DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016

Nomor: 42
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual secara Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2429, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3522); www.peraturan.go.id 2016, No.1818
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); www.peraturan.go.id 2016, No.1818 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.
2.Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Permohonan Kekayaan Intelektual adalah pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual yang dilakukan melalui sistem informasi Kekayaan Intelektual.
3.Pemohon adalah orang perseorangan, badan hukum, atau konsultan Kekayaan Inlektual.
4.Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada pemohon untuk berinteraksi dengan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual.
5.Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
6.Sistem Informasi Kekayaan Intelektual adalah sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi dengan SIMPONI dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
7.Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Pemohon.
8.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Pos Persepsi adalah Kantor Pos Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran www.peraturan.go.id 2016, No.1818 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi dan/atau bank yang ditunjuk sebagai penyedia jasa dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang layanan Kekayaan Intelektual.
11.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Pendaftaran Kekayaan Intelektual dilakukan terhadap:
1. a.hak cipta dan hak terkait;
2. b.paten;
3. c.merek dan indikasi geografis;
4. d.desain industri; dan
5. e.desain tata letak sirkuit terpadu.
(2)Pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan.
(3)Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 3

(1)Permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Menteri.
(2)Permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik. www.peraturan.go.id 2016, No.1818

Pasal 4

(1)Permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
(2)Dalam mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen persyaratan secara elektronik sesuai dengan jenis permohonan di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 5

(1)Setiap permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual wajib dilakukan pemeriksaan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.
(3)Kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemohon.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan dokumen telah lengkap, Pemohon memperoleh Kode Billing melalui Sistem Informasi Kekayaan Intelektual.

Pasal 6

(1)Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon tidak melakukan pembayaran, Kode Billing dinyatakan tidak berlaku.
(3)Dalam hal Kode Billing tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat melakukan permohonan kembali. www.peraturan.go.id 2016, No.1818

Pasal 7

Pemohon melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi yang menggunakan sistem SIMPONI.

Pasal 8

(1)Pembayaran pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui:
1. a.tunai, melalui teller Bank Persepsi atau Pos Persepsi SIMPONI Kementerian Keuangan; atau
2. b.nontunai, melalui anjungan tunai mandiri (ATM), internet banking (IB), dan EDC.
(2)Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon tidak dibebankan biaya apapun.

Pasal 9

Pemohon yang telah membayar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan tanda terima permohonan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi gangguan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan permohonan Kekayaan Intelektual secara elektronik maka pelayanan permohonan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan secara nonelektronik.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3522); www.peraturan.go.id 2016, No.1818
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); www.peraturan.go.id 2016, No.1818 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.
2.Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Permohonan Kekayaan Intelektual adalah pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual yang dilakukan melalui sistem informasi Kekayaan Intelektual.
3.Pemohon adalah orang perseorangan, badan hukum, atau konsultan Kekayaan Inlektual.
4.Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada pemohon untuk berinteraksi dengan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual.
5.Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
6.Sistem Informasi Kekayaan Intelektual adalah sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi dengan SIMPONI dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
7.Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Pemohon.
8.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Pos Persepsi adalah Kantor Pos Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran www.peraturan.go.id 2016, No.1818 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi dan/atau bank yang ditunjuk sebagai penyedia jasa dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang layanan Kekayaan Intelektual.
11.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Pendaftaran Kekayaan Intelektual dilakukan terhadap:
1. a.hak cipta dan hak terkait;
2. b.paten;
3. c.merek dan indikasi geografis;
4. d.desain industri; dan
5. e.desain tata letak sirkuit terpadu.
(2)Pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan.
(3)Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 3

(1)Permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Menteri.
(2)Permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik. www.peraturan.go.id 2016, No.1818

Pasal 4

(1)Permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
(2)Dalam mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen persyaratan secara elektronik sesuai dengan jenis permohonan di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 5

(1)Setiap permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual wajib dilakukan pemeriksaan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.
(3)Kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemohon.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan dokumen telah lengkap, Pemohon memperoleh Kode Billing melalui Sistem Informasi Kekayaan Intelektual.

Pasal 6

(1)Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon tidak melakukan pembayaran, Kode Billing dinyatakan tidak berlaku.
(3)Dalam hal Kode Billing tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat melakukan permohonan kembali. www.peraturan.go.id 2016, No.1818

Pasal 7

Pemohon melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi yang menggunakan sistem SIMPONI.

Pasal 8

(1)Pembayaran pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui:
1. a.tunai, melalui teller Bank Persepsi atau Pos Persepsi SIMPONI Kementerian Keuangan; atau
2. b.nontunai, melalui anjungan tunai mandiri (ATM), internet banking (IB), dan EDC.
(2)Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon tidak dibebankan biaya apapun.

Pasal 9

Pemohon yang telah membayar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan tanda terima permohonan.