DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2015

Nomor: 41
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian dan pencabutan status pejabat imigrasi diarahkan pada terbentuknya personil yang profesional, akuntabilitas, dan berintegritas;
c.bahwa untuk menjamin pemberian dan pencabutan status pejabat imigrasi dilaksanakan secara tepat guna dan berhasil guna, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan status pejabat imigrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Status Pejabat Imigrasi; www.peraturan.go.id 2015, No. 1831 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN STATUS PEJABAT IMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. www.peraturan.go.id No.1831, 2015
2.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3.Status Pejabat Imigrasi adalah status yang diberikan kepada pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian sebagai dasar kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, dan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Imigrasi.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

(1)Menteri berwenang memberikan dan mencabut Status Pejabat Imigrasi.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2015, No. 1831

BAB II

PEMBERIAN STATUS PEJABAT IMIGRASI

Pasal 3

(1)Pegawai imigrasi yang telah memenuhi syarat sebagai Pejabat Imigrasi diberikan Status Pejabat Imigrasi.
(2)Untuk dapat diberikan Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai imigrasi harus memenuhi syarat paling sedikit:
1. a.berstatus sebagai PNS;
2. b.berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) atau yang setara;
3. c.lulus pendidikan Pejabat Imigrasi; dan
4. d.tidak melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin PNS sesudah kelulusan pendidikan Pejabat Imigrasi.
(3)Persyaratan pemberian Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen yang terdiri atas:
1. a.Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
2. b.ijazah sarjana strata satu (S1) atau yang setara;
3. c.surat tanda tamat pendidikan Pejabat Imigrasi; dan
4. d.surat keterangan kepegawaian yang menyatakan pegawai yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik pegawai imigrasi dan/atau disiplin PNS sesudah kelulusan pendidikan Pejabat Imigrasi.

Pasal 4

(1)Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan usulan tim pertimbangan pemberian Status Pejabat Imigrasi.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal, yang keanggotaannya berasal dari unsur: www.peraturan.go.id No.1831, 2015
1. a.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. b.Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. c.Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
4. d.Akademi Imigrasi.

Pasal 5

(1)Tim melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan menyampaikan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, pegawai imigrasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk diberikan Status Pejabat Imigrasi, Direktur Jenderal menetapkan pemberian Status Pejabat Imigrasi.
(3)Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, pegawai imigrasi yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan Status Pejabat Imigrasi, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada tim dan pegawai disertai dengan alasannya.
(4)Keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3), disampaikan oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 6

(1)Pegawai imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pemberian Status Pejabat Imigrasi diberikan kewenangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab teknis Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2015, No. 1831
(2)Pegawai yang telah diberikan Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
1. a.diberikan penugasan di bidang Keimigrasian pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
2. b.diberikan penugasan pelaksanaan fungsi Keimigrasian di instansi lain; atau
3. c.menduduki jabatan fungsional tertentu atau jabatan struktural dalam bidang substantif atau fasilitatif Keimigrasian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PENCABUTAN STATUS PEJABAT IMIGRASI

Pasal 7

(1)Pencabutan Status Pejabat Imigrasi bersifat:
1. a.permanen; atau
2. b.sementara.
(2)Pencabutan Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pegawai imigrasi yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab teknis Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pencabutan Status Pejabat Imigrasi bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan karena:
1. a.permintaan sendiri; atau
2. b.kondisi sakit permanen yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak cakap melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Imigrasi.
(2)Untuk dapat mengajukan permohonan pencabutan Status Pejabat Imigrasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pejabat Imigrasi yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan: www.peraturan.go.id No.1831, 2015
1. a.masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan
2. b.tidak sedang menduduki jabatan struktural.

