DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 45 Tahun 2021

Nomor: 45
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyuluh Hukum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; www.peraturan.go.id 2021, No.1532 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 750);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); www.peraturan.go.id 2021, No.1532 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib, dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
2.Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disingkat JFPH adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum.
3.Penyuluh Hukum adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum.
4.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
5.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah ukuran kriteria kemampuan meliputi aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional di bidang Penyuluhan Hukum.
6.Uji Kompetensi adalah suatu metode penilaian kompetensi pegawai untuk menangani tanggung jawab yang akan datang melalui instrumen penilaian kompetensi dan simulasi perilaku manajerial dan teknis www.peraturan.go.id 2021, No.1532 yang mengukur kemampuan pegawai yang dinilai secara komprehensif dibandingkan dengan standar kompetensi jabatan.
7.Penyelenggara Uji Kompetensi adalah insitusi yang memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi JFPH.
8.Tim Penguji Kompetensi adalah tim yang bertugas melakukan pengujian dan melaporkan hasil Uji Kompetensi sebagai syarat pengangkatan dari jabatan lain atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
9.Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat penyelenggaraan Uji Kompetensi yang ditetapkan dan memiliki dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
10.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Penyuluh Hukum dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Penyuluh Hukum dan telah ditetapkan oleh pejabat penetap angka kredit.
12.Instansi Pembina JFPH yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
13.Instansi Pengguna adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempergunakan kamus kompetensi teknis, kamus kompetensi manajerial dan kamus kompetensi sosial kultural dan/atau menggunakan standar kompetensi jabatan.
14.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1532
15.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Uji Kompetensi JFPH menjadi dasar pelaksanaan Uji Kompetensi dalam:

a.perpindahan dari jabatan lain atau promosi; dan
b.kenaikan jenjang jabatan.

Pasal 3

(1)Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Instansi Pengguna dapat menyelenggarakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh akreditasi dari Instansi Pembina.
(3)Dalam pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pembina memberikan pendampingan kepada Instansi Pengguna.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Uji Kompetensi JFPH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 485), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.peraturan.go.id 2021, No.1532

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2021, No.1532 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id 2021, No.1532 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyuluh Hukum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 750);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); www.peraturan.go.id 2021, No.1532 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib, dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
2.Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disingkat JFPH adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum.
3.Penyuluh Hukum adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum.
4.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
5.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah ukuran kriteria kemampuan meliputi aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional di bidang Penyuluhan Hukum.
6.Uji Kompetensi adalah suatu metode penilaian kompetensi pegawai untuk menangani tanggung jawab yang akan datang melalui instrumen penilaian kompetensi dan simulasi perilaku manajerial dan teknis www.peraturan.go.id 2021, No.1532 yang mengukur kemampuan pegawai yang dinilai secara komprehensif dibandingkan dengan standar kompetensi jabatan.
7.Penyelenggara Uji Kompetensi adalah insitusi yang memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi JFPH.
8.Tim Penguji Kompetensi adalah tim yang bertugas melakukan pengujian dan melaporkan hasil Uji Kompetensi sebagai syarat pengangkatan dari jabatan lain atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
9.Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat penyelenggaraan Uji Kompetensi yang ditetapkan dan memiliki dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
10.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Penyuluh Hukum dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Penyuluh Hukum dan telah ditetapkan oleh pejabat penetap angka kredit.
12.Instansi Pembina JFPH yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
13.Instansi Pengguna adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempergunakan kamus kompetensi teknis, kamus kompetensi manajerial dan kamus kompetensi sosial kultural dan/atau menggunakan standar kompetensi jabatan.
14.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1532
15.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Uji Kompetensi JFPH menjadi dasar pelaksanaan Uji Kompetensi dalam:

a.perpindahan dari jabatan lain atau promosi; dan
b.kenaikan jenjang jabatan.

Pasal 3

(1)Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Instansi Pengguna dapat menyelenggarakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh akreditasi dari Instansi Pembina.
(3)Dalam pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pembina memberikan pendampingan kepada Instansi Pengguna.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Uji Kompetensi JFPH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.