DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/109/M.KT.01/2019 tanggal 07 Februari 2019 hal Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi; www.peraturan.go.id 2019, No.267 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); www.peraturan.go.id 2019, No.267 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR IMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
2.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penilaian kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi merupakan pedoman dalam penataan Kantor Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. www.peraturan.go.id 2019, No.267

Pasal 3

Penilaian kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi bertujuan:

a.menciptakan landasan yang jelas dan baku dalam penataan Kantor Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
b.optimalisasi pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 4

Penataan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.pembentukan; dan
b.peningkatan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN

Pasal 5

(1)Pembentukan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan pertimbangan:
1. a.perkembangan akan kebutuhan pelayanan di bidang keimigrasian;
2. b.tuntutan pelaksanaan peraturan perundang- undangan dan kebijakan pemerintah;
3. c.penyesuaian terhadap volume dan beban kerja;
4. d.telah terdapat unit kerja nonstruktural yang telah terbentuk; dan
5. e.telah tersedia lahan dan gedung/bangunan yang telah dihibahkan dari pemerintah daerah untuk operasional Kantor Imigrasi. www.peraturan.go.id 2019, No.267
(2)Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pembentukan Kantor Imigrasi harus memenuhi kriteria klasifikasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri ini.
(3)Pembentukan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari besaran organisasi paling efisien sesuai analisis organisasi.

Pasal 6

(1)Pembentukan Kantor Imigrasi harus dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan peninjauan lapangan.
(2)Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(3)Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kondisi riil dari segi:
1. a.potensi atau beban pelayanan dan pengawasan keimigrasian; dan
2. b.efektivitas rentang kendali pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

Pasal 7

(1)Peningkatan Kantor Imigrasi ditentukan berdasarkan kriteria penilaian yang diatur di dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja dan kinerja suatu Kantor Imigrasi. www.peraturan.go.id 2019, No.267

Pasal 8

(1)Peningkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Imigrasi melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Direktur Jenderal, untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.data penilaian klasifikasi Kantor Imigrasi 2 (dua) tahun terakhir;
2. b.telah operasional paling sedikit 2 (dua) tahun;
3. c.surat penetapan inovasi dalam tugas dan fungsi keimigrasian; dan
4. d.adanya dukungan dari pemerintah daerah.

BAB IV

KLASIFIKASI DAN KRITERIA

Pasal 9

Klasifikasi Kantor Imigrasi terdiri atas:

a.Kantor Imigrasi Kelas I Khusus;
b.Kantor Imigrasi Kelas I;
c.Kantor Imigrasi Kelas II; dan
d.Kantor Imigrasi Kelas III.

Pasal 10

(1)Kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas Kantor Imigrasi.
(2)Kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian terhadap seluruh unsur yang www.peraturan.go.id 2019, No.267 berpengaruh pada beban kerja dan kinerja Kantor Imigrasi.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/109/M.KT.01/2019 tanggal 07 Februari 2019 hal Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); www.peraturan.go.id 2019, No.267 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR IMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
2.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penilaian kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi merupakan pedoman dalam penataan Kantor Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. www.peraturan.go.id 2019, No.267

Pasal 3

Penilaian kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi bertujuan:

a.menciptakan landasan yang jelas dan baku dalam penataan Kantor Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
b.optimalisasi pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 4

Penataan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.pembentukan; dan
b.peningkatan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN

Pasal 5

(1)Pembentukan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan pertimbangan:
1. a.perkembangan akan kebutuhan pelayanan di bidang keimigrasian;
2. b.tuntutan pelaksanaan peraturan perundang- undangan dan kebijakan pemerintah;
3. c.penyesuaian terhadap volume dan beban kerja;
4. d.telah terdapat unit kerja nonstruktural yang telah terbentuk; dan
5. e.telah tersedia lahan dan gedung/bangunan yang telah dihibahkan dari pemerintah daerah untuk operasional Kantor Imigrasi. www.peraturan.go.id 2019, No.267
(2)Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pembentukan Kantor Imigrasi harus memenuhi kriteria klasifikasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri ini.
(3)Pembentukan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari besaran organisasi paling efisien sesuai analisis organisasi.

Pasal 6

(1)Pembentukan Kantor Imigrasi harus dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan peninjauan lapangan.
(2)Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(3)Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kondisi riil dari segi:
1. a.potensi atau beban pelayanan dan pengawasan keimigrasian; dan
2. b.efektivitas rentang kendali pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

Pasal 7

(1)Peningkatan Kantor Imigrasi ditentukan berdasarkan kriteria penilaian yang diatur di dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja dan kinerja suatu Kantor Imigrasi. www.peraturan.go.id 2019, No.267

Pasal 8

(1)Peningkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Imigrasi melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Direktur Jenderal, untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.data penilaian klasifikasi Kantor Imigrasi 2 (dua) tahun terakhir;
2. b.telah operasional paling sedikit 2 (dua) tahun;
3. c.surat penetapan inovasi dalam tugas dan fungsi keimigrasian; dan
4. d.adanya dukungan dari pemerintah daerah.

BAB IV

KLASIFIKASI DAN KRITERIA

Pasal 9

Klasifikasi Kantor Imigrasi terdiri atas:

a.Kantor Imigrasi Kelas I Khusus;
b.Kantor Imigrasi Kelas I;
c.Kantor Imigrasi Kelas II; dan
d.Kantor Imigrasi Kelas III.

Pasal 10

(1)Kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas Kantor Imigrasi.
(2)Kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian terhadap seluruh unsur yang www.peraturan.go.id 2019, No.267 berpengaruh pada beban kerja dan kinerja Kantor Imigrasi.