DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan sudah tidak sesuai lagi dengan unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2020, No. 134 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020, No. 134 Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
6.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 929); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.
2.Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. 2020, No. 134
3.Instansi Pemerintah Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.
4.Instansi Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang digunakan sebagai pedoman bagi:

a.Perancang;
b.Tim Penilai Angka Kredit Perancang; dan
c.pejabat lain yang berkepentingan, dalam pelaksanaan penilaian kegiatan Perancang pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II KEGIATAN YANG DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT BAB III PENUTUP

Pasal 4

(1)Jenjang jabatan Perancang untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(2)Dalam hal pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan, tetap mengacu pada pedoman 2020, No. 134 pembinaan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perancang melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya, kecuali ditugaskan secara tertulis oleh Pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Perancang yang melaksanakan kegiatan Perancang Peraturan Perundang-undangan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan; dan
b.Perancang yang melaksanakan kegiatan Perancang Peraturan Perundang-undangan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan.

Pasal 6

(1)Dalam memberikan angka kredit, unsur kegiatan yang dinilai mencakup:
1. a.unsur utama; dan
2. b.unsur penunjang.
(2)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. c.penyusunan instrumen hukum;
4. d.kegiatan lain perangkapan jabatan; dan
5. e.pengembangan profesi.
(3)Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.mengajar, membimbing, dan/atau melatih di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya; 2020, No. 134
2. b.mengikuti seminar atau lokakarya;
3. c.keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
4. d.keanggotaan dalam organisasi profesi;
5. e.memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan
6. f.mendapat tanda penghargaan/tanda jasa.
(4)Unsur utama kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pedoman karya tulis ilmiah.

Pasal 7

Target angka kredit yang harus dicapai untuk setiap jenjang Perancang setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:

a.Perancang Ahli Pertama angka kredit paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) dan angka kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dikalikan 12,5 (dua belas koma lima) sama dengan 18,75 (delapan belas koma tujuh puluh lima);
b.Perancang Ahli Muda angka kredit paling sedikit 25 (dua puluh lima) dan angka kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dikalikan 25 (dua puluh lima) sama dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima);
c.Perancang Ahli Madya angka kredit paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) dan angka kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dikalikan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sama dengan 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima); dan
d.Perancang Ahli Utama angka kredit paling sedikit 50 (lima puluh) dan angka kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dikalikan 50 (lima puluh) sama dengan paling tinggi 75 (tujuh puluh lima).

Pasal 8

Dalam mencapai target angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perancang dapat melaksanakan unsur kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut: 2020, No. 134

a.Perancang Ahli Pertama paling banyak 8 (delapan) angka kredit dari batas capaian angka kredit paling tinggi 18,75 (delapan belas koma tujuh puluh lima).
b.Perancang Ahli Muda untuk kenaikan pangkat- golongan/ruang setingkat lebih tinggi, pangkat- golongan/ruang Penata-III/c dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi paling banyak 8 (delapan) angka kredit dari batas capaian angka kredit paling tinggi 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima).
c.Perancang Ahli Muda untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi paling banyak 12 (dua belas) angka kredit dari batas capaian angka kredit paling tinggi 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima).
d.Perancang Ahli Madya untuk kenaikan jenjang jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, wajib melaksanakan pengembangan profesi paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari batas capaian angka kredit paling tinggi 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima).
e.Perancang Ahli Utama untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, wajib melaksanakan pengembangan profesi paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari batas capaian angka kredit paling tinggi 75 (tujuh puluh lima).

Pasal 9

(1)Kegiatan Perancang yang menghasilkan karya tulis atau karya ilmiah di bidang hukum dan peraturan perundang- undangan berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang dimuat di media surat kabar nasional atau lokal, laman, atau majalah yang belum diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dinilai dengan angka kredit 3,5.
(2)Kegiatan Perancang yang menghasilkan karya tulis atau karya ilmiah di bidang hukum dan peraturan perundang- undangan berupa hasil penelitian, pengujian survei, dan evaluasi di bidang hukum akan tetapi karya tulis 2020, No. 134 tersebut tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah, dinilai dengan angka kredit 3,5.
(3)Kegiatan Perancang yang menghasilkan karya tulis atau karya ilmiah di bidang hukum dan peraturan perundang- undangan yang merupakan tugas perkuliahan pendidikan sekolah, tidak dinilai dan tidak diberikan nilai angka kredit karena kegiatan tersebut sudah termasuk ke dalam nilai angka kredit yang diberikan dari kegiatan sub unsur mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar.
(4)Perancang yang melakukan kegiatan menulis karya tulis ilmiah di bidang hukum dan peraturan perundang- undangan yang tidak dipublikasikan dinilai apabila karya tulis ilmiah tersebut digunakan sebagai:
1. a.bahan ajar dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Perancang; atau
2. b.bahan diskusi dalam kegiatan forum komunikasi Perancang, seminar, lokakarya, simposium, sosialisasi, atau pertemuan ilmiah lainnya.

