DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 April 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan melalui penyesuaian/Inpassing belum diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan; www.peraturan.go.id 2017, No.606 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1716);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1717);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); www.peraturan.go.id 2017, No.606 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. www.peraturan.go.id 2017, No.606
6.Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.
7.Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang bimbingan kemasyarakatan ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.
8.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kemenkumham adalah instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.
9.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyesuaian/inpassing:
1. a.Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; dan
2. b.Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.
(2)Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PNS dan Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB II

PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Pasal 3

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.606

a.berstatus PNS;
b.memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan;
c.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
d.sehat jasmani dan rohani;
e.berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
f.memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling sedikit 2 (dua) tahun;
g.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h.memperhatikan kebutuhan jabatan.

Pasal 4

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melalui atasan langsung dapat mengajukan permohonan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Direktorat Jenderal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)dilakukan verifikasi oleh pejabat pembina kepegawaian untuk:
1. a.menilai kebenaran dan keabsahan permohonan dan dokumen pendukungnya;
2. b.memeriksa kesesuaian antara permohonan PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; dan www.peraturan.go.id 2017, No.606
3. c.menentukan jenjang jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan angka kredit kumulatif berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan ruang, pangkat terakhir, dan masa kerja PNS yang bersangkutan.
(2)Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dalam hal hasil verfikasi dinyatakan tidak lengkap maka Pejabat Pembina Kepegawaian mengembalikan berkas kepada pimpinan unit organisasi disertai dengan alasan.

Pasal 7

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap maka Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usulan permohonan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan kepada pejabat yang berwenang.

