DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2016

Nomor: 49
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. www.peraturan.go.id 2016, No.1940
2.Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.
3.Keluarga adalah istri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara kandung Terpidana.
4.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Permohonan Grasi terdiri atas:

a.Grasi yang diajukan pada umumnya; dan
b.Grasi yang diajukan berdasarkan kemanusiaan dan keadilan.

BAB II

PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI PADA UMUMNYA

Pasal 3

(1)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a diajukan oleh Pemohon.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Keluarga, permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan Terpidana.
(3)Dalam hal Terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan Grasi dapat diajukan oleh Keluarga tanpa persetujuan Terpidana. www.peraturan.go.id 2016, No.1940

Pasal 4

(1)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
(2)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Pasal 5

(1)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis kepada Presidenmelalui Menteri.
(2)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Terpidanayang terdiriatas:
  1. 1.nama;
  2. 2.umur;
  3. 3.tempat tanggal lahir;
  4. 4.alamat;
  5. 5.agama; dan
  6. 6.status perkawinan.
2. b.tindak pidana yang dilakukan;
3. c.putusan pengadilan; dan
4. d.alasan pengajuan permohonan Grasi.
(3)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana.
(4)Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
1. a.surat persetujuan Terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh Keluarga terhadap Terpidana mati;
2. b.fotokopi kartu keluarga, jika yang mengajukan adalah Keluarga Terpidana;
3. c.fotokopi surat kenal lahir atau kartu tanda penduduk Terpidana; www.peraturan.go.id 2016, No.1940
4. d.surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum Terpidana;
5. e.foto Terpidana;
6. f.fotokopi salinan register F dari Kepala Lapas;
7. g.fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan dari Kepala Balai Pemasyarakatan;
8. h.fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
9. i.fotokopi paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi Terpidanawarga negara asing.
(5)Surat persetujuan Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuat secara tertulis yang paling sedikit memuat identitas Terpidana dan alasan memberikan persetujuan.

Pasal 6

(1)Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidanajuga menyampaikan salinan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
(2)Penyampaian salinan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak permohonan Grasi disampaikan kepada Presiden.

Pasal 7

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri mempersiapkan pertimbangan hukum Grasi kepada Presiden.

Pasal 8

(1)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diajukan secara tertulis melalui Kepala Lapas tempat Terpidana menjalani pidana. www.peraturan.go.id 2016, No.1940
(2)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Terpidana yang terdiri atas:
  1. 1.nama;
  2. 2.umur;
  3. 3.tempat tanggal lahir;
  4. 4.alamat;
  5. 5.agama; dan
  6. 6.status perkawinan.
2. b.tindak pidana yang dilakukan;
3. c.putusan pengadilan; dan
4. d.alasan pengajuan permohonan Grasi.
(3)Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
1. a.surat persetujuan Terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh Keluarga terhadap Terpidana mati;
2. b.fotokopi kartu keluarga, jika yang mengajukan adalah Keluarga Terpidana;
3. c.fotokopi surat kenal lahir atau kartu tanda penduduk Terpidana;
4. d.surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum Terpidana;
5. e.foto Terpidana;
6. f.fotokopi salinan register F dari Kepala Lapas;
7. g.fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan dari Kepala Balai Pemasyarakatan;
8. h.salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
9. i.fotokopi paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi Terpidana warga negara asing.
(4)Salinan atas permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Lapas kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan tembusan kepada Menteri. www.peraturan.go.id 2016, No.1940
(5)Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 9

(1)Menteri wajib melakukan penelitian terhadap setiap permohonan Grasi.
(2)Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal dalam melakukan penelitian dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi terkait.

Pasal 10

(1)Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu 14 (empat belas) Hari.
(3)Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8.

Pasal 11

(1)Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri berupa pertimbangan hukum Grasi.
(2)Pertimbangan hukum Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Presiden. www.peraturan.go.id 2016, No.1940

BAB III

PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI BERDASARKAN KEMANUSIAAN DAN KEADILAN

Pasal 12

(1)Grasi berdasarkan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan dapat diusulkan kepada Terpidana:
1. a.anak bermasalah dengan hukum;
2. b.berusia diatas 70 tahun; dan
3. c.menderita sakit berkepanjangan.
(2)Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan setelah dilakukan penelitian dan/atau mendapat informasi dari masyarakat atau Kepala Lapas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. www.peraturan.go.id 2016, No.1940
2.Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.
3.Keluarga adalah istri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara kandung Terpidana.
4.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Permohonan Grasi terdiri atas:

a.Grasi yang diajukan pada umumnya; dan
b.Grasi yang diajukan berdasarkan kemanusiaan dan keadilan.

