DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 45 Tahun 2015

Nomor: 45
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Penghargaan Karya Dhika bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2015, No.1962

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KARYA DHIKA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.Penghargaan Karya Dhika adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan kepada PNS yang berprestasi.
3.Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PNS yang diusulkan untuk mendapatkan Penghargaan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5.Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

(1)Setiap PNS dapat diberikan Penghargaan oleh Menteri.
(2)Penghargaan Karya Dhika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Karya Dhika Lokatara; www.peraturan.go.id 2015, No.1962
2. b.Karya Dhika Madya; dan
3. c.Karya Dhika Prakasa.

Pasal 3

(1)Pemberian Penghargaan Karya Dhika Lokatara dan Karya Dhika Madya dilaksanakan pada saat peringatan hari Dharma Karyadhika.
(2)Pemberian Penghargaan Karya Dhika Prakasa dilaksanakan pada saat hari kemerdekaan Republik Indonesia atau hari jadi unit kerja bersangkutan.

Pasal 4

(1)Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan usulan.
(2)Usulan Penghargaan Karya Dhika Lokatara dan Karya Dhika Madya disampaikan oleh Atasan Langsung secara berjenjang kepada Menteri.
(3)Usulan Penghargaan Karya Dhika Prakasa disampaikan oleh Atasan Langsung secara berjenjang kepada Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah Pegawai bersangkutan.
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperuntukkan bagi PNS yang berprestasi 1 (satu) tahun sebelumnya.
(5)Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus melampirkan dokumen pendukung yang meliputi:
1. a.data PNS yang diusulkan;
2. b.prestasi PNS yang dibuktikan dengan dokumen sesuai prestasi yang dicapai;
3. c.keterangan Atasan Langsung yang menyatakan PNS yang diusulkan tidak sedang menjalani proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
4. d.hasil penilaian prestasi kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai sangat baik, untuk Penghargaan Karya Dhika Lokatara dan Karya Dhika Madya; dan www.peraturan.go.id 2015, No.1962
5. e.hasil penilaian prestasi kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik, untuk Penghargaan Karya Dhika Prakasa.

Pasal 5

Setiap usulan pemberian Penghargaan Karya Dhika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dimuat dalam papan pengumuman unit kerja dan laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama 5 (lima) hari kerja, untuk mendapatkan masukan atau sanggahan dari pihak lain.

Pasal 6

(1)Berdasarkan usulan pemberian Penghargaan Karya Dhika Lokatara dan Karya Dhika Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Menteri membentuk tim penilai pemberian penghargaan.
(2)Tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan mempunyai tugas melakukan pengujian dan penilaian atas usulan pemberian penghargaan.
(3)Tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
1. a.Sekretaris Jenderal sebagai ketua;
2. b.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wakil ketua;
3. c.Kepala Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris; dan
4. d.seluruh Pimpinan Unit Eselon I sebagai anggota.
(4)Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur tim penilai penghargaan dapat mengikutsertakan:
1. a.Staf Ahli di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. b.Staf Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2015, No.1962

Pasal 7

(1)Pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh tim penilai pemberian penghargaan dalam rapat tertutup.
(2)Rapat pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum peringatan hari Dharma Karya Dhika.
(3)Dalam melakukan pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penilai penghargaan dapat meminta pertimbangan dari akademisi, praktisi, dan/atau pejabat yang berwenang pada kementerian/lembaga yang terkait dengan Penghargaan PNS.
(4)Hasil rapat pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pengujian dan penilaian.
(5)Format berita acara pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Hasil pengujian dan penilaian tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh ketua tim penilai pemberian penghargaan kepada Menteri.
(2)Menteri menetapkan PNS yang diberikan penghargaan berdasarkan hasil pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan dan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan Atasan Langsung PNS bersangkutan. www.peraturan.go.id 2015, No.1962
(4)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

(1)Berdasarkan usulan pemberian Penghargaan Karya Dhika Prakasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah PNS bersangkutan membentuk tim penilai pemberian penghargaan unit kerja.
(2)Tim penilai pemberian penghargaan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan mempunyai tugas melakukan pengujian dan penilaian atas usulan pemberian Penghargaan.
(3)Tim penilai pemberian penghargaan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Eselon I terdiri dari unsur:
1. a.Sekretaris Unit Eselon I sebagai ketua;
2. b.Kepala Bagian yang menangani tugas dan fungsi di bidang kepegawaian selaku sekretaris; dan
3. c.seluruh pejabat tinggi pratama sebagai anggota.
(4)Tim penilai pemberian penghargaan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah terdiri dari unsur:
1. a.Kepala Divisi Administrasi sebagai ketua;
2. b.Kepala Bagian yang menangani tugas dan fungsi di bidang kepegawaian selaku sekretaris;
3. c.seluruh pejabat tinggi pratama sebagai anggota.

