DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian serta Hubungan Kerja dengan Instansi Pembina; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2021, No. 99
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419); 2021, No.99
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN SERTA HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI PEMBINA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi Jabatan Fungsional.
2.Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang selanjutnya disingkat Organisasi Profesi JFPK adalah organisasi dari praktisi Pemeriksa Keimigrasian yang mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keterampilan tertentu di bidang keimigrasian.
3.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang selanjutnya disingkat JFPK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian.
5.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah. 2021, No. 99
6.Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan pemeriksaan keimigrasian.
7.Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

(1)Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi.
(2)Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi anggota Organisasi Profesi JFPK.

Pasal 3

Organisasi Profesi JFPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat yang meliputi:

a.memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
b.memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;
c.memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
d.terdapat sumber pendanaan yang jelas;
e.memiliki alamat domisili;
f.memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
g.berbadan hukum.

Pasal 4

(1)Instansi Pembina memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi JFPK.
(2)Fasilitasi pembentukan Organisasi Profesi JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.proses usulan sampai dengan pengesahan;
2. b.musyawarah nasional untuk pemilihan kepengurusan Organisasi Profesi JFPK; dan
3. c.mengukuhkan kepengurusan Organisasi Profesi JFPK terpilih berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional. 2021, No.99

Pasal 5

(1)Pembentukan Organisasi Profesi JFPK diusulkan oleh pengurus/calon pengurus kepada pimpinan Instansi Pembina dan/atau berdasarkan usulan dari perkumpulan profesi JF dengan rekomendasi dari Instansi Pembina.
(2)Usulan Pembentukan Organisasi Profesi JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dan telah disahkan sebagai badan hukum yang memuat:
1. a.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
2. b.program kerja; dan
3. c.susunan pengurus.
(3)Dalam hal usulan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Organisasi Profesi JFPK ditetapkan melalui keputusan pimpinan Instansi Pembina.
(4)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 6

(1)Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi JFPK bersifat koordinatif dan fasilitatif dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan JF.
(2)Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina dapat:
1. a.memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi JF;
2. b.menjalin kerja sama dengan Organisasi Profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi 2021, No. 99 kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi;
3. c.memberikan dukungan kepada Organisasi Profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik JF; dan
4. d.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional JF.

Pasal 7

(1)Organisasi Profesi JFPK dapat memberikan bahan masukan, rekomendasi, dan/atau dukungan lainnya untuk penyelenggaraan dan/atau pemajuan tugas keimigrasian kepada Instansi Pembina.
(2)Bahan masukan, rekomendasi, dan/atau dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan inisiatif Organisasi Profesi JFPK maupun permintaan Instansi Pembina.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2021, No.99 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2021, No. 99
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419); 2021, No.99
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN SERTA HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI PEMBINA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi Jabatan Fungsional.
2.Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang selanjutnya disingkat Organisasi Profesi JFPK adalah organisasi dari praktisi Pemeriksa Keimigrasian yang mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keterampilan tertentu di bidang keimigrasian.
3.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang selanjutnya disingkat JFPK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian.
5.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah. 2021, No. 99
6.Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan pemeriksaan keimigrasian.
7.Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

(1)Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi.
(2)Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi anggota Organisasi Profesi JFPK.

Pasal 3

Organisasi Profesi JFPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat yang meliputi:

a.memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
b.memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;
c.memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
d.terdapat sumber pendanaan yang jelas;
e.memiliki alamat domisili;
f.memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
g.berbadan hukum.

Pasal 4

(1)Instansi Pembina memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi JFPK.
(2)Fasilitasi pembentukan Organisasi Profesi JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.proses usulan sampai dengan pengesahan;
2. b.musyawarah nasional untuk pemilihan kepengurusan Organisasi Profesi JFPK; dan
3. c.mengukuhkan kepengurusan Organisasi Profesi JFPK terpilih berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional. 2021, No.99

Pasal 5

(1)Pembentukan Organisasi Profesi JFPK diusulkan oleh pengurus/calon pengurus kepada pimpinan Instansi Pembina dan/atau berdasarkan usulan dari perkumpulan profesi JF dengan rekomendasi dari Instansi Pembina.
(2)Usulan Pembentukan Organisasi Profesi JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dan telah disahkan sebagai badan hukum yang memuat:
1. a.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
2. b.program kerja; dan
3. c.susunan pengurus.
(3)Dalam hal usulan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Organisasi Profesi JFPK ditetapkan melalui keputusan pimpinan Instansi Pembina.
(4)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 6

(1)Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi JFPK bersifat koordinatif dan fasilitatif dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan JF.
(2)Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina dapat:
1. a.memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi JF;
2. b.menjalin kerja sama dengan Organisasi Profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi 2021, No. 99 kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi;
3. c.memberikan dukungan kepada Organisasi Profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik JF; dan
4. d.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional JF.

Pasal 7

(1)Organisasi Profesi JFPK dapat memberikan bahan masukan, rekomendasi, dan/atau dukungan lainnya untuk penyelenggaraan dan/atau pemajuan tugas keimigrasian kepada Instansi Pembina.
(2)Bahan masukan, rekomendasi, dan/atau dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan inisiatif Organisasi Profesi JFPK maupun permintaan Instansi Pembina.