DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 46 Tahun 2021

Nomor: 46
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan tugas instansi pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia www.peraturan.go.id 2021, No.1533 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang www.peraturan.go.id 2021, No.1533 Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib, dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
2.Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disingkat JFPH adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
3.Penyuluh Hukum adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
4.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pengembangan karier yang bersangkutan. www.peraturan.go.id 2021, No.1533
5.Tim Penilai Angka Kredit JFPH yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum.
6.Instansi Pemerintah Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7.Instansi Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit JFPH digunakan sebagai pedoman bagi:

a.Penyuluh Hukum;
b.Tim Penilai; dan
c.pejabat lain yang berkepentingan, dalam pelaksanaan penilaian kegiatan Penyuluh Hukum pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit JFPH disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit JFPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II KEGIATAN YANG DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT BAB III PENUTUP

Pasal 4

Pengangkatan dalam jenjang JFPH ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. www.peraturan.go.id 2021, No.1533

Pasal 5

Penyuluh Hukum melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya, kecuali ditugaskan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Penyuluh Hukum yang melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan; dan
b.Penyuluh Hukum yang melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan.

Pasal 6

(1)Dalam memberikan Angka Kredit, unsur kegiatan yang dinilai mencakup:
1. a.unsur utama; dan
2. b.unsur penunjang.
(2)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.Penyuluhan Hukum; dan
3. c.pengembangan profesi.
(3)Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pengajar atau pelatih pada pelatihan fungsional dan/atau pelatihan teknis di bidang Penyuluhan Hukum;
2. b.peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi di bidang Penyuluhan Hukum, bidang hukum, dan bidang lainnya yang menunjang kegiatan Penyuluhan Hukum;
3. c.keanggotaan dalam organisasi profesi; www.peraturan.go.id 2021, No.1533
4. d.keanggotaan dalam Tim Penilai dan/atau tim uji kompetensi JFPH;
5. e.perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
6. f.perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.
(4)Unsur utama kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pedoman penulisan karya tulis ilmiah di bidang penyuluhan hukum.

Pasal 7

(1)Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing- masing jenjang Penyuluh Hukum setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Angka Kredit paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) dan paling banyak 18,75 (delapan belas koma tujuh puluh lima) untuk Penyuluh Hukum ahli pertama;
2. b.Angka Kredit paling sedikit 25 (dua puluh lima) dan paling banyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penyuluh Hukum ahli muda;
3. c.Angka Kredit paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) dan paling banyak 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima) untuk Penyuluh Hukum ahli madya; dan
4. d.Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh) dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) untuk Penyuluh Hukum ahli utama.
(2)Dalam hal belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan JFPH setingkat lebih tinggi, target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Penyuluh Hukum setiap tahun sebagai berikut:
1. a.Angka Kredit paling sedikit 10 (sepuluh) untuk Penyuluh Hukum ahli pertama;
2. b.Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh) untuk Penyuluh Hukum ahli muda; dan www.peraturan.go.id 2021, No.1533
3. c.Angka Kredit paling sedikit 30 (tiga puluh) untuk Penyuluh Hukum ahli madya.
(3)Dalam hal Penyuluh Hukum memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan tertinggi, target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Penyuluh Hukum setiap tahun sebagai berikut:
1. a.paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Penyuluh Hukum ahli utama; dan
2. b.paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit untuk Penyuluh Hukum ahli madya.

Pasal 8

(1)Jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh Penyuluh Hukum untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat:
1. a.paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
2. b.paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Hukum harus memenuhi jumlah Angka Kredit unsur pengembangan profesi sebagai berikut:
1. a.Penyuluh Hukum ahli pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum ahli muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, memiliki paling sedikit 2 (dua) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi;
2. b.Penyuluh Hukum ahli muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, memiliki paling sedikit 4 (empat) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi;
3. c.Penyuluh Hukum ahli muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik www.peraturan.go.id 2021, No.1533 jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum ahli madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, memiliki paling sedikit 6 (enam) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi;
4. d.Penyuluh Hukum ahli madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, memiliki paling sedikit 8 (delapan) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi;
5. e.Penyuluh Hukum ahli madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi;
6. f.Penyuluh Hukum ahli madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum ahli utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, memiliki paling sedikit 12 (dua belas) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi; dan
7. g.Penyuluh Hukum ahli utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, memiliki paling sedikit14 (empat belas) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 9

(1)Dalam hal Angka Kredit Penyuluh Hukum melebihi syarat untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya kecuali sub unsur pengembangan profesi.
(2)Kelebihan Angka Kredit sub unsur pengembangan profesi hanya dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat pada jenjang jabatan yang sama. www.peraturan.go.id 2021, No.1533

