DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015

Nomor: 44
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun www.peraturan.go.id 2015, No.1834 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3.Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. www.peraturan.go.id 2015, No.1834
4.Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
5.Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi Alat Angkut yang bersangkutan.
6.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.
7.Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
8.Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
9.Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
10.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut Simkim adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian.
11.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
12.Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun www.peraturan.go.id 2015, No.1834 elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
13.Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.
14.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
15.Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan.
16.Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas.
17.Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
18.Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
19.Supernumery adalah suami, istri atau anak yang merupakan keluarga dari nakhoda atau perwira Alat Angkut laut yang ikut bersama dalam alat angkutnya yang diperlakukan sebagai penumpang.
20.Supercargo adalah pemilik muatan atau kargo dalam Alat Angkut laut yang bukan merupakan nahkoda atau awak Alat Angkut laut yang diperlakukan sebagai penumpang.
21.Superintendent adalah Pengawas Alat Angkut laut yang bukan merupakan nakhoda atau awak Alat Angkut laut yang diperlakukan sebagai penumpang. www.peraturan.go.id 2015, No.1834
22.Tanda Menolak Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan atau Paspor Kebangsaan yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda penolakan masuk ke Wilayah Indonesia.
23.Surat Keterangan Penolakan Masuk adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memuat tentang alasan penolakan masuk ke wilayah Indonesia.
24.Data Biometrik adalah data yang memuat identitas wajah dan sidik jari pemegang Dokumen Perjalanan.
25.Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.
26.Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
27.Surat Tanda Penerimaan adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi kepada Orang Asing atau warga negara Indonesia sebagai bukti penarikan Dokumen Keimigrasian atau Dokumen Perjalanan.
28.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
29.Petugas Pemeriksa Pendaratan adalah pegawai imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
30.Konter Imigrasi adalah tempat dilakukan tahapan pemeriksaan keimigrasian di area imigrasi.
31.Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian adalah kartu yang memuat data elektronik yang berisikan jati diri dan data biometrik pemegangnya yang dapat www.peraturan.go.id 2015, No.1834 digunakan sebagai verifikasi dalam proses pemeriksaan keimigrasian.
32.Area Imigrasi adalah area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak Alat Angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang.
33.Pas Lintas Batas adalah berupa kartu atau buku yang berfungsi sebagai bukti identitas diri penduduk daerah perbatasan sebagai Dokumen Perjalanan pengganti Paspor dan Visa untuk melakukan lintas batas tradisional pada daerah perbatasan antara Negara Republik Indonesia dengan negara tetangga.
34.Penduduk Daerah Perbatasan adalah warga negara Indonesia yang karena kelahiran, perkawinan, atau pindah dari daerah lain yang bertempat tinggal secara sah di daerah perbatasan.
35.Autogate adalah pintu perlintasan elektronik bagi warga negara Indonesia atau Orang Asing tertentu dalam pemeriksaan keluar atau masuk wilayah Indonesia.
36.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
37.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 2

(1)Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di TPI.
(2)Dalam hal belum terdapat Pejabat Imigrasi pada TPI, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi.
(3)Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Imigrasi sepanjang menyangkut pemeriksaan orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia. www.peraturan.go.id 2015, No.1834

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.penanggung jawab Alat Angkut;
b.tata cara pemeriksaan masuk dan ke luar Wilayah Indonesia;
c.peneraan cap pemeriksaan Keimigrasian;
d.tata cara penolakan masuk dan keluar Wilayah Indonesia;
e.pembentukan TPI; dan
f.Area Imigrasi.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT

Pasal 4

(1)Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:
1. a.sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis atauelektronik kepada Pejabat Imigrasi dalam waktu paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat Angkut reguler tiba dan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut nonreguler tiba;
2. b.menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak Alat Angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
3. c.memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
4. d.melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian; www.peraturan.go.id 2015, No.1834
5. e.melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;
6. f.membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan Alat Angkutnya;
7. g.menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari Alat Angkutnya; dan
8. h.menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak Alat Angkutnya.
(2)Pemberitahuan kedatangan Alat Angkut militer negara asing disampaikan oleh Markas Besar Tentara Nasional kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
(3)Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Simkim.

Pasal 5

Penanggung Jawab Alat Angkut dilarang:

a.membawa penumpang internasional dan domestik dalam satu Alat Angkut yang sama;
b.membawa orang yang tidak terdapat dalam daftar awak Alat Angkut dan/atau daftar penumpang; dan
c.membawa orang yang tidak memiliki:
1. 1.Dokumen Perjalanan dan/atau dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku; dan
2. 2.Visa kecuali Orang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.1834

Pasal 6

Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian wajib membayar biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan membuat laporan kejadian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Seksi Unit disertai dengan dokumen pendukung untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 8

(1)Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dibuatkan berita acara pemeriksaan.
(2)Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimasud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk untuk dibuatkan berita acara pendapat.
(3)Hasil berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi sebagai dasar pembuatan Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian berupa pengenaan biaya beban. www.peraturan.go.id 2015, No.1834

Pasal 9

(1)Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3)disampaikan kembali kepada Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk.
(2)Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk menyampaikan kepada Penanggung Jawab Alat Angkut dalam jangka waktu waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan ditandatangani.
(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada bendahara penerima.

Pasal 10

(1)Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib melakukan pembayaran biaya beban ke kas negara melalui bank persepsi/bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk.
(2)Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank persepsi, bukti pembayaran disampaikan kepada bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk.
(3)Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk maka bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk segera menyetorkan beban biaya ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk melaporkan pelaksanaan pengenaan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan melampirkan bukti pembayaran biaya beban.
(2)Apabila Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenakan www.peraturan.go.id 2015, No.1834 sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Keimigrasian.

