DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum di Bidang Daktiloskopi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Koninklijk Besluit Nomor 27 Tahun 1911 tentang Penugasan kepada Departemen Kehakiman Menerapkan Sistem Identifikasi Teraan Sidik Jari atau Daktiloskopi;
3.Besluit van den Gouveneur General Nederland Indie Nomor 21 Tahun 1920 tentang Pembentukan Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman;
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); 2024, No.30 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG DAKTILOSKOPI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daktiloskopi adalah ilmu pengetahuan khusus yang mempelajari Sidik Jari untuk keperluan identifikasi, pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati titik dan garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan/atau jari kaki ruas teratas.
2.Sidik Jari adalah pola atau lukisan garis ruas paling atas jari tangan seseorang yang dimiliki seseorang dari sejak lahir sampai dengan meninggal.
3.Teraan Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh dengan kulit telapak tangan/kaki.
4.Data Teraan Sidik Jari adalah rekaman Teraan Sidik Jari yang sengaja diambil secara elektronik dan/atau nonelektronik.
5.Identifikasi Sidik Jari adalah pembubuhan tanda pada tiap kolom kartu Teraan Sidik Jari yang menunjukan hasil analisa dari petugas fungsional Daktiloskopi mengenai bentuk pokok, jumlah bilangan garis, atau tarikan garis.
6.Perumusan Teraan Sidik Jari adalah pemberian kode Daktiloskopi terhadap Sidik Jari yang teridentifikasi.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
9.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Layanan jasa hukum di bidang Daktiloskopi terdiri atas:

a.pengambilan Teraan Sidik Jari;
b.pengidentifikasian Teraan Sidik Jari;
c.perumusan Teraan Sidik Jari;
d.pemberian keterangan Sidik Jari; dan
e.pendokumentasian arsip Sidik Jari.

Pasal 3

(1)Permohonan layanan jasa hukum di bidang Daktiloskopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.lembaga pemerintah;
2. b.lembaga nonpemerintah;
3. c.notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah; dan
4. d.orang perorangan. 2024, No.30
(3)Permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PENGAMBILAN TERAAN SIDIK JARI

Pasal 4

Pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan berdasarkan permohonan.

Pasal 5

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mengisi formulir pengambilan Teraan Sidik Jari.
(2)Format formulir pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a.fotokopi identitas pemohon;
b.pasfoto pemohon terbaru dengan latar belakang berwarna merah berukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar; dan
c.asli bukti setor permohonan pengambilan Teraan Sidik Jari, kecuali permohonan yang berasal dari lembaga pemerintah.

Pasal 7

(1)Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 2024, No.30

Pasal 8

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon tidak melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak.
(3)Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pengambilan Teraan Sidik Jari melalui prosedur permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.

Pasal 9

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 permohonan dinyatakan lengkap, pemohon diberikan lembar slip Sidik Jari untuk dilakukan pengambilan Teraan Sidik Jari.
(2)Pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengambil Sidik Jari pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 10

(1)Pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.menggunakan 10 (sepuluh) jari; dan
2. b.dilakukan dengan menggulirkan jari.
(2)Dalam hal seseorang memiliki lebih atau kurang dari 10 (sepuluh) jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengambilan Teraan Sidik Jari diambil sesuai dengan jumlah jari yang ada.
(3)Pengambilan Teraan Sidik Jari terhadap keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan keterangan dari pemohon atau petugas pengambil Sidik Jari.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Koninklijk Besluit Nomor 27 Tahun 1911 tentang Penugasan kepada Departemen Kehakiman Menerapkan Sistem Identifikasi Teraan Sidik Jari atau Daktiloskopi;
3.Besluit van den Gouveneur General Nederland Indie Nomor 21 Tahun 1920 tentang Pembentukan Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman;
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); 2024, No.30 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG DAKTILOSKOPI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daktiloskopi adalah ilmu pengetahuan khusus yang mempelajari Sidik Jari untuk keperluan identifikasi, pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati titik dan garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan/atau jari kaki ruas teratas.
2.Sidik Jari adalah pola atau lukisan garis ruas paling atas jari tangan seseorang yang dimiliki seseorang dari sejak lahir sampai dengan meninggal.
3.Teraan Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh dengan kulit telapak tangan/kaki.
4.Data Teraan Sidik Jari adalah rekaman Teraan Sidik Jari yang sengaja diambil secara elektronik dan/atau nonelektronik.
5.Identifikasi Sidik Jari adalah pembubuhan tanda pada tiap kolom kartu Teraan Sidik Jari yang menunjukan hasil analisa dari petugas fungsional Daktiloskopi mengenai bentuk pokok, jumlah bilangan garis, atau tarikan garis.
6.Perumusan Teraan Sidik Jari adalah pemberian kode Daktiloskopi terhadap Sidik Jari yang teridentifikasi.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
9.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Layanan jasa hukum di bidang Daktiloskopi terdiri atas:

a.pengambilan Teraan Sidik Jari;
b.pengidentifikasian Teraan Sidik Jari;
c.perumusan Teraan Sidik Jari;
d.pemberian keterangan Sidik Jari; dan
e.pendokumentasian arsip Sidik Jari.

Pasal 3

(1)Permohonan layanan jasa hukum di bidang Daktiloskopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.lembaga pemerintah;
2. b.lembaga nonpemerintah;
3. c.notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah; dan
4. d.orang perorangan. 2024, No.30
(3)Permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PENGAMBILAN TERAAN SIDIK JARI

Pasal 4

Pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan berdasarkan permohonan.

Pasal 5

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mengisi formulir pengambilan Teraan Sidik Jari.
(2)Format formulir pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a.fotokopi identitas pemohon;
b.pasfoto pemohon terbaru dengan latar belakang berwarna merah berukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar; dan
c.asli bukti setor permohonan pengambilan Teraan Sidik Jari, kecuali permohonan yang berasal dari lembaga pemerintah.

Pasal 7

(1)Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 2024, No.30

Pasal 8

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon tidak melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak.
(3)Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pengambilan Teraan Sidik Jari melalui prosedur permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.

Pasal 9

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 permohonan dinyatakan lengkap, pemohon diberikan lembar slip Sidik Jari untuk dilakukan pengambilan Teraan Sidik Jari.
(2)Pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengambil Sidik Jari pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 10

(1)Pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.menggunakan 10 (sepuluh) jari; dan
2. b.dilakukan dengan menggulirkan jari.
(2)Dalam hal seseorang memiliki lebih atau kurang dari 10 (sepuluh) jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengambilan Teraan Sidik Jari diambil sesuai dengan jumlah jari yang ada.
(3)Pengambilan Teraan Sidik Jari terhadap keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan keterangan dari pemohon atau petugas pengambil Sidik Jari.