BAB II

PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI PADA UMUMNYA

Pasal 3

(1)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a diajukan oleh Pemohon.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Keluarga, permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan Terpidana.
(3)Dalam hal Terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan Grasi dapat diajukan oleh Keluarga tanpa persetujuan Terpidana. www.peraturan.go.id 2016, No.1940

Pasal 4

(1)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
(2)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Pasal 5

(1)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis kepada Presidenmelalui Menteri.
(2)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Terpidanayang terdiriatas:
  1. 1.nama;
  2. 2.umur;
  3. 3.tempat tanggal lahir;
  4. 4.alamat;
  5. 5.agama; dan
  6. 6.status perkawinan.
2. b.tindak pidana yang dilakukan;
3. c.putusan pengadilan; dan
4. d.alasan pengajuan permohonan Grasi.
(3)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana.
(4)Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
1. a.surat persetujuan Terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh Keluarga terhadap Terpidana mati;
2. b.fotokopi kartu keluarga, jika yang mengajukan adalah Keluarga Terpidana;
3. c.fotokopi surat kenal lahir atau kartu tanda penduduk Terpidana; www.peraturan.go.id 2016, No.1940
4. d.surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum Terpidana;
5. e.foto Terpidana;
6. f.fotokopi salinan register F dari Kepala Lapas;
7. g.fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan dari Kepala Balai Pemasyarakatan;
8. h.fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
9. i.fotokopi paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi Terpidanawarga negara asing.
(5)Surat persetujuan Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuat secara tertulis yang paling sedikit memuat identitas Terpidana dan alasan memberikan persetujuan.

Pasal 6

(1)Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidanajuga menyampaikan salinan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
(2)Penyampaian salinan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak permohonan Grasi disampaikan kepada Presiden.

Pasal 7

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri mempersiapkan pertimbangan hukum Grasi kepada Presiden.

Pasal 8

(1)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diajukan secara tertulis melalui Kepala Lapas tempat Terpidana menjalani pidana. www.peraturan.go.id 2016, No.1940
(2)Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Terpidana yang terdiri atas:
  1. 1.nama;
  2. 2.umur;
  3. 3.tempat tanggal lahir;
  4. 4.alamat;
  5. 5.agama; dan
  6. 6.status perkawinan.
2. b.tindak pidana yang dilakukan;
3. c.putusan pengadilan; dan
4. d.alasan pengajuan permohonan Grasi.
(3)Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
1. a.surat persetujuan Terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh Keluarga terhadap Terpidana mati;
2. b.fotokopi kartu keluarga, jika yang mengajukan adalah Keluarga Terpidana;
3. c.fotokopi surat kenal lahir atau kartu tanda penduduk Terpidana;
4. d.surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum Terpidana;
5. e.foto Terpidana;
6. f.fotokopi salinan register F dari Kepala Lapas;
7. g.fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan dari Kepala Balai Pemasyarakatan;
8. h.salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
9. i.fotokopi paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi Terpidana warga negara asing.
(4)Salinan atas permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Lapas kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan tembusan kepada Menteri. www.peraturan.go.id 2016, No.1940
(5)Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 9

(1)Menteri wajib melakukan penelitian terhadap setiap permohonan Grasi.
(2)Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal dalam melakukan penelitian dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi terkait.

Pasal 10

(1)Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu 14 (empat belas) Hari.
(3)Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8.

Pasal 11

(1)Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri berupa pertimbangan hukum Grasi.
(2)Pertimbangan hukum Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Presiden. www.peraturan.go.id 2016, No.1940

BAB III

PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI BERDASARKAN KEMANUSIAAN DAN KEADILAN

Pasal 12

(1)Grasi berdasarkan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan dapat diusulkan kepada Terpidana:
1. a.anak bermasalah dengan hukum;
2. b.berusia diatas 70 tahun; dan
3. c.menderita sakit berkepanjangan.
(2)Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan setelah dilakukan penelitian dan/atau mendapat informasi dari masyarakat atau Kepala Lapas.