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun www.peraturan.go.id 2015, No.1834 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3.Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. www.peraturan.go.id 2015, No.1834
4.Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
5.Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi Alat Angkut yang bersangkutan.
6.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.
7.Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
8.Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
9.Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
10.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut Simkim adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian.
11.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
12.Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun www.peraturan.go.id 2015, No.1834 elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
13.Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.
14.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
15.Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan.
16.Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas.
17.Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
18.Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
19.Supernumery adalah suami, istri atau anak yang merupakan keluarga dari nakhoda atau perwira Alat Angkut laut yang ikut bersama dalam alat angkutnya yang diperlakukan sebagai penumpang.
20.Supercargo adalah pemilik muatan atau kargo dalam Alat Angkut laut yang bukan merupakan nahkoda atau awak Alat Angkut laut yang diperlakukan sebagai penumpang.
21.Superintendent adalah Pengawas Alat Angkut laut yang bukan merupakan nakhoda atau awak Alat Angkut laut yang diperlakukan sebagai penumpang. www.peraturan.go.id 2015, No.1834
22.Tanda Menolak Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan atau Paspor Kebangsaan yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda penolakan masuk ke Wilayah Indonesia.
23.Surat Keterangan Penolakan Masuk adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memuat tentang alasan penolakan masuk ke wilayah Indonesia.
24.Data Biometrik adalah data yang memuat identitas wajah dan sidik jari pemegang Dokumen Perjalanan.
25.Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.
26.Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
27.Surat Tanda Penerimaan adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi kepada Orang Asing atau warga negara Indonesia sebagai bukti penarikan Dokumen Keimigrasian atau Dokumen Perjalanan.
28.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
29.Petugas Pemeriksa Pendaratan adalah pegawai imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
30.Konter Imigrasi adalah tempat dilakukan tahapan pemeriksaan keimigrasian di area imigrasi.
31.Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian adalah kartu yang memuat data elektronik yang berisikan jati diri dan data biometrik pemegangnya yang dapat www.peraturan.go.id 2015, No.1834 digunakan sebagai verifikasi dalam proses pemeriksaan keimigrasian.
32.Area Imigrasi adalah area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak Alat Angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang.
33.Pas Lintas Batas adalah berupa kartu atau buku yang berfungsi sebagai bukti identitas diri penduduk daerah perbatasan sebagai Dokumen Perjalanan pengganti Paspor dan Visa untuk melakukan lintas batas tradisional pada daerah perbatasan antara Negara Republik Indonesia dengan negara tetangga.
34.Penduduk Daerah Perbatasan adalah warga negara Indonesia yang karena kelahiran, perkawinan, atau pindah dari daerah lain yang bertempat tinggal secara sah di daerah perbatasan.
35.Autogate adalah pintu perlintasan elektronik bagi warga negara Indonesia atau Orang Asing tertentu dalam pemeriksaan keluar atau masuk wilayah Indonesia.
36.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
37.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 2

(1)Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di TPI.
(2)Dalam hal belum terdapat Pejabat Imigrasi pada TPI, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi.
(3)Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Imigrasi sepanjang menyangkut pemeriksaan orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia. www.peraturan.go.id 2015, No.1834

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.penanggung jawab Alat Angkut;
b.tata cara pemeriksaan masuk dan ke luar Wilayah Indonesia;
c.peneraan cap pemeriksaan Keimigrasian;
d.tata cara penolakan masuk dan keluar Wilayah Indonesia;
e.pembentukan TPI; dan
f.Area Imigrasi.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT

Pasal 4

(1)Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:
1. a.sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis atauelektronik kepada Pejabat Imigrasi dalam waktu paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat Angkut reguler tiba dan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut nonreguler tiba;
2. b.menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak Alat Angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
3. c.memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
4. d.melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian; www.peraturan.go.id 2015, No.1834
5. e.melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;
6. f.membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan Alat Angkutnya;
7. g.menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari Alat Angkutnya; dan
8. h.menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak Alat Angkutnya.
(2)Pemberitahuan kedatangan Alat Angkut militer negara asing disampaikan oleh Markas Besar Tentara Nasional kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
(3)Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Simkim.

Pasal 5

Penanggung Jawab Alat Angkut dilarang:

a.membawa penumpang internasional dan domestik dalam satu Alat Angkut yang sama;
b.membawa orang yang tidak terdapat dalam daftar awak Alat Angkut dan/atau daftar penumpang; dan
c.membawa orang yang tidak memiliki:
1. 1.Dokumen Perjalanan dan/atau dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku; dan
2. 2.Visa kecuali Orang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.1834

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan membuat laporan kejadian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Seksi Unit disertai dengan dokumen pendukung untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 8

(1)Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dibuatkan berita acara pemeriksaan.
(2)Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimasud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk untuk dibuatkan berita acara pendapat.
(3)Hasil berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi sebagai dasar pembuatan Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian berupa pengenaan biaya beban. www.peraturan.go.id 2015, No.1834

Pasal 9

(1)Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3)disampaikan kembali kepada Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk.
(2)Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk menyampaikan kepada Penanggung Jawab Alat Angkut dalam jangka waktu waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan ditandatangani.
(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada bendahara penerima.

Pasal 10

(1)Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib melakukan pembayaran biaya beban ke kas negara melalui bank persepsi/bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk.
(2)Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank persepsi, bukti pembayaran disampaikan kepada bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk.
(3)Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk maka bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk segera menyetorkan beban biaya ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk melaporkan pelaksanaan pengenaan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan melampirkan bukti pembayaran biaya beban.
(2)Apabila Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenakan www.peraturan.go.id 2015, No.1834 sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Keimigrasian.