DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 58 Tahun 2016

Nomor: 58
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di setiap satuan kerja;
c.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan www.peraturan.go.id 2016, No.2125 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 www.peraturan.go.id 2016, No.2125 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana pengendalian Gratifikasi.
3.Satuan Kerja adalah kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian/lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
4.Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5.Pihak Ketiga adalah perseorangan maupun badan hukum di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berinteraksi dan bekerjasama dengan Kementerian www.peraturan.go.id 2016, No.2125 Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok, dan agen.
6.Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
11.Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas pengurusan dan/atau tindakan Pegawai sesuai dengan kewenangannya.
12.Berlaku Umum adalah suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.
13.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
14.Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP GRATIFIKASI

Pasal 2

Gratifikasi meliputi :

a.Gratifikasi yang wajib dilaporkan;dan
b.Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan; www.peraturan.go.id 2016, No.2125

Pasal 3

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam tugas Kedinasan atau di luar tugas Kedinasan.

Pasal 4

(1)Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
1. a.terkait dengan tugas Kedinasan; dan
2. b.tidak terkait dengan Kedinasan.
(2)Gratifikasi yang terkait dengan tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pemberian Pihak Ketiga yang berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis; dan
2. b.pemberian Pihak Ketiga yang berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Gratifikasi yang tidak terkait dengan tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
2. b.hadiah dalam bentuk uang, jasa, atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, www.peraturan.go.id 2016, No.2125 kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
3. c.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dengan batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
4. d.pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
5. e.hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
6. f.hidangan atau sajian yang berlaku umum;
7. g.prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
8. h.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi,atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan/atau
9. i.kompensasi atau penghasilan atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pegawai dan telah mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang yang tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi Pegawai. www.peraturan.go.id 2016, No.2125

BAB III

UPG

Pasal 5

(1)Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Menteri.
(2)Tugas dan fungsi UPG Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan kewenangannya.
(3)UPG terdiri atas:
1. a.UPG Pusat; dan
2. b.UPG Satuan Kerja.
(4)UPG Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai koordinator yang berkedudukan pada Inspektorat Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.
(5)UPG Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja dan bertanggungjawab kepada UPG Pusat.

Pasal 6

UPG Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

a.menerima dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.menyampaikan laporan triwulan pengendalian Gratifikasi dari masing-masing Satuan Kerja kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal;
c.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPK atas nama Menteri dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; dan
d.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi. www.peraturan.go.id 2016, No.2125

Pasal 7

UPG Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3)huruf b terdiri atas:
1. a.UPG Unit Utama;
2. b.UPG Kantor Wilayah; dan
3. c.UPG Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 8

(1)Unsur keanggotaan UPG Unit Utama dan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(2)Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala Satuan Kerja.
(3)Wakil Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat administrator.
(4)Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal dari unsur pejabat administrasi.

Pasal 9

(1)Unsur keanggotaan UPG Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(2)Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala Satuan Kerja.
(3)Wakil Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat administrasi.
(4)Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal dari unsur pejabat administrasi. www.peraturan.go.id 2016, No.2125

Pasal 10

UPG Satuan Kerja mempunyai tugas:

a.memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai management tools bagi pimpinan instansi;
b.menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan pencatatan kelengkapan laporan Gratifikasi;
c.mereviu laporan Gratifikasi yang disampaikan pelapor;
d.meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
e.menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan;
f.menerima barang hasil Gratifikasi dari penerima yang telah mendapatkan penetapan status dan meneruskannya kepada KPK atau langsung kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK;
g.menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Pusat atau KPK dalam hal penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
h.memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh UPG Pusat atau KPK atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara atau milik Pelapor/penerima Gratifikasi;
i.memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Pusat dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Pegawai di lingkungan kerja berkenaan;
j.berkoordinasi dengan UPG Pusat untuk melaksanakan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan pengendalian Gratifikasi;
k.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Pusat dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
l.menyampaikan rekapitulasi laporan triwulan pengendalian Gratifikasi kepada UPG Pusat paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; dan www.peraturan.go.id 2016, No.2125
m.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di setiap satuan kerja;
c.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 www.peraturan.go.id 2016, No.2125 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana pengendalian Gratifikasi.
3.Satuan Kerja adalah kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian/lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
4.Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5.Pihak Ketiga adalah perseorangan maupun badan hukum di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berinteraksi dan bekerjasama dengan Kementerian www.peraturan.go.id 2016, No.2125 Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok, dan agen.
6.Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
11.Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas pengurusan dan/atau tindakan Pegawai sesuai dengan kewenangannya.
12.Berlaku Umum adalah suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.
13.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
14.Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP GRATIFIKASI