Pasal 10

(1)Pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh tim penilai pemberian penghargaan unit kerja dalam rapat tertutup.
(2)Rapat pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia atau hari jadi unit kerja bersangkutan. www.peraturan.go.id 2015, No.1962
(3)Dalam melakukan pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penilai penghargaan unit kerja dapat meminta pertimbangan dari akademisi, praktisi, dan/atau pejabat yang berwenang pada kementerian/lembaga yang terkait dengan penghargaan PNS.
(4)Hasil rapat pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pengujian dan penilaian.
(5)Format berita acara pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KARYA DHIKA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.Penghargaan Karya Dhika adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan kepada PNS yang berprestasi.
3.Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PNS yang diusulkan untuk mendapatkan Penghargaan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5.Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

(1)Setiap PNS dapat diberikan Penghargaan oleh Menteri.
(2)Penghargaan Karya Dhika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Karya Dhika Lokatara; www.peraturan.go.id 2015, No.1962
2. b.Karya Dhika Madya; dan
3. c.Karya Dhika Prakasa.

Pasal 3

(1)Pemberian Penghargaan Karya Dhika Lokatara dan Karya Dhika Madya dilaksanakan pada saat peringatan hari Dharma Karyadhika.
(2)Pemberian Penghargaan Karya Dhika Prakasa dilaksanakan pada saat hari kemerdekaan Republik Indonesia atau hari jadi unit kerja bersangkutan.

Pasal 4

(1)Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan usulan.
(2)Usulan Penghargaan Karya Dhika Lokatara dan Karya Dhika Madya disampaikan oleh Atasan Langsung secara berjenjang kepada Menteri.
(3)Usulan Penghargaan Karya Dhika Prakasa disampaikan oleh Atasan Langsung secara berjenjang kepada Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah Pegawai bersangkutan.
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperuntukkan bagi PNS yang berprestasi 1 (satu) tahun sebelumnya.
(5)Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus melampirkan dokumen pendukung yang meliputi:
1. a.data PNS yang diusulkan;
2. b.prestasi PNS yang dibuktikan dengan dokumen sesuai prestasi yang dicapai;
3. c.keterangan Atasan Langsung yang menyatakan PNS yang diusulkan tidak sedang menjalani proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
4. d.hasil penilaian prestasi kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai sangat baik, untuk Penghargaan Karya Dhika Lokatara dan Karya Dhika Madya; dan www.peraturan.go.id 2015, No.1962
5. e.hasil penilaian prestasi kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik, untuk Penghargaan Karya Dhika Prakasa.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Berdasarkan usulan pemberian Penghargaan Karya Dhika Lokatara dan Karya Dhika Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Menteri membentuk tim penilai pemberian penghargaan.
(2)Tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan mempunyai tugas melakukan pengujian dan penilaian atas usulan pemberian penghargaan.
(3)Tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
1. a.Sekretaris Jenderal sebagai ketua;
2. b.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wakil ketua;
3. c.Kepala Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris; dan
4. d.seluruh Pimpinan Unit Eselon I sebagai anggota.
(4)Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur tim penilai penghargaan dapat mengikutsertakan:
1. a.Staf Ahli di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. b.Staf Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2015, No.1962

Pasal 7

(1)Pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh tim penilai pemberian penghargaan dalam rapat tertutup.
(2)Rapat pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum peringatan hari Dharma Karya Dhika.
(3)Dalam melakukan pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penilai penghargaan dapat meminta pertimbangan dari akademisi, praktisi, dan/atau pejabat yang berwenang pada kementerian/lembaga yang terkait dengan Penghargaan PNS.
(4)Hasil rapat pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pengujian dan penilaian.
(5)Format berita acara pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Hasil pengujian dan penilaian tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh ketua tim penilai pemberian penghargaan kepada Menteri.
(2)Menteri menetapkan PNS yang diberikan penghargaan berdasarkan hasil pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan dan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan Atasan Langsung PNS bersangkutan. www.peraturan.go.id 2015, No.1962
(4)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

(1)Berdasarkan usulan pemberian Penghargaan Karya Dhika Prakasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah PNS bersangkutan membentuk tim penilai pemberian penghargaan unit kerja.
(2)Tim penilai pemberian penghargaan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan mempunyai tugas melakukan pengujian dan penilaian atas usulan pemberian Penghargaan.
(3)Tim penilai pemberian penghargaan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Eselon I terdiri dari unsur:
1. a.Sekretaris Unit Eselon I sebagai ketua;
2. b.Kepala Bagian yang menangani tugas dan fungsi di bidang kepegawaian selaku sekretaris; dan
3. c.seluruh pejabat tinggi pratama sebagai anggota.
(4)Tim penilai pemberian penghargaan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah terdiri dari unsur:
1. a.Kepala Divisi Administrasi sebagai ketua;
2. b.Kepala Bagian yang menangani tugas dan fungsi di bidang kepegawaian selaku sekretaris;
3. c.seluruh pejabat tinggi pratama sebagai anggota.

Pasal 10

(1)Pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh tim penilai pemberian penghargaan unit kerja dalam rapat tertutup.
(2)Rapat pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia atau hari jadi unit kerja bersangkutan. www.peraturan.go.id 2015, No.1962
(3)Dalam melakukan pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penilai penghargaan unit kerja dapat meminta pertimbangan dari akademisi, praktisi, dan/atau pejabat yang berwenang pada kementerian/lembaga yang terkait dengan penghargaan PNS.
(4)Hasil rapat pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pengujian dan penilaian.
(5)Format berita acara pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.