Pasal 10

Perancang yang melakukan kegiatan menyadur atau menerjemahkan makalah dalam bidang hukum yang tidak dipublikasikan tetapi hasil saduran atau terjemahan tersebut digunakan sebagai bahan seminar atau bahan ajar dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Perancang, dinilai dengan angka kredit 1,5.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan sudah tidak sesuai lagi dengan unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2020, No. 134 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020, No. 134 Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
6.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 929); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.
2.Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. 2020, No. 134
3.Instansi Pemerintah Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.
4.Instansi Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang digunakan sebagai pedoman bagi:

a.Perancang;
b.Tim Penilai Angka Kredit Perancang; dan
c.pejabat lain yang berkepentingan, dalam pelaksanaan penilaian kegiatan Perancang pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II KEGIATAN YANG DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT BAB III PENUTUP

Pasal 4

(1)Jenjang jabatan Perancang untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(2)Dalam hal pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan, tetap mengacu pada pedoman 2020, No. 134 pembinaan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

a.Perancang yang melaksanakan kegiatan Perancang Peraturan Perundang-undangan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan; dan
b.Perancang yang melaksanakan kegiatan Perancang Peraturan Perundang-undangan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan.

Pasal 6

(1)Dalam memberikan angka kredit, unsur kegiatan yang dinilai mencakup:
1. a.unsur utama; dan
2. b.unsur penunjang.
(2)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. c.penyusunan instrumen hukum;
4. d.kegiatan lain perangkapan jabatan; dan
5. e.pengembangan profesi.
(3)Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.mengajar, membimbing, dan/atau melatih di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya; 2020, No. 134
2. b.mengikuti seminar atau lokakarya;
3. c.keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
4. d.keanggotaan dalam organisasi profesi;
5. e.memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan
6. f.mendapat tanda penghargaan/tanda jasa.
(4)Unsur utama kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pedoman karya tulis ilmiah.

Pasal 7

Target angka kredit yang harus dicapai untuk setiap jenjang Perancang setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:

a.Perancang Ahli Pertama angka kredit paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) dan angka kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dikalikan 12,5 (dua belas koma lima) sama dengan 18,75 (delapan belas koma tujuh puluh lima);
b.Perancang Ahli Muda angka kredit paling sedikit 25 (dua puluh lima) dan angka kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dikalikan 25 (dua puluh lima) sama dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima);
c.Perancang Ahli Madya angka kredit paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) dan angka kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dikalikan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sama dengan 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima); dan
d.Perancang Ahli Utama angka kredit paling sedikit 50 (lima puluh) dan angka kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dikalikan 50 (lima puluh) sama dengan paling tinggi 75 (tujuh puluh lima).

Pasal 8

Dalam mencapai target angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perancang dapat melaksanakan unsur kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut: 2020, No. 134

a.Perancang Ahli Pertama paling banyak 8 (delapan) angka kredit dari batas capaian angka kredit paling tinggi 18,75 (delapan belas koma tujuh puluh lima).
b.Perancang Ahli Muda untuk kenaikan pangkat- golongan/ruang setingkat lebih tinggi, pangkat- golongan/ruang Penata-III/c dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi paling banyak 8 (delapan) angka kredit dari batas capaian angka kredit paling tinggi 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima).
c.Perancang Ahli Muda untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi paling banyak 12 (dua belas) angka kredit dari batas capaian angka kredit paling tinggi 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima).
d.Perancang Ahli Madya untuk kenaikan jenjang jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, wajib melaksanakan pengembangan profesi paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari batas capaian angka kredit paling tinggi 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima).
e.Perancang Ahli Utama untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, wajib melaksanakan pengembangan profesi paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari batas capaian angka kredit paling tinggi 75 (tujuh puluh lima).

Pasal 9

(1)Kegiatan Perancang yang menghasilkan karya tulis atau karya ilmiah di bidang hukum dan peraturan perundang- undangan berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang dimuat di media surat kabar nasional atau lokal, laman, atau majalah yang belum diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dinilai dengan angka kredit 3,5.
(2)Kegiatan Perancang yang menghasilkan karya tulis atau karya ilmiah di bidang hukum dan peraturan perundang- undangan berupa hasil penelitian, pengujian survei, dan evaluasi di bidang hukum akan tetapi karya tulis 2020, No. 134 tersebut tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah, dinilai dengan angka kredit 3,5.
(3)Kegiatan Perancang yang menghasilkan karya tulis atau karya ilmiah di bidang hukum dan peraturan perundang- undangan yang merupakan tugas perkuliahan pendidikan sekolah, tidak dinilai dan tidak diberikan nilai angka kredit karena kegiatan tersebut sudah termasuk ke dalam nilai angka kredit yang diberikan dari kegiatan sub unsur mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar.
(4)Perancang yang melakukan kegiatan menulis karya tulis ilmiah di bidang hukum dan peraturan perundang- undangan yang tidak dipublikasikan dinilai apabila karya tulis ilmiah tersebut digunakan sebagai:
1. a.bahan ajar dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Perancang; atau
2. b.bahan diskusi dalam kegiatan forum komunikasi Perancang, seminar, lokakarya, simposium, sosialisasi, atau pertemuan ilmiah lainnya.