DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 48 Tahun 2016

Nomor: 48
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; www.peraturan.go.id 2016, No.1939 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2016, No.1939 Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Administrasi Hukum Umum yang selanjutnya disebut SIMPADHU adalah sistem pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang terintegrasi antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Bank Persepsi.
2.Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang selanjutnya disebut PNBP Ditjen AHU adalah seluruh penerimaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
3.Sistem Administrasi Hukum Umum berbasis Online yang selanjutnya adalah sebuah sistem untuk melaksanakan pelayanan jasa hukum berbasis online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4.Sistem Bank Persepsi adalah sebuah sistem untuk melaksanakan layanan pembayaran penerimaan negara bukan pajak secara online pada bank persepsi.
5.Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang melakukan permohonan pelayanan jasa hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. www.peraturan.go.id 2016, No.1939
6.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak.
7.Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang meliputi sistem perencanaan penerimaan negara bukan pajak, sistem billing dan sistem pelaporan penerimaan negara bukan pajak.
8.User Acceptance Test yang selanjutnya disingkat UAT adalah pengujian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas sistem dan proses bisnis penatausahaan penerimaan negara bukan pajak pada Bank Persepsi yang mengajukan permohonan untuk dapat bekerja sama dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
9.Kode Voucher adalah Kode Billing yang diterbitkan SIMPONI melalui SIMPADHU untuk pelayanan jasa hukum.
10.Surat Perintah Bayar adalah bukti hasil rekam data yang diterbitkan oleh SIMPADHU dan/atau Sistem Administrasi Hukum Umum sebagai dasar pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang memuat Kode Voucher.
11.Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemik dan diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. www.peraturan.go.id 2016, No.1939
13.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Ditjen AHU adalah unit kerja yang mengelola pelayanan jasa hukum.

Pasal 2

(1)Dalam melakukan penerimaan pembayaran PNBP Ditjen AHU, Ditjen AHU dapat bekerja sama dengan Bank Persepsi.
(2)Untuk dapat bekerja sama dengan Ditjen AHU, Bank Persepsi mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis oleh Direktur Utama Bank Persepsi.
(2)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen persyaratan paling sedikit:
1. a.Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang penunjukan sebagai Bank Persepsi;
2. b.surat pernyataan kesanggupan Bank Persepsi untuk mematuhi segala ketentuan perundang-undangan;
3. c.surat pernyataan Bank Persepsi memiliki sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem penerimaan negara Kementerian Keuangan; dan
4. d.surat pernyataan/data dukung tentang area wilayah operasi Bank Persepsi di seluruh Indonesia.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menerima atau menolak dengan mempertimbangkan:
1. a.cakupan area wilayah operasi di seluruh Indonesia; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1939
2. b.cakupan sarana layanan/outlet penerimaan pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bank Persepsi melakukan pengembangan sistem Bank Persepsi.
(5)Dalam hal pengembangan sistem Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan oleh Bank Persepsi, Direktur Jenderal melaksanakan UAT.
(6)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan dimaksud secara tertulis kepada Direktur Utama Bank Persepsi.

Pasal 4

(1)UAT dilakukan terhadap:
1. a.Bank Persepsi yang berminat kerjasama; atau
2. b.Bank Persepsi yang telah melakukan kerjasama.
(2)UAT yang dilakukan terhadap Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal:
1. a.pengembangan sistem atau menggunakan sistem baru; dan/atau
2. b.terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak.
(3)UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.proses bisnis;
2. b.jaringan;
3. c.sistem informasi; dan
4. d.pelaporan transaksi.
(4)Berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Direktur Jenderal dapat menerima atau menyampaikan permintaan untuk memperbaiki sistem Bank Persepsi. www.peraturan.go.id 2016, No.1939

Pasal 5

(1)Dalam hal hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka Direktur Jenderal bersama dengan Direktur Utama Bank Persepsi menandatangani perjanjian kerja sama.
(2)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban;
2. b.jangka waktu perjanjian;
3. c.keadaan kahar;
4. d.sanksi jika pelayanan tidak sesuai dengan perjanjian; dan
5. e.tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 6

