DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2016

Nomor: 44
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); www.peraturan.go.id 2016, No.1834
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Bentuk penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia terdiri atas:

a.penelitian dan pengembangan di bidang hukum;
b.penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia;
c.pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan; dan
d.meta analisis hukum, hak asasi manusia, dan kebijakan.

Pasal 2

Hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia berupa:

a.laporan kegiatan penelitian dan pengembangan;
b.buku hasil penelitian dan pengembangan;
c.risalah kebijakan (policy brief);
d.memorandum kebijakan (policy memo); dan/atau
e.tulisan dalam jurnal. www.peraturan.go.id 2016, No.1834

Pasal 3

(1)Hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dimanfaatkan oleh unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Selain dimanfaatkan oleh unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
(3)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
2. b.masyarakat.

Pasal 4

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia kepada:

a.Menteri; dan
b.pemangku kepentingan.

Pasal 5

(1)Hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan melalui surat dinas.
(2)Hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat juga disampaikan melalui sosialisasi. www.peraturan.go.id 2016, No.1834

Pasal 6

Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan rekomendasi kebijakan.

Pasal 7

Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1834 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); www.peraturan.go.id 2016, No.1834
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Bentuk penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia terdiri atas:

a.penelitian dan pengembangan di bidang hukum;
b.penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia;
c.pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan; dan
d.meta analisis hukum, hak asasi manusia, dan kebijakan.

Pasal 2

Hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia berupa:

a.laporan kegiatan penelitian dan pengembangan;
b.buku hasil penelitian dan pengembangan;
c.risalah kebijakan (policy brief);
d.memorandum kebijakan (policy memo); dan/atau
e.tulisan dalam jurnal. www.peraturan.go.id 2016, No.1834

Pasal 3

(1)Hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dimanfaatkan oleh unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Selain dimanfaatkan oleh unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
(3)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
2. b.masyarakat.

Pasal 4

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia kepada:

a.Menteri; dan
b.pemangku kepentingan.

Pasal 5

(1)Hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan melalui surat dinas.
(2)Hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat juga disampaikan melalui sosialisasi. www.peraturan.go.id 2016, No.1834

Pasal 6

Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan rekomendasi kebijakan.