DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2021

Nomor: 44
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan dan penyebaran penyuluh hukum belum merata baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sehingga pemenuhan kebutuhan penyuluh hukum harus dilakukan dengan perencanaan, pengusulan, dan pemetaan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan fungsional penyuluh hukum;
c.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2021, No.1531
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan www.peraturan.go.id 2021, No.1531 Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGHITUNGAN DAN PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
2.Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disingkat JFPH adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum. www.peraturan.go.id 2021, No.1531
3.Penyuluh Hukum adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum.
4.Kebutuhan JFPH adalah jumlah Penyuluh Hukum dalam jenjang jabatan tertentu, yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
5.Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
6.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7.Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama penyuluhan hukum.
8.Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
9.Instansi Pembina JFPH yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10.Instansi Pengguna JFPH yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
11.Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12.Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang www.peraturan.go.id 2021, No.1531 selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya Badan Pembinaan Hukum Nasional.
13.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penghitungan Kebutuhan JFPH digunakan untuk penghitungan kebutuhan:

a.JFPH pada Instansi Pembina; dan
b.JFPH pada Instansi Pengguna.

BAB II

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Pasal 3

(1)Penghitungan kebutuhan jumlah dan jenjang jabatan JFPH dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
(2)Penghitungan Kebutuhan JFPH digunakan untuk pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan.
(3)Penghitungan Kebutuhan JFPH dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penghitungan Kebutuhan JFPH dilakukan melalui tahapan:

a.penghitungan; dan
b.pengusulan.

Pasal 5

(1)Aspek dalam penghitungan Kebutuhan JFPH terdiri atas:
1. a.Beban Kerja; dan www.peraturan.go.id 2021, No.1531
2. b.SKR penyelesaian kegiatan.
(2)Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk masing-masing jenjang JFPH.
(3)SKR penyelasaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata- rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan tugas per tugas jabatan.
(4)SKR penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menghitung:
1. a.jumlah materi Penyuluhan Hukum yang disiapkan;
2. b.jumlah kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan;
3. c.jumlah laporan evaluasi hasil Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan;
4. d.jumlah laporan kajian di bidang Penyuluhan Hukum;
5. e.jumlah naskah/konsep program Penyuluhan hukum;
6. f.jumlah laporan pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Hukum yang digunakan;
7. g.jumlah pelaksanaan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum;
8. h.jumlah laporan evaluasi pengembangan kualitas Penyuluhan Hukum;
9. i.jumlah laporan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif; dan
10. j.jumlah laporan konsultasi Penyuluhan Hukum dan bantuan hukum nonlitigasi.

Pasal 6

(1)Penghitungan Kebutuhan JFPH dilakukan melalui pendekatan tugas per tugas jabatan dengan memperhatikan aspek beban kerja dan SKR penyelesaian kegiatan. www.peraturan.go.id 2021, No.1531
(2)Tata cara penghitungan Kebutuhan JFPH melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi tahapan:
1. a.mengidentifikasi aspek beban kerja; dan
2. b.menghitung Kebutuhan JFPH berdasarkan persentase kontribusi dikalikan volume beban kerja dibagi SKR dari masing-masing jenjang JFPH.
(3)Penghitungan Kebutuhan JFPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

Pasal 7

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja tingkat pusat dan Kepala Kantor Wilayah mengajukan usulan Kebutuhan JFPH kepada Kepala Badan untuk mendapatkan pertimbangan penetapan.
(2)Kepala Badan melakukan verifikasi usulan penetapan Kebutuhan JFPH.
(3)Kepala Badan memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi usulan Kebutuhan JFPH kepada Sekretaris Jenderal.
(4)Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. www.peraturan.go.id 2021, No.1531

Pasal 8

(1)PyB pada Instansi Pengguna mengajukan usulan Kebutuhan JFPH kepada Menteri melalui Kepala Badan.
(2)Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap usulan Kebutuhan JFPH dari Instansi Pengguna.
(3)Kepala Badan memberikan pertimbangan berdasarkan hasil verifikasi usulan Kebutuhan JFPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk diteruskan kepada Instansi Pengguna.
(4)Instansi Pengguna menyampaikan usulan penetapan Kebutuhan JFPH berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan aparatur negara dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengusulan penetapan Kebutuhan JFPH yang masih dalam proses, tetap diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan. www.peraturan.go.id 2021, No.1531

