DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 45 Tahun 2016

Nomor: 45
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan penataan dan penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbasis pada kinerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan pedoman analisis jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; www.peraturan.go.id 2016, No.1912 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
8.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); www.peraturan.go.id 2016, No.1912 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan analisis jabatan aparatur sipil negara dimaksudkan sebagai acuan atau panduan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyusun:

a.pembinaan kepegawaian dan penataan kelembagaan serta ketatalaksanaan; dan
b.evaluasi kebijakan pembinaan kepegawaian dan penataan kelembagaan, serta ketatalaksanaan.

Pasal 2

(1)Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.pendahuluan;
2. b.konsep dasar;
3. c.tahap pelaksanaan;
4. d.format hasil; dan
5. e.penutup.
(2)Pedoman Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun analisis jabatan aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhannya.
(2)Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab terhadap penyusunan analisis jabatan aparatur sipil negara di lingkungan unit kerjanya. www.peraturan.go.id 2016, No.1912
(3)Penyusunan analisis jabatan aparatur sipil negara dilakukan berdasarkan karakteristik pekerjaan yang ada di setiap unit kerja.

Pasal 4

(1)Penyusunan analisis jabatan fungsional berpedoman pada hasil analisis jabatan yang dilakukan oleh instansi pembinanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dan/atau belum dilakukan oleh instansi pembina, unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun analisis jabatan fungsional setelah berkoordinasi dengan unit kerja yang memiliki jenis jabatan fungsional yang sama.
(3)Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang membidangi urusan penataan ketatalaksanaan melakukan koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1912 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id 2016, No.1912 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan penataan dan penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbasis pada kinerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan pedoman analisis jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
8.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); www.peraturan.go.id 2016, No.1912 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan analisis jabatan aparatur sipil negara dimaksudkan sebagai acuan atau panduan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyusun:

a.pembinaan kepegawaian dan penataan kelembagaan serta ketatalaksanaan; dan
b.evaluasi kebijakan pembinaan kepegawaian dan penataan kelembagaan, serta ketatalaksanaan.

Pasal 2

(1)Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.pendahuluan;
2. b.konsep dasar;
3. c.tahap pelaksanaan;
4. d.format hasil; dan
5. e.penutup.
(2)Pedoman Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun analisis jabatan aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhannya.
(2)Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab terhadap penyusunan analisis jabatan aparatur sipil negara di lingkungan unit kerjanya. www.peraturan.go.id 2016, No.1912
(3)Penyusunan analisis jabatan aparatur sipil negara dilakukan berdasarkan karakteristik pekerjaan yang ada di setiap unit kerja.

Pasal 4

(1)Penyusunan analisis jabatan fungsional berpedoman pada hasil analisis jabatan yang dilakukan oleh instansi pembinanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dan/atau belum dilakukan oleh instansi pembina, unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun analisis jabatan fungsional setelah berkoordinasi dengan unit kerja yang memiliki jenis jabatan fungsional yang sama.
(3)Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang membidangi urusan penataan ketatalaksanaan melakukan koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.