DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2015

Nomor: 43
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2015, No.1833 Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4.Peraturan Presiden Nomor 44Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR TEKNIS ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS DAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. www.peraturan.go.id 2015, No.1833
3.Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
4.Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
5.Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
6.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut Simkim adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian.
7.Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
8.Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
9.Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
10.Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri.
11.Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk www.peraturan.go.id 2015, No.1833 melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
12.Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
13.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.
14.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
15.Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan.
16.Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas.
17.Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
18.Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap.
19.Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
20.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. www.peraturan.go.id 2015, No.1833
21.Penanggung Jawab adalah suami/istri atau orang tua warga negara Indonesia.
22.Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.
23.Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
25.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
26.Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
27.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
28.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
29.Surat Keterangan Domisili adalah surat yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah daerah yang memuat keterangan tentang tempat tinggal Orang Asing berupa surat keterangan bertempat tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat kelurahan, desa, kecamatan, atau dinas kependudukandan pencatatan sipil.

Pasal 2

(1)Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan.
(2)Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan meliputi:
1. a.Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas; dan
2. b.Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
(3)Pemberian alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Menteri. www.peraturan.go.id 2015, No.1833
(4)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

BAB II

ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS

Pasal 3

(1)Alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada Orang Asing yang memenuhi syarat:
1. a.pemegang Izin Tinggal Kunjungan; dan
2. b.anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Kunjungan berdasarkan Visa kunjungan satu kali perjalanan atau Visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang dikeluarkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.
(2)Pemegang Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan satu kali perjalanan atau beberapa kali perjalanan yang dikeluarkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.
(3)Terhadap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang didasarkan pada:
1. a.Visa kunjungan saat kedatangan atau bebas Visa kunjungan; atau
2. b.Awak Alat angkut, tidak dapat diberikan alih status Izin Tinggal. www.peraturan.go.id 2015, No.1833

Pasal 4

Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi Orang Asing:

a.yang menanamkan modal;
b.yang bekerja sebagai tenaga ahli;
c.yang melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
d.yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
e.yang mengadakan penelitian ilmiah;
f.yang menggabungkan diri dengan suami atau istri warga negara Indonesia;
g.yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
h.yang menggabungkan diri dengan orang tua bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara Indonesia;
i.yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
j.berdasarkan alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri;
k.dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l.wisatawan lanjut usia mancanegara;
m.eks warga negara Indonesia yang bermaksud tinggal terbatas di Wilayah Indonesia;
n.yang memiliki anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, berasal dari Orang Asing yang telah kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan bermaksud menggabungkan diri dengan orang tuanya; dan
o.eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2015, No.1833 Bagia Kedua Tata Cara Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas

Pasal 5

(1)Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat diberikan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Tinggal Kunjungan berakhir.

Pasal 6

(1)Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas diajukan dengan cara mengisi aplikasi data.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen:
1. a.surat keterangan domisili;
2. b.Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat:
  1. 1.Visa dan Tanda Masuk kecuali bagi anak pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan karena lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan; atau
  2. 2.Izin Tinggal Kunjungan.
3. c.surat jaminan dari Penjamin;
4. d.kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung jawab;
5. e.kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap, dalam hal Penjamin atau Penanggung jawab berkebangsaan asing; dan www.peraturan.go.id 2015, No.1833
6. f.surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Pasal 7

(1)Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang menanamkan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, permohonannya diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen:
1. a.surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan dibidang penanaman modal; atau
2. b.izin mempekerjakan tenaga kerja asingyang berlakudari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 8

(1)Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang menanamkan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tetapi tidak berkedudukan sebagai pengurus perusahaandiajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumensurat rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal. www.peraturan.go.id 2015, No.1833

Pasal 9

(1)Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahlisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf bdiajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumenizin mempekerjakan tenaga kerja asingyang berlakudari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1)Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan bekerja pada instansi pemerintah, diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen:
1. a.rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan/atau
2. b.rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Pasal 11

