DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2016

Nomor: 41
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan, Penyampaian Persetujuan Visa Tinggal Terbatas, dan Pendaftaran Permohonan Izin Tinggal Terbatas Secara Elektronik, Serta Pemberian Izin Tinggal Terbatas Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2016, No. 1789

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); www.peraturan.go.id 2016, No. 1789
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1052); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PERMOHONAN, PENYAMPAIAN PERSETUJUAN VISA TINGGAL TERBATAS, DAN PENDAFTARAN PERMOHONAN IZIN TINGGAL TERBATAS SECARA ELEKTRONIK, SERTA PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.
3.Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas.
4.Izin Tinggal Terbatas Elektronik yang selanjutnya disebut Itas Elektronik adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas yang diterbitkan melalui surat elektronik yang dilengkapi dengan quick response code. www.peraturan.go.id 2016, No. 1789
5.Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia.
6.Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia.
7.Penanggung Jawab adalah suami/istri atau orang tua warga negara Indonesia.

BAB II

PENDAFTARAN PERMOHONAN DAN PENYAMPAIAN PERSETUJUAN VISA TINGGAL TERBATAS

Pasal 2

(1)Pendaftaran permohonan persetujuan Visa tinggal terbatas dilakukan dengan mengisi aplikasi data secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.
(2)Pendaftaran permohonan persetujuan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pemohon memilih layanan permohonan Visa online; dan
2. b.pemohon memilih sub menu apply for visa approval.
(3)Pendaftaran permohonan persetujuan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
1. a.registrasi username, pasword, alamat surat elektronik, dan nomor pokok wajib pajak;
2. b.mengunggah dokumen persyaratan; dan
3. c.aktivasi kode melalui surat elektronik. www.peraturan.go.id 2016, No. 1789

Pasal 3

Persetujuan permohonan Visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk setelah persyaratan dan penelitian latar belakang Orang Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dinyatakan lengkap.

Pasal 4

Penyampaian persetujuan Visa tinggal terbatas kepada pemohon disampaikan melalui alamat surat elektronik yang telah dicantumkan pada saat proses registrasi pendaftaran permohonan persetujuan Visa tinggal terbatas.

Pasal 5

Penyampaian telex persetujuan Visa tinggal terbatas kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri disampaikan melalui surat elektronik dinas.

Pasal 6

(1)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, pemohon masuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan, atau dokumen persyaratan tidak terbaca secara kesisteman maka permohonan dinyatakan ditolak.
(2)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui alamat surat elektronik yang telah dicantumkan pada saat proses registrasi pendaftaran permohonan persetujuan Visa tinggal terbatas.

BAB III

PENDAFTARAN PERMOHONAN IZIN TINGGAL TERBATAS SECARA ELEKTRONIK DAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS ELEKTRONIK

Pasal 7

(1)Pendaftaran permohonan Izin Tinggal Terbatas dilakukan dengan mengisi aplikasi data secara elektronik melalui www.peraturan.go.id 2016, No. 1789 laman resmi www.izintinggal.imigrasi.go.id dengan memilih menu Izin Tinggal Terbatas Online.
(2)Pendaftaran permohonan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.mengisi nomor paspor dan nomor penguasaan Visa tinggal terbatas; dan
2. b.menunggu notifikasi melalui surat elektronik yang berbunyi, “Pelaporan itas (online) Anda (nomor permohonan), (nama pemohon), (nomor paspor) telah kami terima, Selanjutnya, cetak surat elektronik ini dan dipersilakan datang ke Kantor Imigrasi (yang dituju saat permohonan Vitas) tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal kedatangan untuk pembayaran PNBP serta dilakukan wawancara, verifikasi data, pengambilan foto biometrik dan sidik jari” dan dalam bahasa Inggris. “Your itas (online) application (app. number), (applicant name),(passport number) has been submitted. Please print this email and proceed to Immigration Office (Name of Immigration Office) not more than 30 (thirty) days since date of arrival for payment, data verification, biometric photograph and fingerprint record”.

Pasal 8

(1)Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan dalam bentuk Itas Elektronik.
(2)Orang Asing mencetak secara mandiri Itas Elektronik yang diterima sebagai lampiran dari surat elektronik yang berbunyi “Itas anda telah disetujui, silakan cetak Itas Elektronik yang terdapat pada lampiran surat elektronik” (your limited stay permit application has ben approved.please print your electronic limited stay permit in attachment file) dikirimkan secara otomatis oleh aplikasi kesisteman. www.peraturan.go.id 2016, No. 1789
(3)Pencetakan Itas Elektronik dilaksanakan oleh Orang Asing setelah mendapatkan surat elektronik dari Kantor Imigrasi.
(4)Format Itas Elektronik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Izin Tinggal Terbatas dalam bentuk kartu yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir; dan
b.Izin Tinggal Terbatas dalam bentuk kartu tidak dikeluarkan lagi.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1789 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No. 1789 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 41 TAHUN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PERMOHONAN, PENYAMPAIAN PERSETUJUAN VISA TINGGAL TERBATAS, DAN PENDAFTARAN PERMOHONAN IZIN TINGGAL TERBATAS SECARA ELEKTRONIK, SERTA PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS ELEKTRONIK FORMAT IZIN TINGGAL TERBATAS ELEKTRONIK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); www.peraturan.go.id 2016, No. 1789
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1052); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PERMOHONAN, PENYAMPAIAN PERSETUJUAN VISA TINGGAL TERBATAS, DAN PENDAFTARAN PERMOHONAN IZIN TINGGAL TERBATAS SECARA ELEKTRONIK, SERTA PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.
3.Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas.
4.Izin Tinggal Terbatas Elektronik yang selanjutnya disebut Itas Elektronik adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas yang diterbitkan melalui surat elektronik yang dilengkapi dengan quick response code. www.peraturan.go.id 2016, No. 1789
5.Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia.
6.Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia.
7.Penanggung Jawab adalah suami/istri atau orang tua warga negara Indonesia.

BAB II

PENDAFTARAN PERMOHONAN DAN PENYAMPAIAN PERSETUJUAN VISA TINGGAL TERBATAS

Pasal 2

(1)Pendaftaran permohonan persetujuan Visa tinggal terbatas dilakukan dengan mengisi aplikasi data secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.
(2)Pendaftaran permohonan persetujuan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pemohon memilih layanan permohonan Visa online; dan
2. b.pemohon memilih sub menu apply for visa approval.
(3)Pendaftaran permohonan persetujuan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
1. a.registrasi username, pasword, alamat surat elektronik, dan nomor pokok wajib pajak;
2. b.mengunggah dokumen persyaratan; dan
3. c.aktivasi kode melalui surat elektronik. www.peraturan.go.id 2016, No. 1789

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Penyampaian telex persetujuan Visa tinggal terbatas kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri disampaikan melalui surat elektronik dinas.

Pasal 6

(1)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, pemohon masuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan, atau dokumen persyaratan tidak terbaca secara kesisteman maka permohonan dinyatakan ditolak.
(2)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui alamat surat elektronik yang telah dicantumkan pada saat proses registrasi pendaftaran permohonan persetujuan Visa tinggal terbatas.

BAB III

PENDAFTARAN PERMOHONAN IZIN TINGGAL TERBATAS SECARA ELEKTRONIK DAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS ELEKTRONIK

Pasal 7

(1)Pendaftaran permohonan Izin Tinggal Terbatas dilakukan dengan mengisi aplikasi data secara elektronik melalui www.peraturan.go.id 2016, No. 1789 laman resmi www.izintinggal.imigrasi.go.id dengan memilih menu Izin Tinggal Terbatas Online.
(2)Pendaftaran permohonan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.mengisi nomor paspor dan nomor penguasaan Visa tinggal terbatas; dan
2. b.menunggu notifikasi melalui surat elektronik yang berbunyi, “Pelaporan itas (online) Anda (nomor permohonan), (nama pemohon), (nomor paspor) telah kami terima, Selanjutnya, cetak surat elektronik ini dan dipersilakan datang ke Kantor Imigrasi (yang dituju saat permohonan Vitas) tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal kedatangan untuk pembayaran PNBP serta dilakukan wawancara, verifikasi data, pengambilan foto biometrik dan sidik jari” dan dalam bahasa Inggris. “Your itas (online) application (app. number), (applicant name),(passport number) has been submitted. Please print this email and proceed to Immigration Office (Name of Immigration Office) not more than 30 (thirty) days since date of arrival for payment, data verification, biometric photograph and fingerprint record”.

Pasal 8

(1)Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan dalam bentuk Itas Elektronik.
(2)Orang Asing mencetak secara mandiri Itas Elektronik yang diterima sebagai lampiran dari surat elektronik yang berbunyi “Itas anda telah disetujui, silakan cetak Itas Elektronik yang terdapat pada lampiran surat elektronik” (your limited stay permit application has ben approved.please print your electronic limited stay permit in attachment file) dikirimkan secara otomatis oleh aplikasi kesisteman. www.peraturan.go.id 2016, No. 1789
(3)Pencetakan Itas Elektronik dilaksanakan oleh Orang Asing setelah mendapatkan surat elektronik dari Kantor Imigrasi.
(4)Format Itas Elektronik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Izin Tinggal Terbatas dalam bentuk kartu yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir; dan
b.Izin Tinggal Terbatas dalam bentuk kartu tidak dikeluarkan lagi.