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2021, No.1533 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id 2021, No.1533 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan tugas instansi pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang www.peraturan.go.id 2021, No.1533 Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib, dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
2.Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disingkat JFPH adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
3.Penyuluh Hukum adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
4.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pengembangan karier yang bersangkutan. www.peraturan.go.id 2021, No.1533
5.Tim Penilai Angka Kredit JFPH yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum.
6.Instansi Pemerintah Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7.Instansi Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit JFPH digunakan sebagai pedoman bagi:

a.Penyuluh Hukum;
b.Tim Penilai; dan
c.pejabat lain yang berkepentingan, dalam pelaksanaan penilaian kegiatan Penyuluh Hukum pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit JFPH disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit JFPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II KEGIATAN YANG DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT BAB III PENUTUP

Pasal 4

Pengangkatan dalam jenjang JFPH ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. www.peraturan.go.id 2021, No.1533

Pasal 5

a.Penyuluh Hukum yang melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan; dan
b.Penyuluh Hukum yang melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan.

Pasal 6

(1)Dalam memberikan Angka Kredit, unsur kegiatan yang dinilai mencakup:
1. a.unsur utama; dan
2. b.unsur penunjang.
(2)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.Penyuluhan Hukum; dan
3. c.pengembangan profesi.
(3)Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pengajar atau pelatih pada pelatihan fungsional dan/atau pelatihan teknis di bidang Penyuluhan Hukum;
2. b.peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi di bidang Penyuluhan Hukum, bidang hukum, dan bidang lainnya yang menunjang kegiatan Penyuluhan Hukum;
3. c.keanggotaan dalam organisasi profesi; www.peraturan.go.id 2021, No.1533
4. d.keanggotaan dalam Tim Penilai dan/atau tim uji kompetensi JFPH;
5. e.perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
6. f.perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.
(4)Unsur utama kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pedoman penulisan karya tulis ilmiah di bidang penyuluhan hukum.

Pasal 7

(1)Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing- masing jenjang Penyuluh Hukum setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Angka Kredit paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) dan paling banyak 18,75 (delapan belas koma tujuh puluh lima) untuk Penyuluh Hukum ahli pertama;
2. b.Angka Kredit paling sedikit 25 (dua puluh lima) dan paling banyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penyuluh Hukum ahli muda;
3. c.Angka Kredit paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) dan paling banyak 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima) untuk Penyuluh Hukum ahli madya; dan
4. d.Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh) dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) untuk Penyuluh Hukum ahli utama.
(2)Dalam hal belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan JFPH setingkat lebih tinggi, target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Penyuluh Hukum setiap tahun sebagai berikut:
1. a.Angka Kredit paling sedikit 10 (sepuluh) untuk Penyuluh Hukum ahli pertama;
2. b.Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh) untuk Penyuluh Hukum ahli muda; dan www.peraturan.go.id 2021, No.1533
3. c.Angka Kredit paling sedikit 30 (tiga puluh) untuk Penyuluh Hukum ahli madya.
(3)Dalam hal Penyuluh Hukum memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan tertinggi, target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Penyuluh Hukum setiap tahun sebagai berikut:
1. a.paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Penyuluh Hukum ahli utama; dan
2. b.paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit untuk Penyuluh Hukum ahli madya.

Pasal 8

(1)Jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh Penyuluh Hukum untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat:
1. a.paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
2. b.paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Hukum harus memenuhi jumlah Angka Kredit unsur pengembangan profesi sebagai berikut:
1. a.Penyuluh Hukum ahli pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum ahli muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, memiliki paling sedikit 2 (dua) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi;
2. b.Penyuluh Hukum ahli muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, memiliki paling sedikit 4 (empat) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi;
3. c.Penyuluh Hukum ahli muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik www.peraturan.go.id 2021, No.1533 jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum ahli madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, memiliki paling sedikit 6 (enam) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi;
4. d.Penyuluh Hukum ahli madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, memiliki paling sedikit 8 (delapan) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi;
5. e.Penyuluh Hukum ahli madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi;
6. f.Penyuluh Hukum ahli madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum ahli utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, memiliki paling sedikit 12 (dua belas) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi; dan
7. g.Penyuluh Hukum ahli utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, memiliki paling sedikit14 (empat belas) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 9

(1)Dalam hal Angka Kredit Penyuluh Hukum melebihi syarat untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya kecuali sub unsur pengembangan profesi.
(2)Kelebihan Angka Kredit sub unsur pengembangan profesi hanya dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat pada jenjang jabatan yang sama. www.peraturan.go.id 2021, No.1533