(1)Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang melaksanakan tugas sebagai rohaniawansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf cdiajukan oleh Penjamin www.peraturan.go.id 2015, No.1833 kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen:
1. a.izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang berlaku dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan; dan
2. b.rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2015, No.1833 Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4.Peraturan Presiden Nomor 44Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR TEKNIS ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS DAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. www.peraturan.go.id 2015, No.1833
3.Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
4.Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
5.Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
6.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut Simkim adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian.
7.Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
8.Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
9.Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
10.Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri.
11.Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk www.peraturan.go.id 2015, No.1833 melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
12.Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
13.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.
14.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
15.Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan.
16.Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas.
17.Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
18.Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap.
19.Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
20.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. www.peraturan.go.id 2015, No.1833
21.Penanggung Jawab adalah suami/istri atau orang tua warga negara Indonesia.
22.Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.
23.Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
25.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
26.Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
27.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
28.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
29.Surat Keterangan Domisili adalah surat yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah daerah yang memuat keterangan tentang tempat tinggal Orang Asing berupa surat keterangan bertempat tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat kelurahan, desa, kecamatan, atau dinas kependudukandan pencatatan sipil.

Pasal 2

(1)Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan.
(2)Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan meliputi:
1. a.Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas; dan
2. b.Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
(3)Pemberian alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Menteri. www.peraturan.go.id 2015, No.1833
(4)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

BAB II

ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS

Pasal 3

(1)Alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada Orang Asing yang memenuhi syarat:
1. a.pemegang Izin Tinggal Kunjungan; dan
2. b.anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Kunjungan berdasarkan Visa kunjungan satu kali perjalanan atau Visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang dikeluarkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.
(2)Pemegang Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan satu kali perjalanan atau beberapa kali perjalanan yang dikeluarkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.
(3)Terhadap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang didasarkan pada:
1. a.Visa kunjungan saat kedatangan atau bebas Visa kunjungan; atau
2. b.Awak Alat angkut, tidak dapat diberikan alih status Izin Tinggal. www.peraturan.go.id 2015, No.1833

Pasal 4

Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi Orang Asing:

a.yang menanamkan modal;
b.yang bekerja sebagai tenaga ahli;
c.yang melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
d.yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
e.yang mengadakan penelitian ilmiah;
f.yang menggabungkan diri dengan suami atau istri warga negara Indonesia;
g.yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
h.yang menggabungkan diri dengan orang tua bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara Indonesia;
i.yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
j.berdasarkan alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri;
k.dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l.wisatawan lanjut usia mancanegara;
m.eks warga negara Indonesia yang bermaksud tinggal terbatas di Wilayah Indonesia;
n.yang memiliki anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, berasal dari Orang Asing yang telah kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan bermaksud menggabungkan diri dengan orang tuanya; dan
o.eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2015, No.1833 Bagia Kedua Tata Cara Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas

Pasal 5

(1)Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat diberikan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Tinggal Kunjungan berakhir.

Pasal 6

(1)Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas diajukan dengan cara mengisi aplikasi data.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen:
1. a.surat keterangan domisili;
2. b.Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat:
  1. 1.Visa dan Tanda Masuk kecuali bagi anak pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan karena lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan; atau
  2. 2.Izin Tinggal Kunjungan.
3. c.surat jaminan dari Penjamin;
4. d.kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung jawab;
5. e.kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap, dalam hal Penjamin atau Penanggung jawab berkebangsaan asing; dan www.peraturan.go.id 2015, No.1833
6. f.surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Pasal 7

(1)Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang menanamkan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, permohonannya diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen:
1. a.surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan dibidang penanaman modal; atau
2. b.izin mempekerjakan tenaga kerja asingyang berlakudari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 8

(1)Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang menanamkan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tetapi tidak berkedudukan sebagai pengurus perusahaandiajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumensurat rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal. www.peraturan.go.id 2015, No.1833

Pasal 9

(1)Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahlisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf bdiajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumenizin mempekerjakan tenaga kerja asingyang berlakudari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1)Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan bekerja pada instansi pemerintah, diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen:
1. a.rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan/atau
2. b.rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Pasal 11

(1)Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang melaksanakan tugas sebagai rohaniawansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf cdiajukan oleh Penjamin www.peraturan.go.id 2015, No.1833 kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen:
1. a.izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang berlaku dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan; dan
2. b.rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan.