DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Maret 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menciptakan transparansi, profesionalisme, dan integritas pelayanan serta untuk terlaksananya tertib administrasi dalam pemberian pelayanan pengesahan badan hukum perkumpulan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga untuk memberikan petunjuk teknis operasional secara komprehensif perlu diatur mengenai tata cara pemesanan nama dan pengesahan badan hukum Perkumpulan yang dilakukan melalui media elektronik;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.394 2 Mengingat : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan- Perkumpulan Berbadan Hukum;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
2.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselanggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.394 3
3.Pemohon adalah setiap orang sendiri-sendiri atau bersama-sama secara langsung atau memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH.

Pasal 2

(1)Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.

Pasal 3

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan.

BAB II

PERMOHONAN PENGAJUAN NAMA PERKUMPULAN

Pasal 4

(1)Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Perkumpulan kepada Menteri melalui SABH.
(2)Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama Perkumpulan.
(3)Format pengajuan nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Perkumpulan dari bank persepsi; dan
2. b.nama Perkumpulan yang dipesan.

Pasal 5

(1)Pemohon wajib membayar terlebih dahulu biaya persetujuan pemakaian nama Perkumpulan melalui bank persepsi untuk 1 (satu) nama Perkumpulan yang akan disetujui.
(2)Besarnya biaya persetujuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal dibayarkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.394 4
(4)Biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 6

(1)Nama Perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.

Pasal 7

(1)Nama Perkumpulan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pemesanan nama;
2. b.nama Perkumpulan yang dapat dipakai;
3. c.tanggal pemesanan;
4. d.tanggal daluarsa; dan
5. e.kode pembayaran.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama Perkumpulan.

Pasal 8

Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Perkumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Menteri dapat menolak nama Perkumpulan tersebut secara elektronik.

Pasal 9

Nama Perkumpulan yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 10

Format formulir pemesanan pemakaian nama Perkumpulan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam 4 serta surat pernyataan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.394 5

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menciptakan transparansi, profesionalisme, dan integritas pelayanan serta untuk terlaksananya tertib administrasi dalam pemberian pelayanan pengesahan badan hukum perkumpulan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga untuk memberikan petunjuk teknis operasional secara komprehensif perlu diatur mengenai tata cara pemesanan nama dan pengesahan badan hukum Perkumpulan yang dilakukan melalui media elektronik;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
2.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselanggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.394 3
3.Pemohon adalah setiap orang sendiri-sendiri atau bersama-sama secara langsung atau memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH.

Pasal 2

(1)Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.

Pasal 3

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan.

BAB II

PERMOHONAN PENGAJUAN NAMA PERKUMPULAN

Pasal 4

(1)Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Perkumpulan kepada Menteri melalui SABH.
(2)Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama Perkumpulan.
(3)Format pengajuan nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Perkumpulan dari bank persepsi; dan
2. b.nama Perkumpulan yang dipesan.

Pasal 5

(1)Pemohon wajib membayar terlebih dahulu biaya persetujuan pemakaian nama Perkumpulan melalui bank persepsi untuk 1 (satu) nama Perkumpulan yang akan disetujui.
(2)Besarnya biaya persetujuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal dibayarkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.394 4
(4)Biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 6

(1)Nama Perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.

Pasal 7

(1)Nama Perkumpulan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pemesanan nama;
2. b.nama Perkumpulan yang dapat dipakai;
3. c.tanggal pemesanan;
4. d.tanggal daluarsa; dan
5. e.kode pembayaran.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama Perkumpulan.

Pasal 8

Pasal 9

Nama Perkumpulan yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.