BAB III

PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Pasal 8

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;
3. c.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.berijazah paling rendah SMU/SMK/sederajat;
6. f.telah mendapatkan kenaikan pangkat bagi yang berijasah SMU/SMK/sederajat; www.peraturan.go.id 2017, No.606
7. g.memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
8. h.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan melalui penyesuaian/inpassing harus memperhatikan kebutuhan jabatan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai permohonan, verifikasi, dan tindak lanjut hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.606 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No.606 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG A. SURAT PERNYATAAN MEMILIKI INTEGRITAS DAN MORALITAS YANG BAIK Form A: KOP SURAT SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan dibawah ini, Nama : …………………………………..……………………… NIP. : …………………………………..……………………… Instansi : ………………………………...……………………….. Jabatan : …………………………………..……………….…….. (paling rendah pejabat struktural Eselon II) Menyatakan bahwa, Nama : ………………………………………………………….. NIP. : ………………………………………………………….. Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : ………………………………………………………….. Jabatan : ………………………………………………………….. memiliki integritas dan moralitas yang baik, untuk dapat di Inpassing kedalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan / Asisten Pembimbing Kemasyarakatan*. ……………….., …………………… Yang membuat pernyataan (………………………………………………..) NIP. ………………………………………….. www.peraturan.go.id 2017, No.606 B. SURAT PERNYATAAN TELAH DAN MASIH MENJALANKAN TUGAS BIMBINGAN KEMASYARAKATAN Form B: KOP SURAT SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan dibawah ini, Nama : …………………………………..……………………… NIP. : …………………………………..……………………… Instansi : ………………………………...……………………….. Jabatan : …………………………………..……………….…….. (paling rendah pejabat struktural Eselon II) Menyatakan bahwa, Nama : ………………………………………………………….. NIP. : ………………………………………………………….. Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : ………………………………………………………….. Jabatan : ………………………………………………………….. Telah dan masih menjalankan tugas bimbingan kemasyarakatan paling kurang selama 2 (dua) tahun, untuk dapat di Inpassing kedalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan / Asisten Pembimbing Kemasyarakatan*. ……………….., …………………… Yang membuat pernyataan (………………………………………………..) NIP. ………………………………………….. Mengetahui, ………………….., …………………………… Pejabat Pembina Kepegawaian, (………………………………………………..) NIP. ………………………………………….. *coret salah satu www.peraturan.go.id 2017, No.606 C. SURAT PERNYATAAN TIDAK RANGKAP JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA Form C: KOP SURAT SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan dibawah ini, Nama : ………………………………………………………….. NIP. : ………………………………………………………….. Unit Kerja : ………………………………………………………….. Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : ………………………………………………………….. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1.Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan / Asisten Pembimbing Kemasyarakatan*.
2.Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.
3.Bertangggung jawab dalam menjalankan tugas bimbingan kemasyarakatan. Demikian surat penyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……………….., …………………… Yang membuat pernyataan (………………………………………………..) NIP. ………………………………………….. Mengetahui, ………………….., …………………………… Pejabat Pembina Kepegawaian, (………………………………………………..) NIP. ………………………………………….. *coret salah satu www.peraturan.go.id 2017, No.606 D. SURAT KETERANGAN MEMILIKI INTEGRITAS DAN MORALITAS Form D: KOP SURAT SURAT KETERANGAN Yang bertandatangan dibawah ini, Nama : …………………………………………………………….. NIP. : …………………………………………………………….. Unit Kerja : …………………………………………………………….. Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : …………………………………………………………….. Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa, Nama : …………………………………………………………….. NIP. : …………………………………………………………….. Unit Kerja : …………………………………………………………….. Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : …………………………………………………………….. Yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang sangat tinggi yang ditunjukkan dalam keseharian aktivitasnya di unit kerja. Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ............, ..................... Yang membuat pernyataan (………………………………………………..) NIP. ………………………………………….. www.peraturan.go.id 2017, No.606 E. SURAT KETERANGAN TIDAK TIDAK SEDANG MENJALANI/ DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERAT/ TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR/ TIDAK SEDANG MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA Form E: KOP SURAT SURAT KETERANGAN Yang bertandatangan dibawah ini, Nama : …………………………………………………………….. NIP. : …………………………………………………………….. Unit Kerja : …………………………………………………………….. Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : …………………………………………………………….. Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa, Nama : …………………………………………………………….. NIP. : …………………………………………………………….. Unit Kerja : …………………………………………………………….. Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : …………………………………………………………….. Yang bersangkutan:
1.Tidak sedang menjalani/ dijatuhi hukuman disiplin berat;
2.Tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
3.Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara. Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ............, ..................... Yang membuat pernyataan (………………………………………………..) NIP. ………………………………………….. www.peraturan.go.id 2017, No.606 F. DAFTAR ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN NO GOLONGAN RUANG IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN < 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN / LEBIH 1 III/a Sarjana (S1) / Diploma IV 100 112 125 136 148 2 III/b Sarjana (S1) / Diploma IV 150 162 174 186 197 Magister (S2) 150 163 177 188 199 3 III/c Sarjana (S1) / Diploma IV 200 224 247 271 294 Magister (S2) 200 226 249 273 296 Doktor (S3) 200 228 251 275 298 4 III/d Sarjana (S1) / Diploma IV 300 322 345 368 391 Magister (S2) 300 325 347 370 393 Doktor (S3) 300 327 349 372 395 5 IV/a Sarjana (S1) / Diploma IV 400 434 468 502 536 Magister (S2) 400 437 471 505 539 Doktor (S3) 400 440 474 508 542 6 IV/b Sarjana (S1) / Diploma IV 550 584 618 652 686 Magister (S2) 550 587 621 655 689 Doktor (S3) 550 590 624 658 692 7 IV/c Sarjana (S1) / Diploma 700 734 768 802 836 Magister (S2) 700 737 771 805 839 Doktor (S3) 700 740 774 808 842 8 IV/d Sarjana (S1) / Diploma 850 895 940 985 1030 Magister (S2) 850 899 944 989 1034 Doktor (S3) 850 903 948 993 1038 9 IV/e Sarjana (S1) / Diploma IV s/d Doktor (S3) 1050 1050 1050 1050 1050 www.peraturan.go.id 2017, No.606 G. DAFTAR ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN NO GOLONGAN RUANG IJAZAH / STTB YANG SETINGKAT ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN < 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN / LEBIH 1 II/b SLTA / DI 40 43 47 52 57 Diploma II 40 44 48 53 58 2 II/c SLTA / DI 60 63 68 73 77 Diploma II 60 64 69 74 78 Diploma III 60 65 70 75 79 3 II/d SLTA / Sederajat 80 83 87 92 97 Diploma II 80 84 88 93 98 Diploma III 80 85 89 94 99 4 III/a SLTA / Sederajat 100 110 121 132 144 Diploma II 100 111 122 133 145 Diploma III 100 112 123 134 146 5 III/b SLTA / Sederajat 150 161 172 183 195 Diploma II 150 162 173 184 196 Diploma III 150 163 174 185 197 6 III/c SLTA / Sederajat 200 221 244 268 290 Diploma II 200 222 245 269 291 Diploma III 200 223 246 270 292 7 III/d SLTA / Diploma I / Diploma II / Diploma III 300 300 300 300 300 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan melalui penyesuaian/Inpassing belum diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1716);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1717);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); www.peraturan.go.id 2017, No.606 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. www.peraturan.go.id 2017, No.606
6.Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.
7.Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang bimbingan kemasyarakatan ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.
8.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kemenkumham adalah instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.
9.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyesuaian/inpassing:
1. a.Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; dan
2. b.Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.
(2)Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PNS dan Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB II

PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Pasal 3

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.606

a.berstatus PNS;
b.memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan;
c.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
d.sehat jasmani dan rohani;
e.berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
f.memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling sedikit 2 (dua) tahun;
g.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h.memperhatikan kebutuhan jabatan.

Pasal 4

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melalui atasan langsung dapat mengajukan permohonan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Direktorat Jenderal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)dilakukan verifikasi oleh pejabat pembina kepegawaian untuk:
1. a.menilai kebenaran dan keabsahan permohonan dan dokumen pendukungnya;
2. b.memeriksa kesesuaian antara permohonan PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; dan www.peraturan.go.id 2017, No.606
3. c.menentukan jenjang jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan angka kredit kumulatif berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan ruang, pangkat terakhir, dan masa kerja PNS yang bersangkutan.
(2)Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dalam hal hasil verfikasi dinyatakan tidak lengkap maka Pejabat Pembina Kepegawaian mengembalikan berkas kepada pimpinan unit organisasi disertai dengan alasan.

Pasal 7

BAB III

PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Pasal 8

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;
3. c.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.berijazah paling rendah SMU/SMK/sederajat;
6. f.telah mendapatkan kenaikan pangkat bagi yang berijasah SMU/SMK/sederajat; www.peraturan.go.id 2017, No.606
7. g.memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
8. h.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan melalui penyesuaian/inpassing harus memperhatikan kebutuhan jabatan.