(1)Bank Persepsi yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ditjen AHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib:
1. a.melakukan sosialisasi pelaksanaan pengelolaan PNBP Ditjen AHU; dan
2. b.menyampaikan laporan harian PNBP Ditjen AHU.
(2)Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan layanan pembayaran PNBP Ditjen AHU secara elektronik pada seluruh kantor cabang/kantor cabang pembantu/unit layanan lainnya yang terhubung secara online dengan SIMPADHU.
(3)Layanan pembayaran PNBP Ditjen AHU secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
1. a.layanan pada loket; dan/atau
2. b.layanan dengan menggunakan sistem elektronik. www.peraturan.go.id 2016, No.1939

Pasal 7

(1)Bank Persepsi menerima pembayaran PNBP Ditjen AHU dari Pemohon berdasarkan Surat Perintah Bayar yang memuat Kode Voucher.
(2)Bank Persepsi menyampaikan pemberitahuan pembayaran PNBP Ditjen AHU berdasarkan Kode Voucher sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke SIMPADHU dan/atau Sistem Administrasi Hukum Umum berbasis Online.

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Sistem Administrasi Hukum Umum berbasis Online dan/atau SIMPADHU tidak dapat menerbitkan Surat Perintah Bayar, Ditjen AHU memberitahukan kepada Pemohon terkait adanya gangguan dan menghentikan sementara penerbitan Surat Perintah Bayar sampai sistem kembali normal.
(2)Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan sistem Bank Persepsi tidak dapat menerbitkan bukti penerimaan negara, Bank Persepsi memberitahukan kepada Ditjen AHU dan menghentikan sementara pelayanan pembayaran sampai sistem kembali normal.

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Bank Persepsi dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.
(2)Bank Persepsi memberitahukan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Ditjen AHU dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar. www.peraturan.go.id 2016, No.1939

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap seluruh kerjasama yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2016, No.1939 Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Administrasi Hukum Umum yang selanjutnya disebut SIMPADHU adalah sistem pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang terintegrasi antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Bank Persepsi.
2.Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang selanjutnya disebut PNBP Ditjen AHU adalah seluruh penerimaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
3.Sistem Administrasi Hukum Umum berbasis Online yang selanjutnya adalah sebuah sistem untuk melaksanakan pelayanan jasa hukum berbasis online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4.Sistem Bank Persepsi adalah sebuah sistem untuk melaksanakan layanan pembayaran penerimaan negara bukan pajak secara online pada bank persepsi.
5.Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang melakukan permohonan pelayanan jasa hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. www.peraturan.go.id 2016, No.1939
6.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak.
7.Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang meliputi sistem perencanaan penerimaan negara bukan pajak, sistem billing dan sistem pelaporan penerimaan negara bukan pajak.
8.User Acceptance Test yang selanjutnya disingkat UAT adalah pengujian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas sistem dan proses bisnis penatausahaan penerimaan negara bukan pajak pada Bank Persepsi yang mengajukan permohonan untuk dapat bekerja sama dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
9.Kode Voucher adalah Kode Billing yang diterbitkan SIMPONI melalui SIMPADHU untuk pelayanan jasa hukum.
10.Surat Perintah Bayar adalah bukti hasil rekam data yang diterbitkan oleh SIMPADHU dan/atau Sistem Administrasi Hukum Umum sebagai dasar pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang memuat Kode Voucher.
11.Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemik dan diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. www.peraturan.go.id 2016, No.1939
13.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Ditjen AHU adalah unit kerja yang mengelola pelayanan jasa hukum.

