DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Maret 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengesahan badan hukum yayasan perlu diatur mengenai tata cara pemesanan nama dan pengesahan badan hukum yayasan yang dilakukan melalui media elektronik;
c.bahwa teknis operasional dalam pengesahan badan hukum yayasan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.393 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.393 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3.Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH.

Pasal 2

(1)Permohonan pengesahan badan hukum Yayasan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.

Pasal 3

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didahului dengan pengajuan nama Yayasan.

BAB II

PERMOHONAN PENGAJUAN NAMA YAYASAN

Pasal 4

(1)Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Yayasan kepada Menteri melalui SABH.
(2)Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama Yayasan.
(3)Format pengajuan nama yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit memuat: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.393 4
1. a.nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Yayasan dari bank persepsi; dan
2. b.nama Yayasan yang dipesan.

Pasal 5

(1)Pemohon wajib membayar terlebih dahulu biaya persetujuan pemakaian nama Yayasan melalui bank persepsi untuk 1 (satu) nama Yayasan yang akan disetujui.
(2)Besarnya biaya persetujuan pemakaian nama Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal dibayarkan.
(4)Biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 6

(1)Nama Yayasan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Yayasan.
(2)Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Yayasan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Yayasan yang dipesan.

Pasal 7

(1)Nama Yayasan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pemesanan nama;
2. b.nama Yayasan yang dapat dipakai;
3. c.tanggal pemesanan;
4. d.tanggal daluarsa; dan
5. e.kode pembayaran.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama Yayasan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.393 5

Pasal 8

Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat menolak nama Yayasan tersebut secara elektronik.

Pasal 9

Nama Yayasan yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 10

Format pengajuan nama Yayasan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta surat pernyataan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengesahan badan hukum yayasan perlu diatur mengenai tata cara pemesanan nama dan pengesahan badan hukum yayasan yang dilakukan melalui media elektronik;
c.bahwa teknis operasional dalam pengesahan badan hukum yayasan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.393 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.393 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3.Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH.

Pasal 2

(1)Permohonan pengesahan badan hukum Yayasan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.

Pasal 3

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didahului dengan pengajuan nama Yayasan.

BAB II

PERMOHONAN PENGAJUAN NAMA YAYASAN

Pasal 4

(1)Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Yayasan kepada Menteri melalui SABH.
(2)Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama Yayasan.
(3)Format pengajuan nama yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit memuat: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.393 4
1. a.nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Yayasan dari bank persepsi; dan
2. b.nama Yayasan yang dipesan.

Pasal 5

(1)Pemohon wajib membayar terlebih dahulu biaya persetujuan pemakaian nama Yayasan melalui bank persepsi untuk 1 (satu) nama Yayasan yang akan disetujui.
(2)Besarnya biaya persetujuan pemakaian nama Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal dibayarkan.
(4)Biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 6

(1)Nama Yayasan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Yayasan.
(2)Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Yayasan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Yayasan yang dipesan.

Pasal 7

(1)Nama Yayasan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pemesanan nama;
2. b.nama Yayasan yang dapat dipakai;
3. c.tanggal pemesanan;
4. d.tanggal daluarsa; dan
5. e.kode pembayaran.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama Yayasan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.393 5

Pasal 8

Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat menolak nama Yayasan tersebut secara elektronik.

Pasal 9

Nama Yayasan yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.