Pasal 9

Pasal 10

1.Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan / Asisten Pembimbing Kemasyarakatan*.
2.Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.
3.Bertangggung jawab dalam menjalankan tugas bimbingan kemasyarakatan. Demikian surat penyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……………….., …………………… Yang membuat pernyataan (………………………………………………..) NIP. ………………………………………….. Mengetahui, ………………….., …………………………… Pejabat Pembina Kepegawaian, (………………………………………………..) NIP. ………………………………………….. *coret salah satu www.peraturan.go.id 2017, No.606 D. SURAT KETERANGAN MEMILIKI INTEGRITAS DAN MORALITAS Form D: KOP SURAT SURAT KETERANGAN Yang bertandatangan dibawah ini, Nama : …………………………………………………………….. NIP. : …………………………………………………………….. Unit Kerja : …………………………………………………………….. Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : …………………………………………………………….. Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa, Nama : …………………………………………………………….. NIP. : …………………………………………………………….. Unit Kerja : …………………………………………………………….. Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : …………………………………………………………….. Yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang sangat tinggi yang ditunjukkan dalam keseharian aktivitasnya di unit kerja. Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ............, ..................... Yang membuat pernyataan (………………………………………………..) NIP. ………………………………………….. www.peraturan.go.id 2017, No.606 E. SURAT KETERANGAN TIDAK TIDAK SEDANG MENJALANI/ DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERAT/ TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR/ TIDAK SEDANG MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA Form E: KOP SURAT SURAT KETERANGAN Yang bertandatangan dibawah ini, Nama : …………………………………………………………….. NIP. : …………………………………………………………….. Unit Kerja : …………………………………………………………….. Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : …………………………………………………………….. Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa, Nama : …………………………………………………………….. NIP. : …………………………………………………………….. Unit Kerja : …………………………………………………………….. Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : …………………………………………………………….. Yang bersangkutan:
1.Tidak sedang menjalani/ dijatuhi hukuman disiplin berat;
2.Tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
3.Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara. Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ............, ..................... Yang membuat pernyataan (………………………………………………..) NIP. ………………………………………….. www.peraturan.go.id 2017, No.606 F. DAFTAR ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN NO GOLONGAN RUANG IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN < 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN / LEBIH 1 III/a Sarjana (S1) / Diploma IV 100 112 125 136 148 2 III/b Sarjana (S1) / Diploma IV 150 162 174 186 197 Magister (S2) 150 163 177 188 199 3 III/c Sarjana (S1) / Diploma IV 200 224 247 271 294 Magister (S2) 200 226 249 273 296 Doktor (S3) 200 228 251 275 298 4 III/d Sarjana (S1) / Diploma IV 300 322 345 368 391 Magister (S2) 300 325 347 370 393 Doktor (S3) 300 327 349 372 395 5 IV/a Sarjana (S1) / Diploma IV 400 434 468 502 536 Magister (S2) 400 437 471 505 539 Doktor (S3) 400 440 474 508 542 6 IV/b Sarjana (S1) / Diploma IV 550 584 618 652 686 Magister (S2) 550 587 621 655 689 Doktor (S3) 550 590 624 658 692 7 IV/c Sarjana (S1) / Diploma 700 734 768 802 836 Magister (S2) 700 737 771 805 839 Doktor (S3) 700 740 774 808 842 8 IV/d Sarjana (S1) / Diploma 850 895 940 985 1030 Magister (S2) 850 899 944 989 1034 Doktor (S3) 850 903 948 993 1038 9 IV/e Sarjana (S1) / Diploma IV s/d Doktor (S3) 1050 1050 1050 1050 1050 www.peraturan.go.id 2017, No.606 G. DAFTAR ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN NO GOLONGAN RUANG IJAZAH / STTB YANG SETINGKAT ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN < 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN / LEBIH 1 II/b SLTA / DI 40 43 47 52 57 Diploma II 40 44 48 53 58 2 II/c SLTA / DI 60 63 68 73 77 Diploma II 60 64 69 74 78 Diploma III 60 65 70 75 79 3 II/d SLTA / Sederajat 80 83 87 92 97 Diploma II 80 84 88 93 98 Diploma III 80 85 89 94 99 4 III/a SLTA / Sederajat 100 110 121 132 144 Diploma II 100 111 122 133 145 Diploma III 100 112 123 134 146 5 III/b SLTA / Sederajat 150 161 172 183 195 Diploma II 150 162 173 184 196 Diploma III 150 163 174 185 197 6 III/c SLTA / Sederajat 200 221 244 268 290 Diploma II 200 222 245 269 291 Diploma III 200 223 246 270 292 7 III/d SLTA / Diploma I / Diploma II / Diploma III 300 300 300 300 300 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id