DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 59 Tahun 2016

Nomor: 59
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 013/M/I/20 16 perihal rekomendasi perubahan bentuk Akademisi Imigrasi menjadi Politeknik Imigrasi telah diberikan rekomendasi perubahan bentuk Akademi Imigrasi menjadi Politeknik Imigrasi, serta persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3900/M.PANRB/11/ 2016 tentang persetujuan Peningkatan Status Akademi Imigrasi menjadi Politeknik Imigrasi, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi . www.peraturan.go.id 2016, No.2126 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2003);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negar a Repubik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); www.peraturan.go.id 2016, No.2126
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelol aan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 201 6 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK IMIGRASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Imigrasi selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Poltekim mer upakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2016, No.2126
(2)Pembinaan Poltekim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Poltekim dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Poltekim mempunyai tugas meny elenggarakan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltekim menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program pendidikan serta bahan ajar;
b.penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian;
c.pelaksanaan penelitian;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan pengawasan internal;
f.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
g.pelaksanaan administrasi akademik dan umum;
h.pengelolaan laboratoriu m, perpustakaan, sistem informasi, dan penerbitan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya; dan
i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. www.peraturan.go.id 2016, No.2126

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Poltekim terdiri atas:
1. a.Direktur dan Wakil Direktur;
2. b.Dewan Penyantun;
3. c.Senat;
4. d.Satuan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal;
5. e.Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik;
6. f.Bagian Administrasi Umum;
7. g.Program Studi;
8. h.Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
9. i.Unit Penunjang.
(2)Struktur organisasi Polte kim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin Poltekim.

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga pendidik, peserta didik, alumni, tenaga administrasi dan pengelolaan administrasi Poltekim, serta membina hubungan dengan lingkungannya. www.peraturan.go.id 2016, No.2126

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 2 (dua) Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik dan Peserta Didik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I; dan
2. b.Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II.

Pasal 8

(1)Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi akademik dan peserta didik , pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat .
(2)Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum , kepegawaian, dan keuangan .

Pasal 9

(1)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Poltekim.
(2)Dewan Penyantun terdiri dari tokoh masyarakat dan ahli di bidang keimigrasian yang diangkat oleh Direktur. www.peraturan.go.id 2016, No.2126

Pasal 10

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Poltekim yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Poltekim.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 013/M/I/20 16 perihal rekomendasi perubahan bentuk Akademisi Imigrasi menjadi Politeknik Imigrasi telah diberikan rekomendasi perubahan bentuk Akademi Imigrasi menjadi Politeknik Imigrasi, serta persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3900/M.PANRB/11/ 2016 tentang persetujuan Peningkatan Status Akademi Imigrasi menjadi Politeknik Imigrasi, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negar a Repubik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); www.peraturan.go.id 2016, No.2126
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelol aan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 201 6 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK IMIGRASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Imigrasi selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Poltekim mer upakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2016, No.2126
(2)Pembinaan Poltekim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Poltekim dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Poltekim mempunyai tugas meny elenggarakan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltekim menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program pendidikan serta bahan ajar;
b.penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian;
c.pelaksanaan penelitian;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan pengawasan internal;
f.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
g.pelaksanaan administrasi akademik dan umum;
h.pengelolaan laboratoriu m, perpustakaan, sistem informasi, dan penerbitan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya; dan
i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. www.peraturan.go.id 2016, No.2126

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Poltekim terdiri atas:
1. a.Direktur dan Wakil Direktur;
2. b.Dewan Penyantun;
3. c.Senat;
4. d.Satuan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal;
5. e.Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik;
6. f.Bagian Administrasi Umum;
7. g.Program Studi;
8. h.Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
9. i.Unit Penunjang.
(2)Struktur organisasi Polte kim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin Poltekim.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 2 (dua) Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik dan Peserta Didik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I; dan
2. b.Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II.

Pasal 8

(1)Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi akademik dan peserta didik , pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat .
(2)Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum , kepegawaian, dan keuangan .

Pasal 9

(1)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Poltekim.
(2)Dewan Penyantun terdiri dari tokoh masyarakat dan ahli di bidang keimigrasian yang diangkat oleh Direktur. www.peraturan.go.id 2016, No.2126

Pasal 10

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Poltekim yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Poltekim.