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 484), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan dan penyebaran penyuluh hukum belum merata baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sehingga pemenuhan kebutuhan penyuluh hukum harus dilakukan dengan perencanaan, pengusulan, dan pemetaan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan fungsional penyuluh hukum;
c.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2021, No.1531
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan www.peraturan.go.id 2021, No.1531 Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGHITUNGAN DAN PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
2.Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disingkat JFPH adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum. www.peraturan.go.id 2021, No.1531
3.Penyuluh Hukum adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum.
4.Kebutuhan JFPH adalah jumlah Penyuluh Hukum dalam jenjang jabatan tertentu, yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
5.Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
6.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7.Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama penyuluhan hukum.
8.Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
9.Instansi Pembina JFPH yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10.Instansi Pengguna JFPH yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
11.Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12.Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang www.peraturan.go.id 2021, No.1531 selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya Badan Pembinaan Hukum Nasional.
13.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penghitungan Kebutuhan JFPH digunakan untuk penghitungan kebutuhan:

a.JFPH pada Instansi Pembina; dan
b.JFPH pada Instansi Pengguna.

BAB II

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Pasal 3

(1)Penghitungan kebutuhan jumlah dan jenjang jabatan JFPH dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
(2)Penghitungan Kebutuhan JFPH digunakan untuk pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan.
(3)Penghitungan Kebutuhan JFPH dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penghitungan Kebutuhan JFPH dilakukan melalui tahapan:

a.penghitungan; dan
b.pengusulan.

Pasal 5

(1)Aspek dalam penghitungan Kebutuhan JFPH terdiri atas:
1. a.Beban Kerja; dan www.peraturan.go.id 2021, No.1531
2. b.SKR penyelesaian kegiatan.
(2)Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk masing-masing jenjang JFPH.
(3)SKR penyelasaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata- rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan tugas per tugas jabatan.
(4)SKR penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menghitung:
1. a.jumlah materi Penyuluhan Hukum yang disiapkan;
2. b.jumlah kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan;
3. c.jumlah laporan evaluasi hasil Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan;
4. d.jumlah laporan kajian di bidang Penyuluhan Hukum;
5. e.jumlah naskah/konsep program Penyuluhan hukum;
6. f.jumlah laporan pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Hukum yang digunakan;
7. g.jumlah pelaksanaan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum;
8. h.jumlah laporan evaluasi pengembangan kualitas Penyuluhan Hukum;
9. i.jumlah laporan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif; dan
10. j.jumlah laporan konsultasi Penyuluhan Hukum dan bantuan hukum nonlitigasi.

Pasal 6

(1)Penghitungan Kebutuhan JFPH dilakukan melalui pendekatan tugas per tugas jabatan dengan memperhatikan aspek beban kerja dan SKR penyelesaian kegiatan. www.peraturan.go.id 2021, No.1531
(2)Tata cara penghitungan Kebutuhan JFPH melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi tahapan:
1. a.mengidentifikasi aspek beban kerja; dan
2. b.menghitung Kebutuhan JFPH berdasarkan persentase kontribusi dikalikan volume beban kerja dibagi SKR dari masing-masing jenjang JFPH.
(3)Penghitungan Kebutuhan JFPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

Pasal 7

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja tingkat pusat dan Kepala Kantor Wilayah mengajukan usulan Kebutuhan JFPH kepada Kepala Badan untuk mendapatkan pertimbangan penetapan.
(2)Kepala Badan melakukan verifikasi usulan penetapan Kebutuhan JFPH.
(3)Kepala Badan memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi usulan Kebutuhan JFPH kepada Sekretaris Jenderal.
(4)Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. www.peraturan.go.id 2021, No.1531

Pasal 8

(1)PyB pada Instansi Pengguna mengajukan usulan Kebutuhan JFPH kepada Menteri melalui Kepala Badan.
(2)Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap usulan Kebutuhan JFPH dari Instansi Pengguna.
(3)Kepala Badan memberikan pertimbangan berdasarkan hasil verifikasi usulan Kebutuhan JFPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk diteruskan kepada Instansi Pengguna.
(4)Instansi Pengguna menyampaikan usulan penetapan Kebutuhan JFPH berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan aparatur negara dengan tembusan kepada Menteri.