Pasal 2

Gratifikasi meliputi :

a.Gratifikasi yang wajib dilaporkan;dan
b.Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan; www.peraturan.go.id 2016, No.2125

Pasal 3

Pasal 4

(1)Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
1. a.terkait dengan tugas Kedinasan; dan
2. b.tidak terkait dengan Kedinasan.
(2)Gratifikasi yang terkait dengan tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pemberian Pihak Ketiga yang berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis; dan
2. b.pemberian Pihak Ketiga yang berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Gratifikasi yang tidak terkait dengan tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
2. b.hadiah dalam bentuk uang, jasa, atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, www.peraturan.go.id 2016, No.2125 kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
3. c.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dengan batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
4. d.pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
5. e.hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
6. f.hidangan atau sajian yang berlaku umum;
7. g.prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
8. h.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi,atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan/atau
9. i.kompensasi atau penghasilan atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pegawai dan telah mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang yang tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi Pegawai. www.peraturan.go.id 2016, No.2125

BAB III

UPG

Pasal 5

(1)Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Menteri.
(2)Tugas dan fungsi UPG Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan kewenangannya.
(3)UPG terdiri atas:
1. a.UPG Pusat; dan
2. b.UPG Satuan Kerja.
(4)UPG Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai koordinator yang berkedudukan pada Inspektorat Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.
(5)UPG Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja dan bertanggungjawab kepada UPG Pusat.

Pasal 6

UPG Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

a.menerima dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.menyampaikan laporan triwulan pengendalian Gratifikasi dari masing-masing Satuan Kerja kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal;
c.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPK atas nama Menteri dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; dan
d.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi. www.peraturan.go.id 2016, No.2125

Pasal 7

UPG Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3)huruf b terdiri atas:
1. a.UPG Unit Utama;
2. b.UPG Kantor Wilayah; dan
3. c.UPG Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 8

(1)Unsur keanggotaan UPG Unit Utama dan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(2)Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala Satuan Kerja.
(3)Wakil Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat administrator.
(4)Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal dari unsur pejabat administrasi.

Pasal 9

(1)Unsur keanggotaan UPG Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(2)Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala Satuan Kerja.
(3)Wakil Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat administrasi.
(4)Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal dari unsur pejabat administrasi. www.peraturan.go.id 2016, No.2125

Pasal 10

UPG Satuan Kerja mempunyai tugas:

a.memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai management tools bagi pimpinan instansi;
b.menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan pencatatan kelengkapan laporan Gratifikasi;
c.mereviu laporan Gratifikasi yang disampaikan pelapor;
d.meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
e.menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan;
f.menerima barang hasil Gratifikasi dari penerima yang telah mendapatkan penetapan status dan meneruskannya kepada KPK atau langsung kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK;
g.menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Pusat atau KPK dalam hal penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
h.memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh UPG Pusat atau KPK atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara atau milik Pelapor/penerima Gratifikasi;
i.memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Pusat dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Pegawai di lingkungan kerja berkenaan;
j.berkoordinasi dengan UPG Pusat untuk melaksanakan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan pengendalian Gratifikasi;
k.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Pusat dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
l.menyampaikan rekapitulasi laporan triwulan pengendalian Gratifikasi kepada UPG Pusat paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; dan www.peraturan.go.id 2016, No.2125
m.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 58 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP GRATIFIKASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

UPG

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP GRATIFIKASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

UPG

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2014