Pasal 2

(1)Dalam melakukan penerimaan pembayaran PNBP Ditjen AHU, Ditjen AHU dapat bekerja sama dengan Bank Persepsi.
(2)Untuk dapat bekerja sama dengan Ditjen AHU, Bank Persepsi mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis oleh Direktur Utama Bank Persepsi.
(2)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen persyaratan paling sedikit:
1. a.Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang penunjukan sebagai Bank Persepsi;
2. b.surat pernyataan kesanggupan Bank Persepsi untuk mematuhi segala ketentuan perundang-undangan;
3. c.surat pernyataan Bank Persepsi memiliki sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem penerimaan negara Kementerian Keuangan; dan
4. d.surat pernyataan/data dukung tentang area wilayah operasi Bank Persepsi di seluruh Indonesia.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menerima atau menolak dengan mempertimbangkan:
1. a.cakupan area wilayah operasi di seluruh Indonesia; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1939
2. b.cakupan sarana layanan/outlet penerimaan pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bank Persepsi melakukan pengembangan sistem Bank Persepsi.
(5)Dalam hal pengembangan sistem Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan oleh Bank Persepsi, Direktur Jenderal melaksanakan UAT.
(6)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan dimaksud secara tertulis kepada Direktur Utama Bank Persepsi.

Pasal 4

(1)UAT dilakukan terhadap:
1. a.Bank Persepsi yang berminat kerjasama; atau
2. b.Bank Persepsi yang telah melakukan kerjasama.
(2)UAT yang dilakukan terhadap Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal:
1. a.pengembangan sistem atau menggunakan sistem baru; dan/atau
2. b.terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak.
(3)UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.proses bisnis;
2. b.jaringan;
3. c.sistem informasi; dan
4. d.pelaporan transaksi.
(4)Berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Direktur Jenderal dapat menerima atau menyampaikan permintaan untuk memperbaiki sistem Bank Persepsi. www.peraturan.go.id 2016, No.1939

Pasal 5

(1)Dalam hal hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka Direktur Jenderal bersama dengan Direktur Utama Bank Persepsi menandatangani perjanjian kerja sama.
(2)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban;
2. b.jangka waktu perjanjian;
3. c.keadaan kahar;
4. d.sanksi jika pelayanan tidak sesuai dengan perjanjian; dan
5. e.tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 6

(1)Bank Persepsi yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ditjen AHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib:
1. a.melakukan sosialisasi pelaksanaan pengelolaan PNBP Ditjen AHU; dan
2. b.menyampaikan laporan harian PNBP Ditjen AHU.
(2)Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan layanan pembayaran PNBP Ditjen AHU secara elektronik pada seluruh kantor cabang/kantor cabang pembantu/unit layanan lainnya yang terhubung secara online dengan SIMPADHU.
(3)Layanan pembayaran PNBP Ditjen AHU secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
1. a.layanan pada loket; dan/atau
2. b.layanan dengan menggunakan sistem elektronik. www.peraturan.go.id 2016, No.1939

Pasal 7

(1)Bank Persepsi menerima pembayaran PNBP Ditjen AHU dari Pemohon berdasarkan Surat Perintah Bayar yang memuat Kode Voucher.
(2)Bank Persepsi menyampaikan pemberitahuan pembayaran PNBP Ditjen AHU berdasarkan Kode Voucher sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke SIMPADHU dan/atau Sistem Administrasi Hukum Umum berbasis Online.

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Sistem Administrasi Hukum Umum berbasis Online dan/atau SIMPADHU tidak dapat menerbitkan Surat Perintah Bayar, Ditjen AHU memberitahukan kepada Pemohon terkait adanya gangguan dan menghentikan sementara penerbitan Surat Perintah Bayar sampai sistem kembali normal.
(2)Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan sistem Bank Persepsi tidak dapat menerbitkan bukti penerimaan negara, Bank Persepsi memberitahukan kepada Ditjen AHU dan menghentikan sementara pelayanan pembayaran sampai sistem kembali normal.

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Bank Persepsi dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.
(2)Bank Persepsi memberitahukan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Ditjen AHU dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar. www.peraturan.go.id 2016, No.1939