dan
e.Cabang Rumah Tahanan Negara.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.Pendahuluan;
b.Mekanisme Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Lembaga Penempatan Anak Sementara/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara;
c.Standarisasi Kecukupan Gizi;
d.Sumber Daya Manusia dan Peralatan yang Diperlukan pada Penyelenggaraan Makanan; dan
e.Penutup. www.peraturan.go.id 2018, No.249

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.