Pasal 9

(1)Untuk Pejabat Imigrasi yang bertugas di Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi, permohonan pencabutan Status Pejabat Imigrasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi disertai dengan alasan.
(2)Kepala Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan permohonan kepada Kepala Divisi Keimigrasian disertai pertimbangan dan saran.
(3)Kepala Divisi Keimigrasian meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal disertai pertimbangan dan saran dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

(1)Untuk Pejabat Imigrasi yang bertugas di Divisi Keimigrasian, permohonan pencabutan Status Pejabat Imigrasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada Kepala Divisi Keimigrasian disertai dengan alasan.
(2)Kepala Divisi Keimigrasian meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal disertai pertimbangan dan saran dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian dan pencabutan status pejabat imigrasi diarahkan pada terbentuknya personil yang profesional, akuntabilitas, dan berintegritas;
c.bahwa untuk menjamin pemberian dan pencabutan status pejabat imigrasi dilaksanakan secara tepat guna dan berhasil guna, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan status pejabat imigrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN STATUS PEJABAT IMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. www.peraturan.go.id No.1831, 2015
2.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3.Status Pejabat Imigrasi adalah status yang diberikan kepada pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian sebagai dasar kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, dan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Imigrasi.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

(1)Menteri berwenang memberikan dan mencabut Status Pejabat Imigrasi.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2015, No. 1831

BAB II

PEMBERIAN STATUS PEJABAT IMIGRASI

Pasal 3

(1)Pegawai imigrasi yang telah memenuhi syarat sebagai Pejabat Imigrasi diberikan Status Pejabat Imigrasi.
(2)Untuk dapat diberikan Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai imigrasi harus memenuhi syarat paling sedikit:
1. a.berstatus sebagai PNS;
2. b.berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) atau yang setara;
3. c.lulus pendidikan Pejabat Imigrasi; dan
4. d.tidak melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin PNS sesudah kelulusan pendidikan Pejabat Imigrasi.
(3)Persyaratan pemberian Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen yang terdiri atas:
1. a.Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
2. b.ijazah sarjana strata satu (S1) atau yang setara;
3. c.surat tanda tamat pendidikan Pejabat Imigrasi; dan
4. d.surat keterangan kepegawaian yang menyatakan pegawai yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik pegawai imigrasi dan/atau disiplin PNS sesudah kelulusan pendidikan Pejabat Imigrasi.

Pasal 4

(1)Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan usulan tim pertimbangan pemberian Status Pejabat Imigrasi.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal, yang keanggotaannya berasal dari unsur: www.peraturan.go.id No.1831, 2015
1. a.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. b.Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. c.Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
4. d.Akademi Imigrasi.

Pasal 5

(1)Tim melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan menyampaikan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, pegawai imigrasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk diberikan Status Pejabat Imigrasi, Direktur Jenderal menetapkan pemberian Status Pejabat Imigrasi.
(3)Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, pegawai imigrasi yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan Status Pejabat Imigrasi, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada tim dan pegawai disertai dengan alasannya.
(4)Keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3), disampaikan oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 6

(1)Pegawai imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pemberian Status Pejabat Imigrasi diberikan kewenangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab teknis Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2015, No. 1831
(2)Pegawai yang telah diberikan Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
1. a.diberikan penugasan di bidang Keimigrasian pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
2. b.diberikan penugasan pelaksanaan fungsi Keimigrasian di instansi lain; atau
3. c.menduduki jabatan fungsional tertentu atau jabatan struktural dalam bidang substantif atau fasilitatif Keimigrasian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PENCABUTAN STATUS PEJABAT IMIGRASI

Pasal 7

(1)Pencabutan Status Pejabat Imigrasi bersifat:
1. a.permanen; atau
2. b.sementara.
(2)Pencabutan Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pegawai imigrasi yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab teknis Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pencabutan Status Pejabat Imigrasi bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan karena:
1. a.permintaan sendiri; atau
2. b.kondisi sakit permanen yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak cakap melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Imigrasi.
(2)Untuk dapat mengajukan permohonan pencabutan Status Pejabat Imigrasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pejabat Imigrasi yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan: www.peraturan.go.id No.1831, 2015
1. a.masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan
2. b.tidak sedang menduduki jabatan struktural.

Pasal 9

(1)Untuk Pejabat Imigrasi yang bertugas di Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi, permohonan pencabutan Status Pejabat Imigrasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi disertai dengan alasan.
(2)Kepala Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan permohonan kepada Kepala Divisi Keimigrasian disertai pertimbangan dan saran.
(3)Kepala Divisi Keimigrasian meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal disertai pertimbangan dan saran dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

(1)Untuk Pejabat Imigrasi yang bertugas di Divisi Keimigrasian, permohonan pencabutan Status Pejabat Imigrasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada Kepala Divisi Keimigrasian disertai dengan alasan.
(2)Kepala Divisi Keimigrasian meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal disertai pertimbangan dan saran dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.